Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 04 Tahun 2017

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III PRINSIP DAN ETIKA BAB IV PENGELOLAAN KEGIATAN BAB V PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA BAB VI FORCE MAJEURE, PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN DAN PERSELISIHAN BAB VII PENGAWASAN DAN SANKSI BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

06 Februari 2017

Tanggal Pengundangan

07 Februari 2017

Tanggal Berlaku

07 Februari 2017

Sumber

BD.2016/No.04

Subjek

PENGADAAN BARANG/JASA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 635 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Konsel No.04 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TATA CARA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 04, BD.2016/No.04

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksalakan ketentuan Pasal 156 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor I Tahun 2016 tentang Desa, Bupati menetapkan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; b. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2OO3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2OO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 ter:tar,.g Desa (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indinesia Nomor 5495); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 l.enteng Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 246, Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2O07 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor A2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 157, Tambahan kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2O14 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah teralhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 1 1 . Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O l0 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OlO tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pemerintah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 ?ahun 2Ol4 tentang Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2O91); 13. Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 113 Tahun 2O 14 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Ta}:un 2074 Nomor 2093); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2Ol4 tefiang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 2O94); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2036); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 4); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 20 15 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 6); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099); 2O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2O16 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 11OO); 21. Peraturan Kepala lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OL3 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1O Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (L,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OO7 Nomor 1O); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten KonaweSelatan Tahun 2O16 Nomor 2); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III PRINSIP DAN ETIKA BAB IV PENGELOLAAN KEGIATAN BAB V PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA BAB VI FORCE MAJEURE, PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN DAN PERSELISIHAN BAB VII PENGAWASAN DAN SANKSI BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2017.
59

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521