Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

Menemukan 54 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa

Desa

Download :
Perda Konawe Selatan No.11 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG DESA

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, Iembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (l), Pasal 4, Pasal 5, Pasal, 6, Pasal 7 Ayat (2), Pasal 8, Pasal 9 ayat (l), ayat (4), ayat (6) dan ayat (8), Pasal 10 Ayat (3), Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (9), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22, Pasal 45, Pasal 53 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Pasal 59 ayat (2), Pasal 66 ayat (2), Pasal 67 ayat (1), Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 72 ayat (2), Pasal 74 ayat (l), Pasal 75 ayat (2), Pasal 78 ayat(2) dan ayat (3), Pasal 81, Pasal 82 ayat (2), Pasal 93 ayat (3) dan ayat (a), Pasal 95, Pasal 96, Pasa-l 99 ayat (a), Pasal 101 ayat (5), Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 127, Pasal l40 dan Pasal 160 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa serta untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan nomor I Tahun 2016 tentang Desa perlu disempurnakan untuk lebih memperkuat proses Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
UU No. 4 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Permendagri No. 110; Permendagri No. 65 Tahun 2017; Perda Kabupaten Konawe Selatan No. 10 Tahun 2007
- Dalam peraturan ini ditetapkan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa. Pasal 2 ayat (1) diubah dan ditambahkan 2 ayat; Pasal 4 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat serta disisipkan Pasal 4a; Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat; Pasal 6 diubah; Pasal 7 ayat (2) huruf c diubah, ayat 4 dan 5 dihapus, diantara pasal 7 dan pasal 8 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni pasal 7A,7B dan 7C; Pasa 8 diubah; Pasal 9 ayat (1), ayat (4), ayat (6), ayat (8) berubah dan ayat (5), ayat (9) dihapus. diantara pasal 9 dan 10 disisipkan satu pasal yakni pasal 9A; Pasal 10 ayat (3), Pasal 13 ayat (1) diubah; pasal 14 diubah dan diantara pasal 14 dan 15 disisipkan satu pasal yakni pasal 14A; Pasal 15 diubah, ayat (1) dan (2) dihapus; Pasal 17 diubah dan ditambahkan huruf g, huruf h dan huruf I; pasal 18 ayat (3) dihapus dan ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) diubah serta ayat (9), ayat (10), avat (11) dan ayat (12) ditambah; pasal 20 ayat (9) berubah dan ditambah 1 (satu) ayat; Pasal 2l ayat (3) berubah; pasal 22 berubah; pasal 45 ditambah satu ayat yakni ayat (5); pasal 53 ayat (2) berubah dan ditambah 1 (satu) ayat; pasal 54 ayat (2) berubah ditambah I (satu) ayat; pasal 55 ayat {2) berubah dan ditambah 1 ayat; pasal 59 ayat (21 huruf b dihapus; pasal 66 ayat 2 huruf c berubah; pasal 67 ayat (l) ditambah huruf h dan ditambah 1 (satu) ayat; pasal 70 berubah dan menjadi (4) ayat; Pasal 71 ayat (1) berubah dan diantara pasal 7l dan T2 disisipkan satu pasal yakni pasal 71A; pasal 72 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k ditambah; pasal 74 ayat (1) ditambah huruf f dan huruf g; pasal 75 ayat (2) berubah dan ditambah satu ayat; pasal 78 ayat (21 diubah dan ayat 3 huruf d, huruf e dan huruf f dihapus serta ditambahkan huruf i dan huruf j; pasal 81 ditambahkan huruf i, huruf i dan huruf j; pasal 82 ayat (21 huruf d diubah dan ditambahkan ayat (4); pasal 93 ayat (3) dan ayat (a) diubah; pasal 95 huruf g dihapus; pasal 96 berubah; pasal 99 ayat 4 (empat) ditambah dan ayat 5 (tima) dihapus; pasal 101 ayat (5) dihapus; pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) diubah; pasal 118 ayat (1) huruf c dan ayat (2) diubah; pasal 127 diubah; pasal 140 berubah; Diantara pasal 143 dan pasal 144 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 143A; Ketentuan pasal 160 ayat (1) berubah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG DESA
27

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 46 Tahun 2017

Penetapan Jasa Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Download :
Perbup Konsel No.46 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PENETAPAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 46

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Jasa Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai ketentuan pasal 68 dan pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2Ol2 tentang Izin Lingkungan serta pasal 30 dan pasal 31 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana dan Pemeriksaan serta Penerbitan Izin Lingkungan, menyebutkan bahwa Jasa Penilaian Dokumen Amdal dan Pemeriksaan UKLUPL yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal dan Tim Teloeis dibebankan kepada Pemrakarsa; b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas serta adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas Tim Teknis dan Komisi Penilai Amdal Kabupaten Konawe Selatan, maka perlu adanya pengaturan terkait dengan Jasa Penilaian Dokumen Amdal dan Pemeriksaan UKL- UPL; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Penetapan Jasa Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 14O, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan l.embaran Negara Nomor 5285); 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal; 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup; 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan; 1 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan lzin Lingkungan; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l.embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8); 13. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tah:.:.n 2Ol7 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPK-PPLH) (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 14); 14. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\.rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Selatan.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III JENIS-JENIS KEGIATAN PENILAIAN DOKUMEN AMDAL BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN DOKUMEN BAB V PEMBIAYAAN BAB VI PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
6 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 18 Tahun 2017

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017

Download :
Perbup Konsel No.18 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PERUBAHAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2017/No.18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan Rencana Keda Pemerintah Daerah menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggnran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah jo Pasal 9 ayat (1, 2, dan 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2017;
l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (tcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267; 3: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor lO4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahal kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OOT tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Udang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 Tentang Dana Perimbangan (kmbaral Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); lO. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578i; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 lir.rrnor 2 I , Tarnbahan lcrrbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114); 13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangfu Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol1 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pegelolaan Keuangan Daerah : 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2O1O tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2017.
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 25 Tahun 2017

Pembinaan Mental Keagaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Download :
Perbup Konsel No.25 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PEMBINAAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2017/No.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembinaan Mental Keagaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Konawe Selatan di bidang keagamaan Aparatur Sipil Negaradituntut agar mampu bersatu padu, memiliki kepekaan, toleransi, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, dapat diwujudkan melalui pembinaan mental keagamaan korps Aparatur Sipil Negara, termasuk kode etiknya; b. bahwa dalam rangka membina kerukunan melalui mental spritual keagamaan Aparatur Sipil Negara diperlukan adanya payung hukum sebagai dasar pelaksanaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Mental Keagamaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
l. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679l; 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3 Nomor 15, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2OO4 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 142, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 445O); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2Ol0 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 74, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III NILAI-NILAI DASAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MEMBINA KEAGAMAAN BAB IV KEGIATAN PEMBINAAN MENTAL ASN BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN BAB V SANKSI BAB VI KETENTUAN LAIN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2017.
7

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2017

Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Perda Konawe Selatan No.08 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN – PENCABUTAN

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 20l7 Nornor 08

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

Dalam rangka memacu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah yang semakin meningkat dan untuk menunjang usaha pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan dan peran serta masyarakat di daerah maka pemerintah daerah berkewajiban untuk memanfaatkan segala potensi Pendapatan Daerah yang ada sesuai kewenangan yang dimiliki. Bahwa penerimaan sumbangan pihak ketiga merupakan salah satu bentuk sumber penerimaan daerah yang perlu dimanfaatkan potensinya dan dikelola secara professional. Bahwa sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8978 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut harus diubah
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 4 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014
Dalam peraturan ini ditetapkan Pencabutan beberapa Pasal pada Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
3

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 09 Tahun 2017

Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pendesaan (PBB-P2) Kabupaten Konawe Selatan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Perbup Konsel No.09 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PENETAPAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 09, BD.2017/No.09

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pendesaan (PBB-P2) Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten/ kota; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan; c. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan optimalisasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Konawe Selatan dibutuhkan Payung hukum sebagai landasan operasionalisasi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Besarnya Nilai JuaI Objek Pajak ( NJOP ) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Konawe Selatan
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (kmbaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan kmbaran Negara Nomor 3029); 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (kmbaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3O91) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OOO (l,embaran Negara Tahun 2OOO Nomor 129 Tambahan kmbaran Negara Nomor 4048); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan kmbaran Negara Nomor 4189); 4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( t embaran Negara tahun 2OO9 Nomor 13O Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049 ); 5. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2oll tentang Pembentukan Peraruran Perundang - Perundangan ( lembarab Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara Nomor 5243 ); 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah ( kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 ,Tambahan kmbaran Negara republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2Ol5 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah ( kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan kmbaran Negara Nomor 3258); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 20OO tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2OOO Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4O49); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s887); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2OO7 tentang Pengawasan Perubahan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2OO7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1O Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OO7 Nomor 1O); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 19 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Konawe Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2013 Nomor 1); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 23 ) 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8 );
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN BAB V MASA PAJAK BAB VI PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK BAB VII PEMUNGUTAN PAJAK BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB IX KADALUWARSA PENAGIHAN BAB X PEMERIKSAAN BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XII KETENTUAN KHUSUS BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XIV KETENTUAN PIDANA BAB XV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2017.
58

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 11 Tahun 2017

Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil Negara Berprestasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Download :
Perbup Konsel No.11 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PEMBERIAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2017/No.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil Negara Berprestasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang- undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi keg'a dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan; b. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan atas prestasi kerja Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara dipandang perlu mengatur pemberian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara berprestasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan; c. bahqra dalarn rangka memberikan pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan/atau keteladanan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darma bakti yang bermanfaat bagr Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan maka perlu diberikan penghargaan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penglrargaan Kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2.Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teral<hir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor s679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Talun 2OO3 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 15, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 7. Peratr.rran Pemerintah Nomor 53 Tahun 201O tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol0 Nomor 74, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III SASARAN BAB IV MEKANISME PENGHARGAAN DAN BENTUK PENGHARGAAN BAB VI TIM PENILAI BAB VII PEMILIHAN DAN PENETAPAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 10 Tahun 2017

Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi Dan Teknologi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Download :
Perbup Konsel No.10 Tahun 2017.pdf

Abstrak

pengelolaan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2017/No.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi Dan Teknologi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governanre) dan pemerintahan yang bersih (clean govemment) dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan; b. bahwa dalam pemanfaatan SIMDA dan Monitoring Keuangan Daerah agar bedalan efekti{, efisien dan berhasil guna perlu pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi sebagai sarana pengelolaan keuangan daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hunrf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan ltmbaran Negara Republik Insoneasia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tarrbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia, Tahun 20O4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tatnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2O14 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2OlO Nomor 74, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20OS tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (kmbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11O, Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeralr sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol1; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2O16 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor I Tahun 2OO9 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaaan Keuangan Daeran (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O16 Nomor 11)
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SIMDA DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN BAB III TUGAS DAN WEWENANG PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SIMDA DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAB IV PENGAMANAN, PENGENDALIAN DAN PEMELIHARAAN DATABASE BAB VI INSTALASI APLIKASI SIMDA BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2017.
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 33 Tahun 2017

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
Perbup Konsel No.33 Tahun 2017.pdf

Abstrak

pembentukan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentatg Aparatur Sipil Negara (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifrkasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (L,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8); 8. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BAB IV JABATAN FUNGSIONAL BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 04 Tahun 2017

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
Perbup Konsel No.04 Tahun 2017.pdf

Abstrak

TATA CARA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 04, BD.2016/No.04

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksalakan ketentuan Pasal 156 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor I Tahun 2016 tentang Desa, Bupati menetapkan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; b. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2OO3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2OO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 ter:tar,.g Desa (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indinesia Nomor 5495); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 l.enteng Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 246, Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2O07 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor A2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 157, Tambahan kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2O14 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah teralhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 1 1 . Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O l0 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OlO tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pemerintah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 ?ahun 2Ol4 tentang Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2O91); 13. Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 113 Tahun 2O 14 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Ta}:un 2074 Nomor 2093); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2Ol4 tefiang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 2O94); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2036); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 4); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 20 15 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 6); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099); 2O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2O16 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 11OO); 21. Peraturan Kepala lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OL3 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1O Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (L,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OO7 Nomor 1O); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten KonaweSelatan Tahun 2O16 Nomor 2); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III PRINSIP DAN ETIKA BAB IV PENGELOLAAN KEGIATAN BAB V PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA BAB VI FORCE MAJEURE, PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN DAN PERSELISIHAN BAB VII PENGAWASAN DAN SANKSI BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2017.
59

First
Previous
1
2
3
4
5
6
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT