Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan:
a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia; b. bahwa untuk menjamin akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan perlu memfasilitasi adanya bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bengkulu Selatan;
c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu mengatur penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Bengkulu Selatan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
Materi Pokok: Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum, meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara yang terdiri dari litigasi dan non litigasi. Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. berbadan hukum;
b. terakreditasi;
c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap
d. memiliki pengurus; dan
e. memiliki Program Bantuan Hukum.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2016.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 17 Tahun 2022
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan beberapa kegiatan dan sub kegiatan OPD yang perlu disesuaikan dengan petunjuk teknis pelaksanaan DAK pada beberapa OPD, dan uraian pada rincian objek belanja yang tidak terdapat lagi dipasaran sehingga perlu dilakukan pergeseran Anggaran:
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 163 dan pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ”maka Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu di ubah”;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pergeseran Anggaran point h “ pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksa Penggelolaan Keuangan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 Nomor 06);
13. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 Nomor 44), sebagiaman telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 06 Tahun 2022 Tentang perubahan atas peraturan Bupati Bengkulu Selatan nomor 44 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 06).
perubahan atas peraturan Bupati Bengkulu Selatan nomor 44 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 44 TAHUN 2021
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 26 Tahun 2020
PETUNJUK PELAKSANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAERAH AKIBAT DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksana Bantuan Langsung Tunai Daerah Akibat Dampak Corona Virus Disease 2018 (Covid-19) di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan yang layak dan bermanfaat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar masyarakat demi tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan memberikan bantuan perlindungan sosial kepada masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilakukan secara terarah, terencana dan berkelanjutan;
1. Undang–Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Berdasarkan Ketentuan Peraturan Petunjuk Pelaksana Bantuan Langsung Tunai Daerah Akibat Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan No. 2 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2017 Nomor 02
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Besaran Tunjangan BPD dalam Kab. Bengkulu Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kinerja Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa perlu ditetapkan perubahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta besaran tunjangan BPD dalam Kabupaten Bengkulu Selatan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Darurat No. 4 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Perpres No. 137 Tahun 2015; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Perda No. 23 Tahun 2007; Perda No. 1 Tahun 2016; Perda No. 9 Tahun 2016; Perda No. 10 Tahun 2016; Perbup No. 58 Tahun 2016.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Perbup Bengkulu Selatan No. 58 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta besaran tunjangan BPD dalam Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu ketentuan Pasal 5 yang mengubah besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi. Mengubah ketentuan Pasal 7 mengenai tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa. Mengubah ketentuan Pasal 8 mengenai tunjangan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2017.
Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2018 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Dalam rangka menindaklanjuti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
1. UU No. 04 Tahun 1956
2. UU No. 6 Tahun 2014
3. UU No. 23 Tahun 2014
4. PP No. 43 Tahun 2014
5. PP No. 60 Tahun 2014
6. Permendagri No. 80 Tahun 2015
7. PMK No 50/pmk.07/2017
8. Permendagri No. 20 Tahun 2018
9. Perda No. 01 Tahun 2018
1. Memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksankan pengelolaan keuang desa;
2. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
37
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2019
PEDOMAN PELAKSANAAN PERLINDUNGANLAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Selatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan sebagaimana diatur dalamPasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Selatan;
1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/permentan/OT.14019/2009
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.120/2/2012
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
56/Permentan/RC.040/11/2016
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2011
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor09 Tahun 2016
Berdasarkan Ketentuan Tentang Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang
Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Bengkulu Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2019.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan No. 10 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2017 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan secara efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018.
UU Darurat No. 4 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2008; Perpres No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 32 Tahun 2017; Pergub Bengkulu No. 32 Tahun 2017; Perda Kabupaten Bengkulu Selatan No. 23 Tahun 2007; Perda Kabupaten Bengkulu Selatan No. 7 Tahun 2011; Perda Kabupaten Bengkulu Selatan No. 8 Tahun 2011; Perda Kabupaten Bengkulu Selatan No. 9 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2018, adalah Dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018 yang dimulai tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2022
PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DENGAN MEDIA MASSA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DENGAN MEDIA MASSA
ABSTRAK:
a. bahwa melihat dinamika perkembangan kerjasama pemerintah daerah dengan media massa dalam rangka penyebarluasan informasi di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan lebih lanjut guna menjamin pelaksanaan kerjasama yang baik dan akuntabel;
b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a di atas, perlu penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dengan Media Massa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dengan Media Massa.
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat diLingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media diLingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan;
13. Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers;
14. Peraturan Dewan Pers Nomor 2/Peraturan-DP/III/2021 tentang Uji Kompetensi Wartawan Akselerasi Jenjang Utama.
KETENTUAN PERALIHAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2022
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2016 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2016 NOMOR : 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2016 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menjamin
pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016 pada SKPD
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
perlu menetapkan standar biaya;
b. bahwa beberapa kegiatan pada SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Belum diatur
standar biayanya sehingga perlu dilakukan Pengaturan
dan Perubahan Standar Biaya Khusus;
UU Drt, No. 4 Tahun 1956
UU NO. 17 Tahun 2003
UU No. 1 Tahun 2004
UU No. 15 Tahun 2004
UU No. 25 Tahun 2004
UU No. 23 Tahun 2013
PP No. 58 Tahun 2005
Permendagri No. 13 Tahun 2006
PMK No. 65/PMK.02/2015
Perbup Bengkulu Selatan No. 06 Tahun 2016
Beberapa Ketentuan daalm Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 06
Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2016 di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2016.
PERUBAHAN ATASPERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2016
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 22 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2011 NOMOR :22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk menunjang efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran belanja daerah, perlu adanya Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 sebagai dokumen anggaran. Sehingga, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Standar Biaya Tahun Anggaran2012 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
Materi Pokok: Standar Biaya adalah satuan biaya yang merupakan batas paling tinggi dari komponen-komponen kegiatan yang penggunaannya digunakan dalam penyusunan dokumen anggaran. Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dilakukan standarisasi biaya yang digunakan untuk menyusun pembiayaan kegiatan-kegiatan dalam dokumen anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2011.
4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
