Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 09 Tahun 2017

Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pendesaan (PBB-P2) Kabupaten Konawe Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN BAB V MASA PAJAK BAB VI PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK BAB VII PEMUNGUTAN PAJAK BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB IX KADALUWARSA PENAGIHAN BAB X PEMERIKSAAN BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XII KETENTUAN KHUSUS BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XIV KETENTUAN PIDANA BAB XV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pendesaan (PBB-P2) Kabupaten Konawe Selatan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

03 April 2017

Tanggal Pengundangan

04 April 2017

Tanggal Berlaku

04 April 2017

Sumber

BD.2017/No.09

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERPAJAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1799 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Konsel No.09 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENETAPAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 09, BD.2017/No.09

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pendesaan (PBB-P2) Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten/ kota; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan; c. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan optimalisasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Konawe Selatan dibutuhkan Payung hukum sebagai landasan operasionalisasi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Besarnya Nilai JuaI Objek Pajak ( NJOP ) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Konawe Selatan
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (kmbaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan kmbaran Negara Nomor 3029); 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (kmbaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3O91) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OOO (l,embaran Negara Tahun 2OOO Nomor 129 Tambahan kmbaran Negara Nomor 4048); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan kmbaran Negara Nomor 4189); 4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( t embaran Negara tahun 2OO9 Nomor 13O Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049 ); 5. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2oll tentang Pembentukan Peraruran Perundang - Perundangan ( lembarab Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara Nomor 5243 ); 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah ( kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 ,Tambahan kmbaran Negara republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2Ol5 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah ( kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan kmbaran Negara Nomor 3258); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 20OO tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2OOO Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4O49); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s887); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2OO7 tentang Pengawasan Perubahan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2OO7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1O Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OO7 Nomor 1O); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 19 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Konawe Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2013 Nomor 1); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 23 ) 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8 );
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN BAB V MASA PAJAK BAB VI PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK BAB VII PEMUNGUTAN PAJAK BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB IX KADALUWARSA PENAGIHAN BAB X PEMERIKSAAN BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XII KETENTUAN KHUSUS BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XIV KETENTUAN PIDANA BAB XV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2017.
58

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521