kedudukan - susunan organisasi - tugas dan fungsi - tata kerja - dinas
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2022/NO.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kebupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Empat Lawang; bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kabupaten Empat Lawang telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 800/3634/OTDA Tanggal 30 Mei 2022 Hal Pertimbangan Perubahan Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Persetujuan Perubahan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/2598/VII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati; bahwa Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Empat Lawang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 1 Tahun 2007; UU No 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 26/Permen-KP/2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 7 Tahun 2022; dan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, kepegawaian, teta kerja, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2022.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 32).
17 hlm, Lampiran: 1 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang No. 10 Tahun 2014
PENYERTAAN - MODAL - PEMKAB- EMPAT LAWANG - PADA PT BANK SUMSEL BABEL
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2014/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemkab Empat lawang Pada PT Bank Sumsel Babel
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan memajukan kesejahteraan masyarakat,
diperlukan upaya dan usaha untuk menambah Sumber
Pendapatan Daerah;
bahwa usaha Penanaman Modal Daerah merupakan salah
satu sarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dan menambah Pendapatan Daerah;
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU nO 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008 ;UU No 33 Tahun 2004;UU No 1 Tahun 2007;UU No 40 Tahun 2007;UU No 12 Tahun 2011;UU No 58 Tahun 2005;PP No 8 Tahun 2007;PP No 38 Tahun 2007;PP No 1 Tahun 2008;Permendagri No 13 Tahun 2006;Permendagri No 27 Tahun 2013;Perda No 39 Tahun 2008;Perda No 17 Tahun 2010
Materi pokok dalam Peraturan ini antara lain : KETENTUAN UMUM , MAKSUD DAN TUJUAN INVESTASI , SUBJEK DAN OBJEK , SUMBER DANA INVESTASI , PENGELOLAAN INVESTASI , BESARAN INVESTASI , PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA) , KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 15 Tahun 2022
kedudukan - susunan organisasi - tugas dan fungsi - tata kerja - dinas
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2022/No.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Empat Lawang; bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kabupaten Empat Lawang telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 800/8847/OTDA Tanggal 31 Desember 2021 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang dan Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 061/0458/VII/2022 Tanggal 21 Februari 2022 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati; serta Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Empat Lawang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundangundangan, sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 33 Tahun 2004; UU No 1 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 18 Tahun 2008; UU No 32 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2011; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8 /2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 25 Tahun 2021; dan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, kepegawaian, teta kerja, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017 Nomor 35).
Bupati Empat Lawang akan menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis klasifikasi serta tata kerja UPTD, juga akan menetapkan Keputusan Bupati tentang jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan, ketentuan mengenai tugas dan fungsinya.
20 hlm, Lampiran: 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 42 Tahun 2021
Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Empat Lawang
KEDUDUKAN - ORGANISASI - TUGAS POKOK - FUNGSI - TATA KERJA - badan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2021/No.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor
9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Derah Kabupaten Empat Lawang perta menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susuran Organisasi Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Empat Lawang
Dasar hukum dalam peraturan ini;Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 1 Tahun 2007;UU No 5 Tahun 2014;sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 15 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
dengan PP No 72 Tahun 2019;Permendagri No 80 Tahun 2015;Permendagri No 90 Tahun 2019;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 ;Perda No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Perda No 4 Tahun 2021
Dalam peraturan ini diatur mengenai Ketentuan Umum,Kedudukan,Susunan Organisasi,Uraian tugas dan fungsi,Kepegawaian,tata kerja,Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021.
Mencabut Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Tata Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten Empat Lawang
31 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 44 Tahun 2021
PERBUP Kab. Empat Lawang No. 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Empat Lawang
Mencabut :
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Empat Lawang
KEDUDUKAN - ORGANISASI - TUGAS POKOK - FUNGSI - TATA KERJA - DINAS
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2021/No.44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Empat Lawang, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta
Pertanahan Kabupaten Empat Lawang
Dasar hukum dalam peraturan ini :Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;UU No 1 Tahun 2007;UU No 26 Tahun 2007;UU No 1 Tahun 2011;UU No 3 Tahun 2013;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No
12 Tahun 2021;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;Permendagri No 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 32/PRT/M/2016 ;Permendagri No 90 Tahun 2019;Kepmendagri No 050 - 3708 ;Perda No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Perda No 4 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini diatur mengenai Ketentuan umum ,Kedudukan ,susunan organisasi,Uraian tugas dan fungsi,Kepegawaian ,Pembiayaan,Tata kerja,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021.
Mencabut Peraturan Bupati
Empat Lawang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Empat Lawang
31 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 25 Tahun 2022
kedudukan - STRUKTUR ORGANISASI - tugas dan fungsi - tata kerja - dinas
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2022/No.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Penataan organisasi dan tata kerja Kabupaten Empat Lawang telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 800/8847/OTDA perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang, dan surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 061/0458/VII/2022 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Empat Lawang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundangundangan, sehingga perlu diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 1 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 19 Tahun 2013; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 70 Tahun 2011; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 99 Tahun 2018; PERMENPANRB Nomor 17 Tahun 2021; PERMENPANRB Nomor 25 Tahun 2021; PERDA Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDA Nomor 4 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kepegawaian dan Tata Kerja, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Empat Lawang.
14 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 15 Tahun 2016
Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kabupaten Empat Lawang. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum : UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; Kepmendagri No. 170 Tahun 1997; Kepmendagri No. 43 Tahun 1999; Kepmendagri No. 35 Tahun 2002; Kepmendagri No. 131.116-6778 Tahun 2015; Perda No. 39 Tahun 2008; Perda No. 17 Tahun 2010; Perda No. 12 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pajak restoran dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain diuraikan definisi pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Diatur tentang nama, objek dan subjek pajak, masa dan saat pajak, perhitungan dan penetapan, pelaksanaan pemungutan, pelaksanaan dan pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan yang sama atau yang disamakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 bagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan ini memuat tata nilai pengadaan, ruang lingkup pengadaan, para pihak dalam pengadaan, tim pelaksana kegiatan, perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan penagdaan, pembayaran prestasi kerja, keadaan kahar, pemutusan surat perjanjian, dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2020.
29 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluası Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kınerja Instansi Pemerıntah di Lingkungan Pemerıntah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan evaluasi
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur petunjuk pelaksanaan atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2018.
5 hlm; 9 hlm lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2019
TATA CARA PEMBERIAN - SANKSI KEPADA WAJIB PAJAK - BERPIUTANG ATAS - OBJEK PAJAK DAERAH - KABUPATEN EMPAT LAWANG
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2019/NO.09
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberıan Sanksı Kepada Wajıb Pajak Berpıutang
Atas Objek Pajak Daerah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu
diupayakan dengan baik, diantaranya dengan mendorong
penyelesaian piutang pajak;
bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat
maka perlu diatur pemberian sanksi kepada Wajib Pajak yang
lalai dalam memenuhi kewajibannya
UU No 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 34
Tahun 2000;UU No 1 Tahun 2007;UU No 28 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan UU No 9
Tahun 2015 ;PP No 62 Tahun 2001;Perda No 12 Tahun 2011;Perda No 9 Tahun 2016;
RUANG LINGKUP PEMBERIAN SANKSI
, DASAR PENAGIHAN DAN JENIS SANKSI ADMINISTRATIF ,TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF , TATA CARA PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA,
SURAT TEGURAN ATAU SURAT LAIN YANG SEJENIS,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2019.
12 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
