Peraturan Bupati (PERBUP) tentang penyelenggaraan perlindungan anak
ABSTRAK:
Anak merupakan Amanat dan Karunia Tuhan YME yang memiliki hak daklam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidup secara wajar. Dalam perkembangannya masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran di Daerah, sehingga perlu upaya strategis untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU No.4 Tahun 1979
3. UU No.6 Tahun 1991
4. UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.17 Tahun 2016
5. UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.8 Tahun 2016
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.3 Tahun 2018
Penyelenggaraan perlindungan anak yang meliputi pencegahan, pengurangan risiko, penanganan, pemulangan dan reintegrasi sosial
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2020.
31
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini dan Holistik Integratif
ABSTRAK:
Peningkatan kualitas SDM dalam pencapaian tumbuh kembang anak usia dini secara optimal sangat ditentukan oleh perkembangan anak selama periode anak usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan danstatus gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional, spiritual dan kesejahteraan anak. Untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini secara holistik integratif diperlukan komitmen unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sehingga perlu diberikan landasan hukum penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif diperlukan suatu produk hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya
1. UU No. 6 Tahun 1991
2. UU No. 23 Tahun 2002
3. UU No. 20 Tahun 2003
4. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015
5. PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015
6. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 8 Tahun 2016
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI), tata cara pelaksanaan, penyelenggaraan program PAUD HI di satuan PAUD, penyusunan program kerja dan standar operasional prosedur penyelenggaraan PAUD HI di satuan PAUD, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2020.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2020
Kesehatan - Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menata Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat. Untuk mewujudkan pusat kesehatan masyarakan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan dibutuhkan pengaturan organisasi dan tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat.
1. UU No. 6 Tahun 1991
2. UU No. 36 Tahun 2009
3. UU No. 5 Tahun 2014
4. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015
5. PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 7 tahun 2019
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 8 Tahun 2016
9. Peraturan Bupati Lampung Barat No. 44 Tahun 2016
Pembentukan dan kedudukan, prinsip penyelenggaraan, tugas, fungsi dan wewenang, organisasi dan tata hubungan kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2020.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja serta disiplin kerja Aparatur Negeri Sipil maka perlu diberikan tambahan penghasilan dalam bentuk tambahan penghasilan pegawai, dan sesuai dengan Pasal 58 PP No. 12 Tahun 2019, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur SIpil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
1. UU No. 6 Tahun 1991
2. UU No. 5 Tahun 2014
3. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015
4. PP No.12 Tahun 2019
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 8 Tahun 2016
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 5 Tahun 2019
Tambahan penghasilan pegawai, penerima, hari kerja dan perhitungan, pembayaran, besaran dan pemotongan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2020.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:
Guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan daerah. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dapat berjalan efektif dan efisien untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan gender, maka diperlukan strategi pengintegrasian gender yang tercermin dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah yang responsif gender. Untuk memberikan kepastian hukum dalam Pengarusutamaan Gender serta berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, mengamanatkan bagi lembaga Pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018
Panduan teknis pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Perencanaan dan pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2020.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2018-2022
ABSTRAK:
Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 serta dalam rangka memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan telah disusun Road Map Reformasi Birokrasi dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2018-2022. Sehubungan dengan adanya evaluasi terhadap Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2018-2022 oleh Kementrian Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka perlu disusun kembali Road Map Reformasi Birokrasi Pemerinta Daerah Tahun 2018-2022 sehingga Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 perlu direvisi.
1. UU No. 6 Tahun 1991
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001
4. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015
5. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010
6. Peraturan Menteri Pendayaguanaan Tahun 2013
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 8 Tahun 2016
8. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018
Penyusunan kembali Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Tahun 2018-2022 agar memperjelas arah dan sasaran yang akan diwujudkan dan ukuran keberhasilan dan target dari program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik semakin baik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2020.
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
ABSTRAK:
Perencanaan program kerja diperlukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan rencana strategis serta tugas dan fungsi perangkat daerah. Untuk menyusun dan menetapkan program dan kegiatan perangkat daerah perlu dilakukan penyusunan kerangka acuan kerja sebagai langkah awal pelaksanaan kegiatan program kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah. Untuk memberikan landasan guna kepastian hukum bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan program kerja, maka diperlukan pengaturan tentang penyusunan kerangka acuan kerja.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018
Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) usulan rencana kegiatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2020.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Kebun Raya Liwa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 tahun 2019 tentang Kebun Raya Liwa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kebun Raya Liwa
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
6. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011
7. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 10 Tahun 2015
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2019
Pemeliharaan kawasan dan infrastruktur pendukung Kebun Raya Liwa (KRL) dan Pemanfaatan kawasan KRL
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2020.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan efektivitas penggunaan dana dalam perjalanan dinas yang dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Sehubungan adanya perubahan dalam pengaturan biaya perjalanan dinas, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang BIaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 perlu direvisi.
1. UU No. 6 Tahun 1991
2. UU No. 17 Tahun 2003
3. UU No. 1 Tahun 2004
4. UU No. 15 Tahun 2004
5. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015
6. PP No. 12 Tahun 2019
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 8 Tahun 2016
Perjalanan Dinas, Biaya Perjalanan Dinas, Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas, Laporan Perjalanan Dinas, Bantuan Perjalanan Dinas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2020.
Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja serta disiplin kerja Aparatur Negeri Sipil maka telah diberikan tambahan penghasilan dalam bentuk tambahan penghasilan pegawai yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai. Sesuai dengan Pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Diktum Kesatu Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 dan dalam rangka membantu pembiayaan penanganan COVID-19, Pemerintah Daerah mengambil langkah pengurangan terhadap besaran Tambahan Penghasilan Pegawai
1. UU No. 6 Tahun 1991
2. UU No. 5 Tahun 2014
3. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015
4. PP No. 12 Tahun 2019
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 8 Tahun 2016
Perubahan pada Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 dan penambahan Pasal 21A
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
5
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
