Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas bagi Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, Perlu pedoman tata naskah dinas bagi penyelenggara pemerintahan desa.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; . Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017;
Dalam Peraturan ini berisi 12 (dua belas) bab dan 45 (empat puluh lima) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Tata Naskah Dinas; Bentuk Dan Susunan; Penggunaan Dan Kewenangan Atas Nama, Penjabat Dan Pelaksana Tugas; Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan Dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas; Stempel; Kop Naskah Dinas; Sampul Naskah Dinas; Papan Nama; Pelaporan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2019.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan Kabupaten Kepulauan Meranti
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir miskin dan tidak mampu dan belum memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau sumber pembiayaan yang lain di Kabupaten Kepulauan Meranti, dipandang perlu diselenggarakan Jaminan Persalinan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019; . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 86 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 6 (enam) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Tujuan; Ruang Lingkup; Ketentuan Peralihan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka terhadap Peraturan
Bupati Kepulauan Meranti Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten
Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun
2017 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp II
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Sistem e-Planning Kabupaten Kepulauan Meranti
ABSTRAK:
Bahwa untuk menyempurnakan pelaksanaan sistem E-Planning Kabupaten Kepulauan Meranti maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Sistem e-Planning Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018; . Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 87 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 94 Tahun 2018;
Ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 28 Tahun
2018 tentang Pelaksanaan E-Planning Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 28) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017 Nomor 35) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan terjadinya perubahan tata cara pelaporan harta kekayaan penyelenggaran Negara, perubahan nomenklatur serta kewenangan/uraian tugas Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) bab dan 14 (empat belas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Penyampaian LHKPN; Unit Pengelola LHKPN; Pengawasan; Sanksi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka terhadap Peraturan Bupati
Nomor 34 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun
2017 Nomor 35) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 19 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 19 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017 Nomor 14)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 19 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Kepulauan Meranti
ABSTRAK:
Bahwa dengan terjadinya perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, maka terhadap Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 19 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 19 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2018;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 19 Tahun
2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten
Kepulauan Meranti sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan
Meranti Nomor 19 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017 Nomor 14) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Belanja Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Standar Belanja Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun Anggaran 2019 perlu diatur dalam suatu Peraturan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2018; .Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 94 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 3 (tiga) bab dan 5 (lima) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Maksud,Tujuan,Prinsip Dasar Dan Ruang Lingkup; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2019.
Lamp II
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi serta guna kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun operasional Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, maka dipandang perlu untuk menetapkan Besaran Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Perjalanan Dinas Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 guna menjamin keseragaman harga dan biaya dalam pelaksanaan kegiatan perlu diatur dalam suatu Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 30 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 94 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) bab dan 5 (lima) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Besaran Kompensasi Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan Dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Perjalanan Dinas Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu mengatur pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14.664 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 04 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 15 (lima belas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Fleksibilitas; Prinsip Pengadaan Barang/Jasa; Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 23
Tahun 2015 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan
Meranti dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 3)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
ABSTRAK:
Bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum belum cukup mengatur penjelasan mengenai Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 04 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 02 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 19 (sembilan belas) bab dan 22 (dua puluh dua) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Ketentuan Tarif; Tarif Pelayanan Rawat Jalan; Tarif Pelayanan Rawat Inap; Tarif Pelayanan Rawat Darurat; Tarif Pelayanan Penunjang Diagnostik Dan Terapi; Tarif Tindakan Medik Dan Terapi Serta Konsultasi Spesialis Di Kamar Operasi; Tarif Tindakan Kebidanan Dan Kandungan; Tarif Pelayanan Apotik; Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik; Tarif Perawatan Jenazah; Tarif Pelayanan Ambulance; Tarif Lain-Lain; Tata Cara Pembayaran; Pengelolaan Dan Pendapatan Jasa Pelayanan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 3
Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 9 (sembilan) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Jenis Pelayanan, Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian Dan Uraian Standar Pelayanan Minimal; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Lamp I
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
