Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Dasar Hukum:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 14 Tahun 2022;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2023;
23. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 127 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 106 Tahun 2022;
24. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 108 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 120 Tahun 2022.
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :
1. Jumlah Pendapatan Rp. 1.685.404.278.716,06
2. Jumlah Belanja Rp. 1.677.331.508.683,39
3. Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 26.965.988.428,18 ; dan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 35.038.758.460,85
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2023.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 38 Tahun 2023
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1188 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1188 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali sarana dan prasarana di wilayah pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Sumbawa dan berdasarkan basil validasi tanggal 21 Juli Tahun 2023, maka Peraturan Bupati ·Sumbawa Nomor 1188 Tahun 2018 tentang rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018, perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati. Sumbawa Nomor 1188 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018;
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2015;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2016.
Isi dan uraian Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 37 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas dan bermoral serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, perlu pengaturan tentang disiplin bagi Aparatur Sipil Negara;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan disiplin Pegawai pemerintah Dengan Perjanjian Kerja berdasarkan karakteristik pada setiap instansi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022.
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. kewajiban dan larangan;
b. Hukuman Disiplin PNS;
c. Hukuman Disiplin PPPK;
d. Pejabat Yang Berwenang Menghukum; dan
e. pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, dan berlakunya hukuman disiplin.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023.
31 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 36 Tahun 2023
Penanaman Modal dan InvestasiProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa perubahan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten SumbawaTahun 2021-2026 merupakan perubahan rencana pembangunan lima tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 - 2026 ;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan/atau kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah berkenaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 77 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Sirokrasi Nomor 89 Tahun 2021;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021;
26. Peraturan Menteri Penday agunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023;
31. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 67 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 27 Tahun 2022.
Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 77 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023.
128 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 35 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022-2026
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 48 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022-2026 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan, sehingga perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 48 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022-2026;
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023.
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 48 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022-2026 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023.
93 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 34 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 123 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi alokasi anggaran yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2023 dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. bahwa memperhatikan perkembangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2023, terdapat kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan berdasarkan surat usulan dari beberapa Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Dasar Hukum:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 16 Tahun 2022;
23. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 123 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 31 Tahun 2023.
Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 123 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalarn Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 32 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa dalam perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdapat kondisi yang tidak sesuai dari yang direncanakan, sehingga Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023, perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023;
Dasar Hukum:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 16 Tahun 2022.
Mengubah ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 15 Tahun 2023 sehingga seluruhnya sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2023.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 123 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi alokasi anggaran yang ditetapkan dalam peraturan daerah 1n1, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2023 dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. bahwa memperhatikan perkembangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2023, terdapat kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan berdasarkan surat usulan dari beberapa Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Dasar Hukum:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022;
22 . Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 16 Tahun 2022;
23. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 123 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 28 Tahun 2023.
Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 123 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa agar terwujud pemerintahan yang bersih, akuntabel dan meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap pimpinan instansi pemerintah menetapkan kebijakan teknis evaluasi AKIP di instansinya masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan peratiran perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023.
Mengatur Pedoman Teknis Evaluasi AKIP yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini sebagai acuan Tim Evaluator untuk melakukan evaluasi atas AKIP Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2023.
37 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan Daerah;
b. bahwa dalam rangka penataan ketatalaksanaan untuk mewujudkan instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, setiap perangkat daerah menyusun dan menetapkan peta proses bisnis perangkat daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman ,Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Negara Republik Indonesia Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Taun 2019;
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2022;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023.
Mengatur Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2023.
19 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
