Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 3 Tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 46 Tahun 1971; PP Nomor 40 Tahun 1994; PP Nomor 40 Tahun 1996; PP Nomor 2 Tahun 2001; PP Nomor 24 Tahun 2005; PP Nomor 57 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 27 Tahun 2014; PPRI Nomor 54 Tahun 2010; PMDN Nomor 5 Tahun 1997; PMDN Nomor 17 Tahun 2007
peraturan ini berisi tentang I. ketentuan Umum; II. Penjabatan Barang Milik Daerah; III. Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran; IV. Pengadaan; V. Penerimaan Dan Penyaluran; VI. Pengguna. VII. Penatausahaan; VIII. Pemanfaatan; IX. Pengamanan dan Pemeliharaan.; X Penilaian; XI. Penghapusan; XII. Pemindah tanganan; XIII. Pembinaan, Pengendalian< Dan Pengawasan; XIV. Pembiayan; XV. Tuntutan Ganti Rugi; XVI. Sengketa Barang Daerah; XVII. Ketentuan Peralihan; XVIII. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2015.
38 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malaka Nomor 46 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan dan penyusunan APBD diperlukan pedoman penyusunan APBD; bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilakukan pengaturan terhadap pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemeritah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Malaka Nomor 55 Tahun 2017
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019.
4 halaman; 82 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malaka Nomor 47 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka
ABSTRAK:
bahwa salah satu aspek penting untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalamrangka perbaikan kinerja manajemen pemerintahan dan kualitas pelayanan publik adalah dengan memperbaiki proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi; bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perlu disusun standarisasi cara yang baku mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan; bahwa dalam rangka menjaga konsistensi dan kinerja aparatur penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan prima, perlu untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf, a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 3 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Malaka No. 6 Tahun 2017;
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Standar Operasional Prosedur; V. Evaluasi dan Pelaporan; VI. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2019.
5 halaman; 8 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malaka Nomor 49 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengatasi kekurangan pengetahuan pemberian bantuan sosial yang tidak dapat penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Malaka Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Cara penganggaran, pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengangguran, Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial
Dasar Hukum pearaturan ini adalah UU Nomor 3 Tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Bupati Malaka Nomor 34 tahun 2014
Peraturan ini berisi tentang perubahan pada Bab III bantuan sosial
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2017.
Peraturan yang dirubah adalah peraturan bupati Malaka Nomor 34 Tahun 2014
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malaka Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka Tahun 2020
Dasar hukum peraturan tersebut adalah I. UU No. 3 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 44 Tahun 2020; Perda Kabupaten Malaka No. 19 Tahun 2016; Perbup Malaka No. 55 Tahun 2017
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Pemberian Gaji Ketiga Belas; III. Pembayaran Gaji Ketiga Belas; IV. Pendanaan; V. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malaka Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Malaka
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19 di Kabupaten Malaka diperlukan upaya penanggulangan dan penanganan secara menyeluruh dan terpadu serta mencakup aspek penyelenggaraan pemerintah, kesehatan, sosial, budaya dan ekonomi; bahwa upaya penanggulangan dan penanganan penularan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada huruf a harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan penerapan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi covid 19 dan pasca pademi covid 19; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 19 di Kabupaten Malaka
Dasar hukum peraturan tesebut adalah UU No. 3 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; Inpres No. 6 Tahun 2020; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Perda Kabupaten Malaka No. 19 Tahun 2016; Perbup No. 64 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Pelaksanaan; III. Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru; IV. Pengendalian; V. Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan; VI. Sanksi Administratif; VII. Sumber Pendanaan; VIII. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
50 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malaka Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahandan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah, perlu menetapakan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 3 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; Keppres No. 11 Tahun2020; Inpres No. 6 Tahun 2020; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Instruksi Mendagri No. 4 Tahun 2020; Perda Kabupaten Malaka No. 19 Tahun 2016; Perbup Malaka No. 60 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup; III. Pelaksanaan; IV. Monitoring dan Evaluasi; V. Sanksi; VI. Sosialisasi dan Partisipasi; VII. Pendanaan; VIII. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malaka Nomor 59 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Malaka
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 5 ayat (2), Pasal 60, Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penggelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Malaka
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 3 Tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor Nomor 17 Tahun 2016; Perda Kabupaten malaka Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Bupati Malaka Nomor 56 Tahun 2016
Peraturan ini berisi tentang Pedoman, raung lingkup dan Uraian Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2016.
4 halaman; lampiran: 17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malaka Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 41Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malaka
ABSTRAK:
bahwa untuk menyesuaikan pengelompokan aset tetap, aset tetap lainnya dan Aset Lancar untuk jenis persediaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Malaka Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malaka; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malaka.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 3 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2013; PErmendagri No. 108 Tahun 2016; Perda Kabupaten Malaka No. 5 Tahun 2015; Perda Kabupaten Malaka No. 19 Tahun 2019; Perbup Malaka No. 55 Tahun 2017
Peraturan tersebut berisi tentang perubahan pada pasal 5
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Malaka Nomor 41Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malaka
5 halaman; 54 halaman penjelasan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
