Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 478 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 25 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021

Dana Desa

Download :
PERBUP NO. 25 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

perubahan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 15 Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2O2l tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021, perlu disempurnakan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2O2l tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a267l1' 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5a95); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tatrun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah teraktrir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tatrun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2Ol8 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 611); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.O7 /2027 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2O2I Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID- 19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2027 Nomor 149).
Ketentuan Pasal 7 diubah Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 12A Ketentuan ayat (21 Pasal 15 diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021.
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 25 Tahun 2014

Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasl Dan Teknologl

APBD Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perbup Konsel No. 25 Tahun 2014.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2014 / NO.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasl Dan Teknologl

ABSTRAK:

dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik [good governance) dan pemerintahan yang bersih [dean government} dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-imdangan; bahwa Pemerintah Kabupaten- Konawe Selatan memanfaatkan SIMDA, sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi sebagai sarana pengelolaan keuangan daerah; bahwa dalam rangka pemanfaatan SIMDA agar beijalan efektif, efisien dan berhasil guna, perlu pedoman dalam pengelolaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Biaya dan Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN SIMDA BAB III TUGAS DAN WEWENANG PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN SIMDA BAB IV PENGAMANAN, PENGENDALIAN DAN PEMELIHARAAN DATABASE BAB VI INSTALASI APLIKASI SIMDA BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2014.
10 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 26 Tahun 2017

Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II,III, Dan IV Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Download :
Perbup Konsel No.26 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PEDOMAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2017/No.26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II,III, Dan IV Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewrrjudkan pemerintahan yang baik diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang rnerniliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan; b. bahwa untuk menciptakan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan pada bangsa dan negara, semangat persatuan dan kesatuan, dan pengembangan wawasan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari usal.a pembinaan Pegawai Negeri Sipil s€cara menyeluruh; c. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tingkat II, III dan IV maka dipandang perlu adanya seleksi bagi setiap calon peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di provinsi Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 lentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lrmbaran Negara Nomor 63 Tahun 2017); 6. Peraturan Kepala l,embaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat II; 7. Peraturan Kepala Lcmbaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tinglat III; 8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2Ol5 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat IV; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O16 Nomor 8).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PESERTA DIKLAT INSTANSI (TSPDI) BAB V TUGAS POKOK TIM SELEKSI PESERTA DIKLAT INSTANSI (TSPDI) DAN TATA KERJA BAB VI PENYELENGGARAAN SELEKSI DIKLATPIM BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017.
11

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan No. 26 Tahun 2013

Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perda Konawe Selatan No. 26 Tahun 2013.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN - PERUBAHAN KEEMPAT

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, LD. 2013/No. 26, LL 32 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kelembagaan dinas daerah maka dipandang perlu melakukan penambahan dan peningkatan status terhadap Lembaga Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan; Bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagai perangkat Daerah disesuaikan dengan cakupan tugas, fungsi, peran dan kewenangan yang dimiliki, karakteristik dan kebutuhan daerah serta pengembangan pola kerja sama dan koordinasi antar daerah dan/atau dengan instansi/lembaga terkait.
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Pasal 1; 2. Pasal 2.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
32 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2021

Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dan Honorarium Tim Verifikasi Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kesehatan COVID-19 / Corona

Download :
PERBUP NO. 26 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

PEMBERIAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dan Honorarium Tim Verifikasi Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka untuk memberikan apresiasi dan penghargaan yang adil, bagl tenaga kesehatan yang menangani COVID- 19 di Kabupaten Konawe Selatan, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan memberikan insentif dan honorarium; b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.O 1.O7/Menkes / 4239 / 2O2l tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagr Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Vittts D'tsease 2Ol9 (COVID - 19), pemberian insentif tenaga kesehatan dan honorarium tim verifikasi dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); c. bahwa berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan, maka diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pemberian insentif tenaga kesehatan dan honorarium tim verifikasi yang mena.ngani Corona Virus Disease 2Ol9 (COVID- 19); d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dan Honorarium Tim Verifikasi yang Menangani Corona Virus Disease 2Ol9 (COVID- 19).
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 32371; 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24,Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor aa34; 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OOT tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a723)l' 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Keda (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 298, Tarrbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2Ol3 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 103, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 54231 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2Ol3 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 626711, 12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol9 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 20 15 Nomor 20361 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor l57l; 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.O7 /2O2O tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Tahun 2O2O Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Vints Di^sease 2Ol9 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 3771; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07l Tahun 2O2l tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2O2l Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Vints Disecase 2Ol9 (COVID- 19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 149l; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2O2l tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2O2O tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (L,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OOT Nomor 10); 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.O7IMENKES/413 I 2O2O tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 20 19 (COVID- 1 9) ; 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.O1.O7/MENKES / 4239 12021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Viruss Disease 2019 (COVID- 19).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV TENAGA KESEHATAN BAB V PERHITUNGAN PEMBAYARAN INSENTIF BAB VI TIM VERIFIKASI BAB VII PEMBIAYAAN INSENTIF BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2023

Pedoman Pemberian Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERBUP NO. 26 TAHUN 2023.pdf

Abstrak

PEDOMAN

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

bahwa da-lam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Anggota Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah, perlu menyesuaikan Tunjangan Transportasi; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, belum mengakomodh penyesuaian kenaikan Trrnjangan Transportasi; bahwa berdasarkan pertimbangan ssgagaim€ulEr dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Pemberian Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan lrmbaran Negara Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O22 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor s679); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ralryat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2O19 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2074 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18f, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dal Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoonesia Tahun 20 19 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keualgan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indoonesia Tahun 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 03).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH BAB IV HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BAB V PEMBIAYAAN BAB VI PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
7 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2018

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERBUP NO. 26 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

PERUBAHAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman pen5rusu.nan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2OLT tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Car:a Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 perlu dilaf<ukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2Ol8;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun t999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tanbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor lO4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OOT tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Udang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 Tentang Dana. Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 14O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 21, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor l8 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor I l4); 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2Ol5-2O19 (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pegelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2036); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 825); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2O17 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Penrbahan Rencana Pembangu.nan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Ke{a Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 1312); 19. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2Ol7 tentang Rencana Keq'a Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O18 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O17 Nomor l7);
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2018

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 27 Tahun 2013

Stantar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Download :
Perbub Konsel No. 27 Tahun 2013.pdf

Abstrak

standar

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2013/No.27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Stantar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dengan diberlaku kannya otonom i daerah, maka kesehatan m erupakan salah satu u ru san pem erintahan yan g w ajib dilaksan akan oleh Pem erintah Daerah. Hal ini berarti bahwa Pem erintah Kabupaten bertanggun g ja w ab sepenuhnya dalam pen yelenggaraan pem bangunan kesehatan u ntu k m enin gkatkan derajat kesehatan di wilayahnya; b. bahw a Rum ah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan y an g m em berikan pelayanan pada m asyarakat m em iliki peran yan g strategis dalam m em percepat peningkatan derajat kesehatan m asyarakat. Oleh karena itu, Rum ah Sakit dituntut u n tu k m em berikan pelayanan y an g berm utu sesuai dengan standar y a n g ditetapkan dan dapat m enjangkau seluruh lapisan m a s y a r a k a t; c. bahw a dengan diterbitkann ya Peraturan Pem erintah Nom or 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum , Peraturan M enteri Dalam Negeri Nom or 61 Tahun 2007 tentan g Pedom an Teknis Pengelolaan Badan Layanan U m um Daerah dan bahwa dengan diterbitkann ya Keputusan M enteri Kesehatan R epublik Indonesia Nom or 129 / M enkes / SK / II / 2008 tentang Standar Pelayanan M inim al Rum ah Sakit, Peraturan M enteri Dalam Negeri N om or 61 Tahun 2007 tentan g Pedom an Teknis Pengelolaan Badan Layanan U m um Daerah dan Peraturan Pem erintah N om or 23 Tahun 2005 ten tan g Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Um um , m aka perlu ditin d ak lanjuti dengan disusun nya S tan dar Pelayanan M inim al Rum ah sakit um um daerah kabupaten konaw e selatan akan m elaksanakan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum d. Daerah ; bahw a berdasarkan pertim bangan sebagai m ana dim aksud h u ru f a, h u ru f b, dan h u ru f c diatas m aka perlu m enetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentan g Standar Pelayanan M inim al Rum ah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
1. U ndang - U n dan g N om or 4 T ah u n 2003 tentang Pem bentukan Kabupaten K onaw e K onawe Selatan di Provinsi Sulaw esi Ten ggara (Lem baran Negara Republik In donesia T ah u n 2003 N om or 24, T am bah an Lem baran Negara R epublik Indonesia N om or 4267); 2. U ndang - U ndang Nom or 17 Tah u n 2003 tentang Keuangan Negara (Lem baran N egara R epublik Indonesia Tahu n 2003 N om or 47, T am bah an Lem baran Negara R epublik Indonesia N om or 4286); 3. U ndang - U ndang N om or 15 T ah u n 2004 tentang Pem eriksaan, Pengelolaan dan Tan ggu n g Jaw ab Keuangan D aerah (Lem baran N egara R epublik Indonesia Tahun 2004 N om or 66, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia N om or 4400); 4. U ndang - U ndang N om or 32 T ah u n 2004 tentang Pem erintahan D aerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N om or 125, T am bah an Lem baran Negara R epublik Indonesia N om or 4437); sebagaim ana telah diubah beberapa kali, terak h ir dengan Undang- U ndang N om or 12 T ah u n 2008 tentan g perubahan kedua U ndang-U n dang N om or 32 Tahu n 2004 tentang Pem erintahan D aerah (Lem baran N egara Republik In donesia Tahun 2008 N om or 59, Tam bahan Lem baran Negara Republik In donesia N om or 4844); 5. U ndang - U ndang N om or 33 T ah u n 2004 tentang Perim bangan Keuangan A n tara Pem erintah Pusat dan Pem erintah Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N om or 126, T am bah an Lem baran Negara R epublik Indonesia N om or 4438); 6. U ndang-U n dang N om or 36 Tahu n 2009 tentang kesehatan (Lem baran Negara R epublik Indonesia Tahun 2009 Nom or 144, T am bah an Lem baran Negara Republik Indonesia N om or 5063); 7. U n dang-U n dang N om or 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lem baran N egara R epublik In donesia Tahu n 2009 N om or 153, Tam bahan Lem baran N egara Republik Indonesia N om or 5072); 8. U ndang-U n dang N om or 12 tahun 2011 tentang Pem bentukan Peraturan Perundang-undangan (Lem baran Negara R epublik In donesia Tahun 2011 Nom or 82, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia N om or 5234); 9. Peraturan Pem erintah Nom or 23 Tah u n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Um um (Lem baran Negara Republik In donesia Tahu n 2005 Nom or 48, Tam bahan Lem baran N egara R epublik Indonesia Nom or 4502); 10. Peraturan Pem erintah N om or 58 T ah u n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan D aerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahu n 2005 N om or 140, Tam bahan Lem baran Negara R epublik In donesia N om or 4578); 11. Peraturan Pem erintah N om or 65 T ah u n 2005 tentang Pedom an Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan M inim al (Lem baran N egara R epublik Indonesia Tahun 2005 N om or 150, Tam bahan Lem baran Negara Republik In donesia N om or 4502); 12. Peraturan Pem erintah Nom or 79 Tah u n 2005 tentang Pem binaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pem erintah Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 N om or 165, T am bah an Lem baran Negara Republik Indonesia N om or 4593);13. Peraturan Pem erintah N om or 6 T ah u n 2006 tentang Pengelolaan Barang M ilik Negara / Daerah (Lem baran Negara R epublik Indonesia T ah u n 2006 N om or 20, Tam bahan Lem baran Negara R epublik Indonesia Nom or 4609); sebagaim ana telah diubah dengan Peraturan Pem erintah N om or 38 Tahun 2008 (Lem baran Negara R epublik In don esia Tahu n 2008 N om or 78, Tam bahan Lem baran Negara R epublik In donesia N om or 4855); 14. Peraturan Pem erintah N om or 8 Tah u n 2006 tentang Laporan Keuangan dan K in e ija Instansi Pem erintah (Lem baran Negara R epublik In donesia Tahun 2006 Nom or 25, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nom or 4614); 15. Peraturan Pem erintah N om or 38 Tahu n 2007 tentang Pem bagian Urusan Pem erintahan an tara Pem erintah Daerah, Provinsi, dan Pem erintahan Kabupaten / Kota (Lem baran Negara R epublik In donesia Tahun 2007 Nom or 82, tam bahan Lem baran Negara Republik In donesia nom or 4737); 16. Peraturan Pem erintah Nom or 41 Tah u n 2007 tentang O rganisasi Perangkat D aerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 N om or 89, tam bahan Lem baran Negara R epublik In donesia N om or 4741); 17. Peraturan Presiden R epu blik In don esia N om or 70 Tahun 2012 tentang Pedom an Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pem erintah; 18. Peraturan M enteri Pendayagunaan A paratu r Negara Nom or 28 Tahun 2004 tentang Akun tab ilitas Pelayanan Publik; 19. Peraturan M enteri Dalam Negeri N om or 59 Tahun 2007 tentang Pedom an Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan M enteri Dalam Negeri N om or 61 Tahun 2007 tentang Pedom an Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan U m um Daerah; 21. Peraturan M enteri Dalam N egeri R epublik Indonesia Nom or 6 Tahun 2007 tentan g Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 22. Peraturan M enteri Dalam N egeri R epu blik Indonesia Nom or 79 Tahun 2007 tentan g Pedom an Penyusunan R encana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 23. Keputusan M enteri Kesehatan R epublik In donesia Nom or : 159b/ Menkes/ SK/ Per/ II/ 1988 tentang Rumah Sakit;24. Keputusan M enteri K esehatan R epublik Indonesia Nom or : 228/ Menkes/ SK/ III/2002 tentang Pedom an Penyusunan Standar Pelayanan M inim al Rum ah Sakit y a n g w ajib dilaksan akan daerah; 25. Keputusan M enteri K esehatan R epu blik In donesia Nom or : 129/ M enkes/ SK/ 11/2008 tentan g Stan dar Pelayanan M inim al Rum ah Sakit; 26. Peraturan D aerah Kabupaten K onaw e Selatan N om or 10 Tahun 2007 tentan g U rusan Pem erintah Y an g Yan g M enjadi Kew enangan Pem erintah Kabupaten Konawe Selatan (Lem baran D aerah K abupaten Konawe Selatan Tahun 2007 N om or 10); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan N om or 1 Tahu n 2009 tentan g Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan D aerah (Lem baran D aerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 N om or 1); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nom or 04 Tahun 2010 tentan g Pem bentukan O rganisasi dan Tata K e ija Lem baga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lem baran Daerah K abupaten Konawe Selatan Tahu n 2007 N om or 06); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan N om or 16 Tahun 2011 tentang Pelayanan K esehatan di M asyarakat (Lem baran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011 N om or 6);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR (NILAI), BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BAB IV PELAKSANAAN BAB V PENERAPAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2013.
71

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 27 Tahun 2021

Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
PERBUP NO. 27 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

TATA CARA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2O2l tentang Pajak Air Tanah; b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak air tanah, perlu diatur secara teknis ketentuan mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3al9l:' 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengleta Pajak (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368a); 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2OOO tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 19 Tahun L997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor t29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39871; 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang Pengadilan Pajak (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 27, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4L891; 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42671; 8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 32, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor a3771; 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9); 1 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor t2 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa88l; L4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OlO tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 119, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66231; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubalran atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 157); 19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesi Nomor 20 Tahun 2Ol7 tentang Pedoman Penetapan Nilai Airt Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor a08); 20. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 39 Tahun 2O2O tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah 2l.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OOT tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OO7 Nomor 10); 22- Perat.uran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2O2l tentang Pajak Air Tanah (L,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l Nomor 10, Tambahan Irembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6)
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN, MASA PAJAK DAN TARIF PAJAK BAB III FAKTOR NILAI PEROLEHAN AIR TANAH BAB IV KOMPONEN PENENTUAN NPA BAB V PENGHITUNGAN NPA BAB VI TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN BAB VI TATA CARA PENERBITAN SKPD DAN STPD BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK BAB IX TATA CARA PENYITAAN DAN LELANG BAB X PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI BAB XI KEBERATAN DAN BANDING BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XIII KADALUARSA DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BAB XIV PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN BAB XV BENTUK, JENIS FORMULIR PAJAK AIR TANAH BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.
53

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 27 Tahun 2015

Pedoman Akuntansi Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe Selatan

APBD Badan Layanan Umum Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Download :
Perbup Konsel No. 27 Tahun 2015.pdf

Abstrak

PEDOMAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2015 / NO.27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 57 ayat (4), perlu mengatur ketentuan mengenai Pedoman Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe Selatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Akuntansi Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor18); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5340), 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 8. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 59 Tahun 2007; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1981 Tahun 2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Rumah Sakit; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit; 12. Peraturan Daerah Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor4); 13. Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor445/679 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah (PPK BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan`.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BAB III SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT BAB IV PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)RUMAH SAKIT BAB V LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UNTUK TUJUAN KONSOLIDASI BAB VI REVIEW DAN AUDIT BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
10 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT