Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 43, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 43 SERI E
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN UANG DAERAH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dan Pasal 126
ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman
Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Uang Daerah;
Peraturan ini mengatur mengenai Pedoman
Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Uang Daerah; memuat: ketentuan umum; maksud dan tujuna; pelaksaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah, metode penyimpanan, penarikan uang daerah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2019.
jumlah 7 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 42, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 42 SERI E
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018;
Peraturan ini mengatur mengenai pertanggungajwaban APBD dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2019.
jumlah 12 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 41, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 41 SERI E
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
PROVINSI JAWA TIMUR
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang
Kompetensi Pemerintahan, LSP PDN Provinsi mempunyai
kewenangan untuk melaksanakan uji kompetensi terhadap
pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan
daerah kabupaten/kota;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem
Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis
Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah, LSP PDN Provinsi dibentuk oleh
Gubernur atas persetujuan Menteri;
peraturan ini mengatur mengenai pembentukan LSP-PDN Provinsi
merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di
BPSDM Provinsi. memuat: uji kompetensi; tugas dan wewenang; susunan pengurus;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2019.
jumlah 14 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 40, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 40 SERI E
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 41 SERI E
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2020;
peraturan ini mengatur mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2020 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 dan dokumen
lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk
menjembatani antara perencanaan dan penganggaran
tahunan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2019.
jumlah 8 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 39, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 39 SERI E
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang TARIF PENUMPANG, BARANG, DAN KENDARAAN PADA ANGKUTAN LAUT
PERINTIS KEPULAUAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR YANG
MENDAPATKAN SUBSIDI DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan
transportasi laut di wilayah kepulauan Provinsi Jawa
Timur yang memiliki standar keselamatan dan
kenyamanan, diperlukan angkutan laut perintis
kepulauan;
b. bahwa biaya operasional angkutan laut perintis
kepulauan sangat tinggi, menyebabkan tarif angkutan
tidak terjangkau oleh masyarakat;
c. bahwa agar tarif layanan angkutan laut perintis
kepulauan sebagaimana dimaksud dalam huruf b
dapat terjangkau bagi masyarakat, perlu diberikan
subsidi;
Peraturan ini megatur mengenai penetapan Besaran tarif penumpang, barang, dan kendaraan
tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2019.
jumlah 7 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 38, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 38 SERI E
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 dalam penyusunan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 serta adanya perubahan
kebijakan dan program prioritas Tahun 2019
peraturan ini mengatur mengenai perubahan Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
mengubah Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 35 Tahun 2018
6 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 37, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 37 SERI E
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa sehubungan dengan adanya ketidaksesuaian
fungsi teknis pada beberapa Bidang pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Kependudukan Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan
kembali Peraturan Gubernur tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;
Peraturan ini mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur; meliputi: kedudukan dan struktur organisasi; uraian tugas dan fungsi; cabang dinas dan UPT; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; pengisian jabatan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 26 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 36, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 36 SERI E
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian dan
dengan adanya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5
Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perpindahan Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
Peraturan ini mengatur mengenai syarat dan
ketentuan perpindahan PNS dari dan keluar lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur. antara lain pindah tugas pegawai pindahan dan pegawai titipan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Mutasi
Pegawai Negeri Sipil yang Pindah Dari dan Ke Instansi Di Luar
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
jumlah 11 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 35, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 35 SERI E
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang TATA CARA SERTIFIKASI LAIK OPERASI
INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN INSTALASI PEMANFAATAN
TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI DAN MENENGAH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38
Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi
Ketenagalistrikan serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang
Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Tata Cara Sertifikasi Laik Operasi Instalasi
Penyediaan Tenaga Listrik dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga
Listrik Tegangan Tinggi dan Menengah;
UU 2/1950; UU 25/2009; UU 30/2009; UU 23/2014; PP 14/2012; PP 62/2012; UU PP 24/2018; Permen energi dan SDM 46/2017; Permen energi dan SDM 38/2018; Permen energi dan SDM 39/2018; Perda Prov Jatim 8/2011
Peraturan ini mengatur mengenai Tata Cara Sertifikasi Laik Operasi Instalasi
Penyediaan Tenaga Listrik dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga
Listrik Tegangan Tinggi dan Menengah; meliputi: persyaratan SLO; akreditasi lembaga ispeksi teknis; pemdanpingan; registrasi; masa berlaku
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Penomoran Register Sertifikat Laik Operasi Instalasi
Penyediaan Tenaga Listrik dan Instalasi Pemanfaatan
Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan Menengah, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 17 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 34, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 34 SERI E
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019
tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun
2019, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019;
Peraturan ini mengatur mengenai Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019; antara lain kendaraan bermotor dan alat berat
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018 dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 13 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
