Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Sistem informasi Tata Ruang Kota Banda Aceh
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas kinerja Pelayanan Publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh khususnya pelayanan informasi tata ruang, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur pelayanan informasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh;
Dasar Hukum Perwali ini adalah: UU No. 8 (Drt) Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1983; PP No.15 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2010; Permendagri No. 52 Tahun 2011; Permen Pemberdayaan Aparatur Negara No. 35 Tahun 2012; Qanun Kota Banda Aceh No. 4 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Standar Operasional Prosedur, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2018.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 41 Tahun 2018
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, DAN ANAK BALITA
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 41, Berita Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, DAN ANAK BALITA
ABSTRAK:
Bahwa perencanaan dan penganggaran pelayanan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan AnaK Balita merupakan acuan kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan pelayanan KIBBLA secara terintegrasi.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983; Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2011
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Strategi; BAB IV Ruang lingkup dan Sasaran; BAB V Penyusunan Rencana Kerja; BAB VI Indikator Keberhasilan; BAB VII Pembiayaan; BAB X Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2018.
7
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2018
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 45, Berita Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Qanun Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur BAB I Ketentuan Umum; BAB II Pemberian Penghapusan Administrasi; BAB III Tata Cara Pemberian Penghapusan Sanksi Aministrasi; BAB IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018.
13
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2017, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan ANggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun ANggaran 2017.
Dasar Hukum Perwali ini adalah: UU No. 8 (Drt) Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1983; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP NO. 65 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 32 Tahun 2011; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 31 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Qanun Kota Banda Aceh No. 1 Tahun 2007; Qanun Kota Banda Aceh No. 12 Tahun 2016; Qanun Kota Banda Aceh No. 4 Tahun 2017; Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2018; Perwali Kota Banda Aceh No. 63 Tahun 2010; Perwali Kota Banda Aceh No. 33 Tahun 2012; Perwali Kota Banda Aceh No. 32 tahun 2013.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun ANggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2018.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Pedoman Umum Pelaksnaan Pengarusutamaan Gender di daerah dan untuk mewujudkan penyusunan dan pengalokasian Anggaran Pendapatan Belanja Kota yang sesuai strategi Pengarusutmaan Gender dan Responsif Gender perlu diterapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada level SKPD.
UU Nomor 8 (Drt) Tahun 1956, UU Nomor 44 Tahun 1999, UU Nomor 23 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 5 Tahun 1983, Inpres Nomor 9Tahun 2000, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009.
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Perencanaan dan Penganggaran, Tahapan Penyusunan Anggaran Responsif Gender, Tugas dan Kewajiban Bappeda, DP3AP2KB, BPKK dan Inspektorat, Data Terpilah dan Analisis Gender, Penyusunan dan Pernyataan Anggaran Gender, Penetapan Indikator, Tim teknis PPRG, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan, Pembiayaan dan Penghargaan, Ketentuan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2018.
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Qanun NO. 4, LD.2018/ No.4
Qanun tentang Perubahan ANggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun ANggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2018.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 8 (Drt) Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1983; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2018; PP No. 19 Tahun 2018; Perpres No. 107 Tahun 2017; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagru No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Permendagri No. 13 Tahun 2018; Permendagri No. 33 Tahun 2017; Permenkeu No. 30/PMK.07/2018.
Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2018.
15 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur di Gampong Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaiana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur di Gampong dala Wilayah Kota Banda Aceh.
Undang – undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956, Undang – undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor225/PMK.07/2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017, Qanun Kota Banda Aceh Nomro3 Tahun 2010 dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2017.
Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penghasilan Tetap, Tunjangan, Honorarium, Upah, Uang Meugang, Belanja Non Aparatur, Sistem Penganggaran, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2018.
12 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur Gampong Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 100 PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa perlu mengatur sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015 perlu mengatur besaran belanja aparatur dan non aparatur gampong tahun anggaran 2019.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang No. 8 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang No. 11 Tahun 2006; Undang-Undang No. 6 Tahun 2014; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 225/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.16 Tahun 2018; Qanun Kota Banda Aceh No.3 Tahun 2010; Qanun Kota Banda Aceh No.5 Tahun 2018;.
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penghasilan Tetap; Tunjangan; Honorarium; Upah; Tambahan Tunjangan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya; Belanja Non Aparatur; Sistem Penganggaran; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2018.
15 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan huruf B angka 1 Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, menyatakan bahwa Lembaga/Instansi terkait menerbitkan atau melakukan perubahan Peraturan Pimpinan Lembaga/Instansi terkait mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
UU Nomor 8 (Drt) Tahun 1956, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002, UU Nomor 11Tahun 2006, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 5 Tahun 1983, PP Nomor 60 Tahun 2008, PP Nomor 53 Tahun 2010, PP Nomor 18 Tahun 2016, Perpres Nomor 55 Tahun 2012, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Penyampaian LHKPN, Tim Pengelola LHKPN, Pengawasan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 81 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Pajak Untuk Gampong Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian dari Hasil Pajak untuk setiap Gampong.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun l956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Tata Cara Pengalokasian dan Rincian Bagian
dari Hasil Pajak; Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak; Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak; Pelaporan Bagian dari Hasil Pajak; Sanksi dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
