Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 478 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 24 Tahun 2017

Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Kependudukan dan Perkawinan

Download :
Perbup Konsel No.24 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PENCEGAHAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

ABSTRAK:

a. bahwa kasus perkawinan pada usia anak di Kabupaten Konawe Selatan masih tinggi; b. bahwa perkawinan pada usia anak dapat mengakibatkan gangguan kesehatan ibu dan anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan serta rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga perlu upaya pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak- hak anak; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO4 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95); 3. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2Ol4 ter:tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tanbahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 56O6); 6. Peratural Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor l5); 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor I Tahun 2O10 tentang Standar Pelayanan Minimal; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2OlO tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36); 1O. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O16 Nomor 8); 11. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tfigas dan Fungsi serta Tata Ke{a Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 58).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK BAB IV PENGUATAN KELEMBAGAAN BAB V UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN BAB VI PENGADUAN BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB VIII PEMBIAYAAN BAB IX PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2017.
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 24 Tahun 2018

Laporan Harta Kekayaan Penyelanggaraan Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERBUP NO. 24 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

laporan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelanggaraan Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutl<an bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini mulai berlaku, setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini; b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk melaporkan kekayaannya; c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberaltasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 38S1); 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun lggg tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387); 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahu 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 4. Undang-undang Nomor 4 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (l,embaran Negara Republik Indonesia tahun 2O03 Nomor 24, tambatlan lembaran Negara Nomor 4267); 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Nomor 5234); 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Penetapan Perubahal Kedua Atas Undang-undang Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 20 10 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8O tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). 1. 2. 3. 4. 5. 6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/OI/M.PAN/O1/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Kewajiban Penyampaian dan salksi atas keterlambatan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementrian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 7OO/159O157 pada tanggal 28 April 2016 tentang Penegasan Kembali Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : SE-08/01/lOl2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II WAJIB LAPOR BAB III PENYAMPAIAN LHKPN BAB IV PENGELOLA LHKPN BAB V SANKSI BAB VI TATA CARA PENJATUHAN SANKSI BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2018.
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 24 Tahun 2023

Pedoman Pemberian Nama Jalan Dan Sarana Umum Di Wilayah Kabupaten Konawe Selatan

Lalu Lintas, Jalan

Download :
PERBUP NO. 24 TAHUN 2023.pdf

Abstrak

PEDOMAN

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan Dan Sarana Umum Di Wilayah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa Kabupaten Konawe Selatan mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. bahwa perkembangan pembangunan jalan dan sarana umum di Kabupaten Konawe Selatan mengalami perkembangan yang cukup signifftan; c. bahwa pengaturan mengenai pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum, dilakukan untuk memberi kepastian hukum dan kejelasan kepada masyarakat dalam memberikan nama jalan dan sarana umum; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum di Wilayah Kabupaten Konawe Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pembahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis dan Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642); 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528); 13. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 158 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 158); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 41); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2040 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 5).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III JENIS JALAN DAN SARANA UMUM BAB tV KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM BAB V PENGGUNAAN NAMA PADAJALAN DAN SARANA UMUM BAB VI TATA CARA PERSETUJUAN PENAMAAN JALAN DAN SARANA UMUM BAB VII TIANG, PAPAN NAMA DAN TULISAN BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
8 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 24 Tahun 2015

Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Kepada Camat Di Kabupaten Konawe Selatan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perbup Konsel No. 24 Tahun 2015.pdf

Abstrak

PENDELEGASIAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2015 / NO.24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Kepada Camat Di Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil kepada Camat di Kabupaten Konawe Selatan ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 5. Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); . Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, (Lembaran daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2013).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2015.
3 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan No. 24 Tahun 2013

Pelayanan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda Konawe Selatan No. 24 Tahun 2013.pdf

Abstrak

PENDIDIKAN - PELAYANAN DAN PENYELENGGARAAN

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24, LD. 2013/No. 24, LL 102 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelayanan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

ABSTRAK:

Bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan yang ada di daerah; Bahwa dalam rangka menjamin upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Konawe Selatan diperlukan penyelengaraan pendidikan yang adil dan merata, berkualitas dan berdaya saing, serta memiliki akuntabilitas tata kelola yang diselenggarakan secara terencana, terarah dan berkesinambungan; Bahwa pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan harus mampu mewujudkan masyarakat Kabupaten Konawe Selatan yang maju, cerdas, sehat, sejahtera, berbudaya, religius, serta harus dapat menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional, dalam rangka percepatan pembangunan daerah; bahwa guna memberikan layanan dan mendukung terselenggaranya pendidikan yang bermutu serta memiliki kepastian hukum, maka perlu perangkat pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 79 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2012.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pelayanan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Prinsip Penyelenggaraan dan Pelayanan pendidikan; 4. Hak dan Kewajiban; 5. Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan; 6. Pendidikan Formal; 7. Pendidikan Nonformal; 8. Pendidikan Informal; 9. Pendidikan Keagamaan; 10. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus; 11. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal; 12. Pengelolaan Pendidikan; 13. Penerimaan Peserta Didik Baru; 14. Wajib Belajar; 15. Buta Aksara dan Putus Sekolah 16. Kurikulum; 17. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 18. Organisasi Profesi Tenaga Pendidikan dan Kependidikan; 19. Prasarana dan Sarana; 20. Evaluasi, Akredeitasi, dan Sertifikasi; 21. Pendanaan; 22. Pembukaan, Penambahan, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan; 23. Peran Serta Masyarakat; 24. Penjaminan dan Pengendalian Mutu; 25. Penyidikan; 26. Ketentuan Peralihan; 27. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2013.
102 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 25 Tahun 2018

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERBUP NO. 25 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

RENCANA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutlan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman pen5rusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OL9 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurrf a dan huruf b, maka perluh ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2019;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Konrpsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267; 3. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO3 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan [rmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2O1l ilomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Udang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara nepuUlit Indonesia Tahun 20O5 Nomor 140' Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 21, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2O16 Tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor I 14); 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiona.l Tahun 2Ol5-2O1.9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 3); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pegelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 17. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Paqiang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Keda Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1312); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2O18 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2Ol9 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor ).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SISTEMATIKA RKPD TAHUN 2017 BAB III PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2019 BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 25 Tahun 2013

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Daerah (PD) Kabupaten Konawe Selatan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Perbup Konsel No. 25 Tahun 2013.pdf

Abstrak

PEDOMAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2013 / NO.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Daerah (PD) Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menjalankan dan mengelola kegiatan operasional Perusahaan Daerah (PD) pada Perusahaan Daerah (PD) Kabupaten Konawe Selatan, maka perlu diatur Pedoman Tata Kelola Perusahaan Daerah (PD) Kabupaten Konawe Selatan; b. bahwa pedoman tata kelola Perusahaan Daerah (PD) Kabupaten Konawe selatan sebagaimana dimaksud pada hutuf a diatas, bertujuan Mendorong pengelolaan Perusahaan Daerah (PD) lebih profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan; c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu mengatur ketentuan pedoman tata kelola Perusahaan Daerah (PD) Kabupaten Konawe Selatan dengan menuangkan dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ; 7. Paraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 205 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011 Nomor 2 ).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN DAERAH (PD) BAB V BUDAYA PERUSAHAAN DAERAH (PD) (CORPORATE CULTURE) PERUSAHAAN DAERAH (PD) KABUPATEN KONAWE SELATAN BAB VI KEBIJAKAN PERUSAHAAN BAB VII PRINSIP-PRINSIP PEDOMAN TATA KELOLA DAN PEDOMAN BAGI ORGAN PERUSAHAAN DAERAH BAB VIII KOMPOSISI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI BAB IX SYARAT-SYARAT DAN LARANGAN DIREKSI BAB X FUNGSI, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI BAB XI PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI BAB XII HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH DAERAH, BADAN PENGAWAS DAN DIREKSI BAB XIII HUBUNGAN PERUSAHAAN DAERAH (PD) KABUPATEN KONAWE SELATAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN BAB XIV PEDOMAN BAGI KOMITE AUDIT DAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN BAB XV HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH, LEGISLATIF DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA BAB XV HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH, LEGISLATIF DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA BAB VI KETERBUKAAN INFORMASI SERTA MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI BAB XVII PROGRAM PENGENALAN DAN PENGEMBANGAN BAGI BADAN PENGAWAS DAN DIREKSI BAB XVIII RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN DAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUSAHAAN BAB XIX BENTURAN KEPENTINGAN, MANAJEMEN RESIKO DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN BAB XX PENDELEGASIAN WEWENANG BAB XXI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BAB XXII PENGISIAN FORMASI KARYAWAN, SUKSESI MANAJEMEN DAN REMUNIRASI BAB XXIII TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BAB XXIV KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN (K3LL) BAB XXV PENGENDALIAN INTERNAL BAB XXVI MANAJEMEN MUTU DAN PELAPORAN BAB XXVII RUPS, RAPAT, RISALAH RAPAT DAN PENILAIAN KERJA BAB XXVIII PROSES PENUNJUKAN DAN PERAN AUDITOR EKSTERNAL SERTA MEKANISME KERJA KOMITE AUDIT, DAI DAN AUDIT EKSTERNAL BAB XXIX ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU BAB XXX PELAPORAN PELANGGARAN DAN PERLINDUNGAN PERUSAHAAN BAB XXXI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XXXII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2013.
37 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 25 Tahun 2023

Pedoman Pembinaan Dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air

Pangan, Pertanian dan Peternakan Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
PERBUP NO. 25 TAHUN 2023.pdf

Abstrak

PEDOMAN

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembinaan Dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air

ABSTRAK:

bahwa pembinaan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air diperlukan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah untuk itu perlu ditetapkal pedoman pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A); bahwa pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani dimulai dari tahapan perencanaan usaha tani, pembangunan, rehabilitasi jaringan, operasi dan pemeliharaal jarirlgal bertujuan meningkatkan produktivitas usaha tani dan produksi pertalian secara berkelanjutan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedomal Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulal Petani Pemakai Air
1. Undang-undang Nomer 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatal di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomer 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Undang-undang Republik Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, dar. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 3. Undan5undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undan5undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undanyundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 2006 tentang Irigasi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, dan Tambahan l.embaran Negara Republik lndonesia Nomor 462 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kptsl0T.l6ol4 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemebentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahwn 2022 Nomor 4);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN P3A/GP3A/rP3A BAB III KEANGGOTAAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV WILAYAH KERJA BAB V HUBUNGAN KERJA DAN HUBUNGAN FUNGSIONAL BAB VI PEMBERDAYAAN BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
18 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 25 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2015

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Download :
Perbup Konsel No. 25 Tahun 2015.pdf

Abstrak

PERUBAHAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2015 / NO.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi khususnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2015 dan mendukung kelancaran penyelenggaraan peningkatan pelaksanaan tugas; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2015;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4615) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Laporan Peyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Peyelenggara Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentarasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasioanal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 27. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006; 28. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tenteng Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Brang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe elatan Tahun 2007 Nomor 10); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 9); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2014 Nomor 4); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Nomor 2); 35. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2014 Nomor 29); 36. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2015. (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Nomor 11); 37. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Nomor 25);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2015.
Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2015
67 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 25 Tahun 2017

Pembinaan Mental Keagaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Download :
Perbup Konsel No.25 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PEMBINAAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2017/No.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembinaan Mental Keagaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Konawe Selatan di bidang keagamaan Aparatur Sipil Negaradituntut agar mampu bersatu padu, memiliki kepekaan, toleransi, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, dapat diwujudkan melalui pembinaan mental keagamaan korps Aparatur Sipil Negara, termasuk kode etiknya; b. bahwa dalam rangka membina kerukunan melalui mental spritual keagamaan Aparatur Sipil Negara diperlukan adanya payung hukum sebagai dasar pelaksanaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Mental Keagamaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
l. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679l; 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3 Nomor 15, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2OO4 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 142, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 445O); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2Ol0 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 74, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III NILAI-NILAI DASAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MEMBINA KEAGAMAAN BAB IV KEGIATAN PEMBINAAN MENTAL ASN BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN BAB V SANKSI BAB VI KETENTUAN LAIN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2017.
7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT