Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementeriaan Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa Bupati/Walikota membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten / Kota;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat perlu pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik melalui suatu Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2014 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016.
1. Ketentauan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Pengelolaan JDIH;
4. Tugas Fungsi PJDIH dan Anggota jaringan;
5. Pembiayaan;
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2020.
5
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gianyar No. 17 Tahun 2010
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
ABSTRAK:
a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan pengaturan Retribusi Izin Gangguan dengan Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebegaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009;
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 6 Tahun 1990;
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008.
1. KETENTUAN UMUM;
2. NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI;
3. GOLONGAN RETRIBUSI;
4. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA;
5. PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI ;
6. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI;
7. WILAYAH PEMUNGUTAN;
8. PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN;
9. TATA CARA PEMUNGUTAN;
10. SANKSI ADMINISTRATIF;
11. PENAGIHAN;
12. PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA ;
13. PENYIDIKAN;
14. KETENTUAN PIDANA;
15. KETENTUAN PERALlHAN;
16. KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
17
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gianyar No. 17 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
ABSTRAK:
a. bahwa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu penngaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
1. KETENTUAN UMUM;
2. NAMA DAN SUBJEK RETRIBUSI;
3. GOLONGAN RETRIBUSI;
4. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA;
5. PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI;
6. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI;
7. WILAYAH PEMUNGUTAN;
8. PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN;
9. SANKSI ADMINISTRATIF;
10. TATA CARA PENAGIHAN;
11. PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI;
12. PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA;
13. KETENTUAN PENYIDIKAN;
14. KETENTUAN PIDANA;
15. KETENTUAN PERALIHAN;
16. KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
13
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gianyar No. 18 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005;
Undang - Undang Nornor 28 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000;
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2006;
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Oaerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2008.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Gianyar
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
284
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksAnakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 33 ayat (3), Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022
tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2022
KETENTUAN UMUM,SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK,RUMAH IBADAH RAMAH ANAK
KECAMATAN LAYAK ANAK DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK,MONITORING DAN EVALUASI,eraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
-
-
17 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gianyar No. 18 Tahun 2010
a. bahwa Pajak Air Tanah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
b. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan pengaturan Pajak Air Tanah dengan Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008.
1. KETENTUAN UMUM;
2. NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK;
3. DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK;
4. WILAYAH PEMUNGUT AN DAN MASA PAJAK;
5. PENETAPAN;
6. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN;
7. KEDALUWARSA PENAGIHAN;
8. SANKSI ADMINISTRATIF;
9. PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN DALAM HAL-HAL TERTENTU ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSINYA;
10. TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KEDALUWARSA;
11. KETENTUAN PENYIDIKAN;
12. KETENTUAN PIDANA;
13. KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018
ABSTRAK:
a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah merupakan hasil pelaksanaan rapat koordinasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar yang selanjutnya dipergunakan sebagai acuan atau dasar di dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2008;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2012;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2014;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2016.
KETENTUAN UMUM;
MAKSUD DAN TUJUAN;
SISTEMATIKA;
PELAKSANAAN RKPD;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
-
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa penyaluran alokasi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa merupakan salah satu pendapatan desa yang
dapat digunakan sebesar-besarnya untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan adanya penyesuaian penghitungan besaran alokasi dana desa sesuai dengan hasil evaluasi penghitungan oleh Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, menyebabkan perlunya perubahan terhadap penyaluran alokasi dana
desa di daerah;
c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa,Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kepada Desa Tahun 2023, sudah tidak esuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun
2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022
Perubahan keputusan Bupati,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2023.
ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada
Desa Tahun 2023
-
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ;
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Tata Nilai Pengadaan;
4. Ruang Lingkup Pengadaan;
5. Para Pihak;
6. Perencanaan Pengadaan;
7. Persiapan Pengadaan;
8. Pelaksanaan Pengadaan;
9. Pembayaran Prestasi Kerja;
10. Keadaan Kahar;
11. Pemutusan Surat Perjanjian Kerja;
12. Sanksi;
13. Penyelesaian Perselisihan;
14. Pelaporan dan Serah Terima;
15. Pembinaan, Pengawasan dan Pengadaan Secara Elektronik;
16. Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2020.
28
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 21 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 90 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Gianyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, sudah tidak sesuai lagi dan perlu diharmonisasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gianyar tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perhturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003;
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012;
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014;
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2013;
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2013.
1. Pada ketentuan Pasal 1, diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 3a, diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 11a, diantara angka 72 dan angka 13 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 12a, angka 19 dihapus dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 22 (dua puluh dua);
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah;
3. Ketentuan Pasal 5 diubah;
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3) diubah, ayat (5) huruf a dihapus, huruf b diubah, ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7);
5. Ketentuan Pasal 8 diubah;
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf d diubah;
7. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13;
8. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2016.
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 90 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
17
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
