Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 290 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sungai Penuh Nomor 31 Tahun 2021

PASAR KULINER KOTA SUNGAI PENUH

Perlindungan Konsumen Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Kebijakan Pemerintah Koperasi, UMKM

Download :
Perwako 31 Tahun 2021 Penetapan Lokasi Pasar.pdf

Abstrak

Perdagangan - UMKM - PAsar Rakyat

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 31, BD.2021/No.31

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PASAR KULINER KOTA SUNGAI PENUH

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan mengembangkan usaha perdagangan dibidang kuliner, perlu untuk mengatur pengelolaan pasar kuliner secara baik; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pasar Kuliner Kota Sungai Penuh;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641); 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279; 6. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 35);
Peraturan ini memuat Peraturan Walikota Tentang Pasar Kuliner Kota Sungai Penuh

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2021.
7

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh No. 1 Tahun 2013

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2013

APBD

Download :
Perda-No.-1-Tahun-2013-Tentang-APBD-TA-2013.pdf

Abstrak

APBD

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2013/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2013

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU, Kepala Daerah mengajukan Raperda tentang APBD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama; Bahwa Raperda tentang APBD yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemda Tahun 2013 yang dijabarkan Kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemda Kota Sungai Penuh dengan DPRD Kota Sungai Penuh pada tanggal 2 Januari 2013
Dasar Hukum: UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 54 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 37 Tahun 2012; dan Perda No. 18 Tahun 2010
Perda ini mengatur tentang APBD TA 2013 meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2013.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2010

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Abstrak

KEDUDUKAN PROTOKOLER - KEUANGAN - PIMPINAN DAN ANGGOTA - DPRD - KOTA SUNGAI PENUH

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2010/NO. 01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

ABSTRAK:

Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu mewujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan pemda yang mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI; Menurut Pasal 28 ayat (2) PP No. 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
UU No. 8 Tahun 1987; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2008; UU No. 27 Tahun 2009 ; PP No. 62 Tahun 1990; PP No. 45 Tahun 1994; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007 ; PP No. 16 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 21 Tahun 2007.
Perda ini mengatur mengenai Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Sungai Penuh, meliputi: Kedudukan Protokoler; Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD; Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; Pengelolaan Keuangan DPRD.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2010.
Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan, ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Pada saat berlakunya Perda ini, semua Perwali dan Kepwali yang mengatur tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Perda ini.
25 hlm.; Penjelasan 11 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sungai Penuh Nomor 23 Tahun 2021

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2021

APBD

Download :
Perwali No 23 Tahun 2021.pdf

Abstrak

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2021

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2021 NOMOR 23

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya, Petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus dan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Kementerian terkait, Pemerintah Daerah menyesuaikan penganggaran Dana Alokasi Khusus dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan; b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya, Dalam hal pada Tahun Anggaran 2021, terdapat sisa DID dan DID Tambahan Tahun Anggaran 2020 pada Rekening Kas Umum Daerah, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2021;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggunjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 149); 26. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2013 Nomor 4); 27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor 6); 28. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 16); 29. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran antar Organisasi, antar Unit Organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan, dan antar Kelompok, antar Jenis, antar Objek, antar Rincian Objek dan/ atau Sub Rincian Objek (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 6);
PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2021.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021.
1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 1. Pendapatan a. Semula Rp.767.341.774.607,00 b. Bertambah/(berkurang) Rp. (13.402.494.000,00) Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp.753.939.280.607,00 1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) a. Semula Rp. 46.237.757.382,00 b. Bertambah/berkurang Rp. ,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 46.237.757.382,00 Setelah Perubahan 1.1.1. Pajak Daerah a. Semula Rp. 11.791.873.621,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Pajak Daerah Setelah Rp. 11.791.873.621,00 Perubahan 1.1.2. Retribusi Daerah a. Semula Rp. 7.255.833.256,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Retribusi Daerah Setelah Rp. 7.255.833.256,00 Perubahan 1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan a. Semula Rp. 11.218.472.786,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Rp. 11.218.472.786,00 Daerah Setelah Perubahan 1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah a. Semula Rp. 15.971.577.719,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Lain-lain PAD yang Sah Rp. 15.971.577.719,00 Setelah Perubahan 1.2. Pendapatan Transfer a. Semula Rp.709.270.617.225,00 b. Bertambah/berkurang Rp. (13.402.494.000,00) Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Rp.695.868.123.225,00 Perubahan 1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat a. Semula Rp.663.265.676.001,00 b. Bertambah/berkurang Rp. (13.402.494.000,00) Jumlah Pendapatan Transfer Rp.649.863.182.001,00 Pemerintah Pusat Setelah Perubahan 1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah a. Semula Rp. 46.004.941.224,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Pendapatan Transfer Antar Rp. 46.004.941.224,00 Daerah Setelah Perubahan 1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah a. Semula Rp. 11.833.400.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Lain – lain Pendapatan Daerah Rp. 11.833.400.000,00 yang Sah Setelah Perubahan 1.3.1. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan a. Semula Rp. 11.833.400.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Lain – lain Pendapatan Rp. 11.833.400.000,00 Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Setelah Perubahan 2. Belanja a. Semula Rp.812.837.379.201,00 b. Bertambah/(berkurang) Rp. (3.484.224.000,00) Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp.809.353.155.201,00 2.1. Belanja Operasi a. Semula Rp.554.412.609.648,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 1.664.993.569,00 Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan Rp.556.007.603.217,00 2.1.1. Belanja Pegawai a. Semula Rp.325.441.439.812,00 b. Bertambah/berkurang Rp. (270.191.000,00) Jumlah Belanja Pegawai Setelah Rp.325.171.248.812,00 Perubahan 2.1.2. Belanja Barang dan Jasa a. Semula Rp.210.943.683.296,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 2.021.476.881,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa Rp.212.965.160.177,00 Setelah Perubahan 2.1.3. Belanja Hibah a. Semula Rp. 17.827.486.540,00 b. Bertambah/berkurang Rp. (86.292.312,00) Jumlah Belanja Hibah Setelah Rp. 17.741.194.228,00 Perubahan 2.1.4. Belanja Bantuan Sosial a. Semula Rp. 200.000.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial Rp. 200.000.000,00 Setelah Perubahan 2.2. Belanja Modal a. Semula Rp.151.942.034.553,00 b. Bertambah/berkurang Rp. (5.149.217.569,00) Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp.149.792.816.984,00 2.2.1.Belanja Modal Tanah a. Semula Rp. 1.091.200.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 455.461.560,00 Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Rp. 1.546.661.560,00 Perubahan 2.2.2.Belanja Modal Peralatan dan Mesin a. Semula Rp. 20.337.036.048,00 b. Bertambah/berkurang Rp. (1.245.366.550,00) Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Rp. 19.091.669.498,00 Mesin Setelah Perubahan 2.2.3.Belanja Modal Gedung dan Bangunan a. Semula Rp. 33.849.572.783,00 b. Bertambah/berkurang Rp. (706.212.020,00) Jumlah Belanja Modal Gedung dan Rp. 33.143.360.763,00 Bangunan Setelah Perubahan 2.2.4.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi a. Semula Rp. 96.318.680.422,00 b. Bertambah/berkurang Rp. (3.683.669.859,00) Jumlah Belanja Modal Jalan, Rp. 92.635.010.563,00 Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan 2.2.5.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya a. Semula Rp. 345.545.300,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 30.569.300,00 Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Rp. 376.114.600,00 Lainnya Setelah Perubahan 2.3. Belanja Tidak Terduga a. Semula Rp. 2.000.000.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Rp. 2.000.000.000,00 Perubahan 2.3.1.Belanja Tidak Terduga a. Semula Rp. 2.000.000.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Rp. 2.000.000.000,00 Perubahan 2.4. Belanja Transfer a. Semula Rp.104.482.735.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan Rp.104.482.735.000,00 2.4.1.Belanja Bantuan Keuangan a. Semula Rp.104.482.735.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Keuangan Setelah Rp.104.482.735.000,00 Perubahan 3. Pembiayaan Daerah: a. Semula Rp. 45.495.604.594,00 b. Bertambah/(berkurang) Rp. (9.918.270.000,00) Jumlah Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan Rp. 55.413.874.594,00 3.1. Penerimaan Pembiayaan a. Semula Rp. 45.495.604.594,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 9.918.270.000,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Rp. 55.413.874.594,00 Perubahan 3.1.1.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya a. Semula Rp. 45.495.604.594,00 b. Bertambah/berkurang Rp. (9.918.270.000,00) Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Rp. 55.413.874.594,00 Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan 3.2. Pengeluaran Pembiayaan a. Semula Rp. 0,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Rp. 0,00 Perubahan
9

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sungai Penuh Nomor 48 Tahun 2022

Inovasi Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Perda dan Perwako.rar

Abstrak

inovasi daerah

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 48, BD Kota Sungai Penuh Tahun 2022 No.48

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Inovasi Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, pelayanan publik secara optimal, peningkatan pemberdayaan potensi sumber daya daerah serta peningkatan daya saing daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, perlu memacu kreativitas daerah dengan melakukan inovasi; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Walikota sebagai dasar dan arah dalam penyelenggaraan inovasi di Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Inovasi Daerah;
UU No.14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No.30 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2017; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Ristek No. 3 dan No.36 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.104 Tahun 2018.
Inovasi Daerah

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2022.
11

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sungai Penuh No. 16 Tahun 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2017

Desa

Abstrak

TATA CARA - PEMBAGIAN - PENETAPAN - RINCIAN DANA DESA - KOTA SUNGAI PENUH - TA 2017 - perubahan

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, BD.2017/No.16

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK:

Sehubungan dengan adanya perubahan penghitungan rincian Anggaran Dana Desa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, maka Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2017, perlu diubah.
UU No. 25 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 97 Tahun 2016; PMK No. 49/PMK.07/2016; PMK No. 50/PMK.07/2017; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Perda No. 12 Tahun 2016; Perwali No. 62 Tahun 2016; Perwali No. 9 Tahun 2017.
Perwali ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2017.
Menghapus ketentuan Pasal 4 ayat (2); Mengubah Lampiran.
4 hlm., Lampiran 2 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh No. 7 Tahun 2011

IZIN GANGGUAN

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda-No.-7-Tahun-2011-Tentang-Izin-Gangguan.pdf

Abstrak

IZIN - GANGGUAN

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2011/No. 7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang IZIN GANGGUAN

ABSTRAK:

Bahwa pemerintah daerah wajib menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup; Bahwa dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam pemanfaatan ruang untuk kegiatan usaha yang dapat memengaruhi dampak lingkungan perlu diberikan izin gangguan; bahwa atas penyelenggaraan pemberian izin gangguan yang oleh Pemda dikenakan retribusi daerah
Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 27 Tahun 2009; dan Perda No. 18 Tahun 2010
Perda ini mengatur tentang ruang lingkup; kriteria gangguan; persyaratan izin; kewenangan pemberian izin; penyelenggaraan perizinan; retribusi; peran masyarakat; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penyidikan; dan ketentuan pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2011.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh No. 1 Tahun 2015

KAWASAN TANPA ROKOK

Lingkungan Hidup

Download :
Perda-Kota-Sungai-Penuh-No.1-Th-2015.pdf

Abstrak

kAWASAN - TANPA ROKOK

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KAWASAN TANPA ROKOK

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Sungai Penuh, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemampuan untuk senantiasa membiasakan hidup sehat. Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu diperlukan upaya pengendalian dan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau terhadap kesehatan perlu menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 25 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2012; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan No. 188 Tahun 2011
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan dan Ruang Lingkup, Kawasan Tanpa Rokok (fasilitas tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak, tempat ibadah, angkutan umum, fasilitas olahraga, tempat kerja, tempat umum), Hak dan Kewajiban (perseorangan, lembaga/badan), Peran Masyarakat, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Sanksi Administratif, Penyidikan, dan Sanksi Pidana. Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok mengatur mengenai adanya Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana bagi para pelanggar ketentuan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2015.
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini paling lama satu tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
20 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2014

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2014

APBD

Download :
APBD-P 2014.pdf

Abstrak

APBD - KOTA SUNGAI PENUH - TA 2014 - perubahan

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2014/No.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK:

Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang meyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2014 maka perlu dilakukan perubahan APBD TA 2014; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu ditetapkan Perda tentang Perubahan APBD Kota Sungai Penuh TA 2014.
UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 27 Tahun 2013; Perda No. 4 Tahun 2013.
Perda ini mengatur mengenai Perubahan APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2014.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2014.
Walikota menetapkan Perwali tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Sungai Penuh TA 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
10 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh No. 4 Tahun 2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - perubahan

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2012/No. 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

ABSTRAK:

Bahwa dengan ditetapkannya Permnedagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan Penyempurnaan terhadap Perda No. 18 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh
Dasar Hukum : UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No. 18 Tahun 2010; dan Perda No. 2 Tahun 2011
Perda ini mengatur tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Perda No. 18 Tahun 2010.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2013.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT