Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, PANITIA PENGADAAN DAN BIAYA PENGELUARAN LAIN-LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat No. 36 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
1. Dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diperlukan pengaturan tentang standar biaya masukan di daerah yang telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 19 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020
2. Sehubungan adanya penambahan satuan biaya dalam standar biaya masukan, maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 perlu direvisi
1. UU Nomor 6 Tahun 1991
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2019
Terdapat perubahan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 mengenai fungsi Standar Biaya Masukan, Penjelasan Standar Biaya Masukan Batas Tertinggi atau estimasi, dan Besaran Standar Biaya Masukan Batasan Tertinggi atau estimasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.
26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 36 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi Pemadam Kebakaran
(DAMKAR) dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan
penanggulangan bencana diperlukan adanya kebijakan dan langkah
langkah strategis yang digunakan sebagai acuan dalam
penyelenggaraan Pemadam Kebakaran;
b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 12B Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturun Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai bagian
dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat,
maka dipandang perlu menetapkan Pemadam Kebakaran dalam bentuk
Unit Pelaksana Teknis (UPT);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Barat;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
2010;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Wewenang Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Barat Tahun 2008 Nomor 06);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari
Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
lampung Barat Nomor 13 Tahun 2010;
Didalam Peraturan Bupati ini Mengatur tentang :
1. Ketentuan Umum
2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
3. Struktur Organisasi
4. Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas
5. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Eselon dan Kepegawaian
7. Hubungan Kerja
8. Tata Kerja
9. Pembiayaan
10. Wilayah Kerja
11. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 36 Tahun 2021
PERUBAHAAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PENYEDIAAN MAKANAN BAGI KORBAN BENCANA ALAM, NON ALAM DAN/ATAU BENCANA SOSIAL
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyaluran bantuan Penyediaan Makanan Bagi Korban Bencana Alam, Non Alam dan atau Bencana Sosial
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka membantu masyarakat korban
bencana alam, non alam dan/atau bencana sosial,
Pemerintah Daerah me^rberikan bantuan berupa
penyediaan makanan bagi korban yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Bplanja Daerah (APBD) guna
meringankan beban pendentaan masyarakat yang
ditetapkan dengan Peraturan^Bupati Nomor Tahun 2021
tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Penyediaan
Makanan bagi Korban Bencana Alam, Non Alam dan/atau
Bencana Sosial
UU No.6 Tahun 1991, UU No.24 Tahun 2007, UU No.11 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.22 Tahun 2008, Permendagri No.77 Tahun 2020, PERDA No.8 Tahun 2016, PERDA No.4 Tahun 2019, PERBUP No.1 Tahun 2021
Perubahaan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun
2021 Tentang Pedoman Penyaluran Bantuan
Penyediaan Makanan Bagi Korban Bencana Alam, Non
Alam Dan/Atau Bencana Sosial
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2021.
Halaman 3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 36 Tahun 2022
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 6 Tahun 1991, UU No 17 tahun 2003, UU No 20 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 1 Tahun 2004 , UU No 15 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 6 tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 1 Tahun 2022, PP no 109 Tahun 200, PP No 55 Tahun 2005, PP No 56 Tahun 2005, PP No 8 Tahun 2006, PP No 39 Tahun 2007, PP No 22 Tahun 2008, PP No 48 Tahun 2008, PPNo 5 Tahun 2009, PP No 69 Tahun 2010, PP No 71 tahun 2010, PP No 2 tahun 2012, PP No 27 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, PP No 12 Tahun 2017 PP No 18 Tahun 2017, PP No 2 Tahun 2018, PP No 56 Tahun 2018, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 16 Tahun 2018, Permendagri No 64 tahun 2013, Permendagri No 19 tahun 2016, Permendagri No 62 tahun 2017, Permendagri No 79 Tahun 2018, Permendagri 59 tahun 2021, keputusan Mendagri No 050-5889 Tahun 2001, Perda Kab Lampung Barat No 1 tahun 2011, Perda Kab Lampung barat No 3 Tahun 2012, Perda Kab Lampung Barat No 3 Tahun 2012, Perda Kab Lampung Barat No 4 Tahun 2012, Perda Kab Lampung Barat No 5 Tahun 2012, Perda Kab Lampung Barat No 8 Tahun 2016, Perda kab Lampung Barat No 7 tahun 2020, Perda Kab lampung Barat No 9 Tahun 2021, Perda Kab Lampung Barat No XXX Tahun 2022
Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2022.
Halaman : 8
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
