Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 290 peraturan dalam 0,023 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh No. 5 Tahun 2017

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Perda_No.5_2017_bantuan hukum sungai penuh 2017.pdf

Abstrak

BANTUAN HUKUM - MASYARAKAT MISKIN

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2017/No.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

ABSTRAK:

Bahwa Pemerintah Daerah bertanggung Jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai bagian dari wujud akses keadilan dan pemenuhan hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum; Bahwa bantuan hukum bagi Masyarakat Miskin yang selama ini diatur dengan Peraturan Perundang-undangan belum dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat Miskin di Kota Sungai Penuh; Bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Daerah dapat mengalokasikan dana bagi penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2008; UU No. 48 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2013;
Perda ini mengatur mengenai Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, meliputi; Asas dan Tujuan; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Hak dan Kewajiban; Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; Pendanaan; Larangan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2017.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan penggunaan anggaran Bantuan Hukum kepada Walikota; tata cara kerja sama; tata cara pemberian sanksi administratif; tata cara pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum, diatur dengan Peraturan Walikota. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan; b. pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;dan c. dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
21 hlm.; Penjelasan 4 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2016

BANGUNAN GEDUNG

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
5. Bangunan Gedung.pdf

Abstrak

BANGUNAN GEDUNG

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2016/No.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang BANGUNAN GEDUNG

ABSTRAK:

Penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya serta dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi lingkungannya; Bangunan gedung penting sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang terwujudnya tujuan pembangunan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 25 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 36 Tahun 2005.
Perda ini mengatur mengenai Bangunan Gedung, meliputi: Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung; Persyaratan Bangunan Gedung; Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG); Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Pembinaan; Sanksi Administratif; dan Ketentuan Penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2016.
87 hlm.; Penjelasan 33 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sungai Penuh Nomor 15 Tahun 2021

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2021

APBD

Download :
Perwali No 15 Tahun 2021.pdf

Abstrak

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2021

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2021 NOMOR 15

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya, Petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus dan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Kementerian terkait, Pemerintah Daerah menyesuaikan penganggaran Dana Alokasi Khusus dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2021;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggunjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 946); 26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 149); 27. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2013 Nomor 4); 28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor 6); 29. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor 52); 30. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran antar Organisasi, antar Unit Organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan, dan antar Kelompok, antar Jenis, antar Objek, antar Rincian Objek dan/ atau Sub Rincian Objek;
PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2021.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 1. Pendapatan a. Semula Rp.767.341.774.607,00 b. Bertambah/(berkurang) Rp. ,00 Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp.767.341.774.607,00 1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) a. Semula Rp. 46.237.757.382,00 b. Bertambah/berkurang Rp. ,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 46.237.757.382,00 Setelah Perubahan 1.1.1. Pajak Daerah a. Semula Rp. 11.791.873.621,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Pajak Daerah Setelah Rp. 11.791.873.621,00 Perubahan 1.1.2. Retribusi Daerah a. Semula Rp. 7.255.833.256,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Retribusi Daerah Setelah Rp. 7.255.833.256,00 Perubahan 1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan a. Semula Rp. 11.218.472.786,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Rp. 11.218.472.786,00 Daerah Setelah Perubahan 1.1.4. Lain – lain PAD yang Sah a. Semula Rp. 15.971.577.719,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Lain – lain PAD yang Sah Rp. 15.971.577.719,00 Setelah Perubahan 1.2. Pendapatan Transfer a. Semula Rp.790.270.617.225,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Rp.790.270.617.225,00 Perubahan 1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat a. Semula Rp.663.265.676.001,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Pendapatan Transfer Rp.663.265.676.001,00 Pemerintah Pusat Setelah Perubahan 1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah a. Semula Rp. 46.004.941.224,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Pendapatan Transfer Antar Rp. 46.004.941.224,00 Daerah Setelah Perubahan 1.3. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah a. Semula Rp. 11.833.400.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Lain – lain Pendapatan Daerah Rp. 11.833.400.000,00 yang Sah Setelah Perubahan 1.3.1. Lain–lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang–undangan a. Semula Rp. 11.833.400.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Lain – lain Pendapatan Rp. 11.833.400.000,00 Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Setelah Perubahan 2. Belanja a. Semula Rp.812.837.379.201,00 b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp.812.837.379.201,00 2.1. Belanja Operasi a. Semula Rp.554.412.609.648,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 14.127.750,00 Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan Rp.554.426.737.398,00 2.1.1. Belanja Pegawai a. Semula Rp.325.441.439.812,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 6.720.000,00 Jumlah Belanja Pegawai Setelah Rp.325.448.159.812,00 Perubahan 2.1.2. Belanja Barang dan Jasa a. Semula Rp.210.943.683.296,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 7.407.750,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa Rp.210.951.091.046,00 Setelah Perubahan 2.1.3. Belanja Hibah a. Semula Rp. 17.827.486.540,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Hibah Setelah Rp. 17.827.486.540,00 Perubahan 2.1.4. Belanja Bantuan Sosial a. Semula Rp. 200.000.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial Rp. 200.000.000,00 Setelah Perubahan 2.2. Belanja Modal a. Semula Rp.151.942.034.553,00 b. Bertambah/berkurang Rp. (14.127.750,00) Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp.151.927.906.803,00 2.2.1.Belanja Modal Tanah a. Semula Rp. 1.091.200.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Rp. 1.091.200.000,00 Perubahan 2.2.2.Belanja Modal Peralatan dan Mesin a. Semula Rp. 20.337.036.048,00 b. Bertambah/berkurang Rp. (14.127.750,00) Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Rp. 20.322.908.298,00 Mesin Setelah Perubahan 2.2.3.Belanja Modal Gedung dan Bangunan a. Semula Rp. 33.849.572.783,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Modal Gedung dan Rp. 33.849.572.783,00 Bangunan Setelah Perubahan 2.2.4.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi a. Semula Rp. 96.318.680.422,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Modal Jalan, JaringanRp. 96.318.680.422,00 dan Irigasi Setelah Perubahan 2.2.5.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya a. Semula Rp. 345.545.300,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Rp. 345.545.300,00 Lainnya Setelah Perubahan 2.3. Belanja Tidak Terduga a. Semula Rp. 2.000.000.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Rp. 2.000.000.000,00 Perubahan 2.3.1.Belanja Tidak Terduga a. Semula Rp. 2.000.000.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Rp. 2.000.000.000,00 Perubahan 2.4. Belanja Transfer a. Semula Rp.104.482.735.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan Rp.104.482.735.000,00 2.4.1.Belanja Bantuan Keuangan a. Semula Rp.104.482.735.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Keuangan Setelah Rp.104.482.735.000,00 Perubahan 3. Pembiayaan Daerah: a. Semula Rp. 45.495.604.594,00 b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan Rp. 45.495.604.594,00 3.1. Penerimaan Pembiayaan a. Semula Rp. 45.495.604.594,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Rp. 45.495.604.594,00 Perubahan 3.1.1.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya a. Semula Rp. 45.495.604.594,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Rp. 45.495.604.594,00 Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan 3.2. Pengeluaran Pembiayaan a. Semula Rp. 0,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Rp. 0,00 Perubahan
9

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sungai Penuh Nomor 4 Tahun 2023

Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kota Sungai Penuh

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perwako SILTAP Tahun 2023.pdf

Abstrak

besaran penghasilan tetap

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4, BD Kota Sungai Penuh Tahun 2023 No.4

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kota Sungai Penuh

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023;
UU No. 25 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No.6 Tahun 2014 ; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No. 130 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh No. 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh No. 7 Tahun 2022; Peraturan Walikota No. 58 Tahun 2022.
Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kota Sungai Penuh

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2023.
5

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 3 Tahun 2018

IZIN LINGKUNGAN

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda No 3 Tahun 2018.pdf

Abstrak

IZIN LINGKUNGAN

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2018/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang IZIN LINGKUNGAN

ABSTRAK:

Pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan syarat penting dalam upaya menjamin kelestarian fungsi Lingkungan Hidup; Untuk meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada Lingkungan Hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan diperlukan peraturan yang dapat dijadikan pedoman dan dasar hukum.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 25 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2012; PermenLH No. 11 Tahun 2011; PermenLH No. 15 Tahun 2011; PermenLH No. 5 Tahun 2012; PermenLH No. 16 Tahun 2012; PermenLH No. 2 Tahun 2013; PermenLH No. 8 Tahun 2013.
Perda ini mengatur mengenai Izin Lingkungan, meliputi: Asas dan Tujuan; Dokumen Lingkungan; Penilaian Amdal, Pemeriksaan UKL-UPL dan Persetujuan SPPL; Izin Lingkungan; Penerbitan Izin; Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Sanksi Administratif.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
Ketentuan lebih lanjut tentang tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen Amdal; tahapan pemeriksaan UKL-UPL; penyusunan SPPL, dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; tata cara penyediaan dana penjaminan; pelaksanaan pembinaan dan pengawasan; Tata Cara Pengenaan Sanksi administrasi, diatur dengan Peraturan Walikota.
12 hlm.; Penjelasan 4 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2020

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TA 2020

Pengadaan Barang/Jasa Desa

Download :
Perwako 8 Tahun 2020.pdf

Abstrak

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA - SUNGAI PENUH - 2020

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BD.2020/NO.8

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TA 2020

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2019 dan Pasal 24 ayat (1 ) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Pemerintah Kota dapat menyusun Pedoman Teknis Fasilitasi Penggunaan Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal desa
UU 6 Tahun 2004; PP 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 11 Tahun 2019; PP 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP 8 Tahun 2016; Permendagri 44 Tahun 2016; Permendagri 20 Tahun 2018; Permendes 11 Tahun 2019; Permenkeu 205 Tahun 2019
Perwako tersebut mengatur tentang Tujuan dan Prinsip; Prioritas Penggungaan Dana Desa; Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa; Publikasi dan Pelaporan; Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi; Partisipasi Masyarakat

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2020.
61

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2018

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2019

APBD

Download :
APBD2019_Perda_11_2018.pdf

Abstrak

APBD - KOTA SUNGAI PENUH - TA 2019

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2018/NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama; Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dengan DPRD Kota Sungai Penuh pada tanggal 06 Agustus 2018.
UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016; Perda No. 38 Tahun 2018.
Perda ini mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Kota Sungai Penuh TA 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
7 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Desa

Download :
Perubahan Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.pdf

Abstrak

PEMILIHAN - PEMBERHENTIAN - KEPALA DESA - perubahan

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2019/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diubah dan disesuaikan; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Pasal 18 ayat (6); UU No. 25 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 112 Tahun 2014; Permendagri No. 82 Tahun 2015; Perda Kota Sungai Penuh No. 14 Tahun 2016.
Perda ini mengatur tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
Mengubah Ketentuan ayat (3) Pasal 2; Mengubah Ketentuan Pasal 3; Mengubah Ketentuan Pasal 4; Mengubah Ketentuan Pasal 20 huruf j ayat (1) dan ayat (2); Mengubah Ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Mengubah Ketentuan Pasal 50; Mengubah Ketentuan Pasal 54 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5); Mengubah Ketentuan Pasal 55; Disisipkan 4 Pasal diantara Pasal 56 dan 57 yaitu Pasal 56A, Pasal 56B, Pasal 56C, dan Pasal 56D; Mengubah Ketentuan Pasal 57; Menghapus Ketentuan Pasal 58; Mengubah Ketentuan Pasal 59; Mengubah Ketentuan Pasal 61; Mengubah Ketentuan Pasal 62; Mengubah Ketentuan BAB VIII; Disisipkan 4 Pasal diantara Pasal 62 dan Pasal 63, Yakni Pasal 62A, Pasal 62B, Pasal 62C dan Pasal 62D; Mengubah Ketentuan Pasal 63; Mengubah Ketentuan Pasal 71.
11 hlmn

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2022

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023

APBD

Download :
Perda dan Perwako.rar

Abstrak

anggaran pendapatan dan belanja daerah

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Kota Sungai Penuh Tahun 2022 No.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 317 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh pada tanggal 19 September 2022; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023;
UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2017; Peraturan Pemeritah No. 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.79 Tahun 2018; Peraturan Meteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.84 Tahun 2022.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
10

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh No. 2 Tahun 2014

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

RETRIBUSI - TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2014/2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 127 huruf I juncto pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
Dasar Hukum: 18 ayat (6); UU No. 32 Tahun 2004; UU 25 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No 69 Tahun 2010
Perda ini mengatur Nama Retribusi, Obyek , Subyek, dan Wajib Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi, Struktur dan Besaaarrr Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Pemungutan dan Pembayaran Retribusi, Sanksi Administratif, Tata Cara Penagihan Retribusi, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Retribusi, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Insentif Pemungutan, Penyidikan, dan Ketentuan Pidana. SKPD yang Melaksanakan tugas pokok pengelolaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga wajib membuat dan memasang papan informasi tarif retribusi di lokasi objek retribusi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2014.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT