Rumah Sakit Umum Daerah Bendan - Standar Pelayanan Minimal
2010
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 18, BD.2010/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa kesehatan merup:akan salah satu bidang pemerintahah yang
wajib dilaksanakan oleh daerah, oleh karenanya Pemerintah Daerah
bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan
kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya; bahwa rumah sakil sebagai salah satu sarana kesehatan yang
memberikan pelayanan pada masyarakat memlliki peran yang strategls
dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat; bahwa untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu,
diperlukan Standar Pelayanan Minimal rumah sakit yang merupakan
standar pelayanan berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan dan
wajib di laksanakan rumah saklt; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, dan huruf c, perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerlntan Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah N'omor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Oaerah Kola Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Oaereh Kota Pekalongan Nomor 5 Ta.hun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jenis pelayanan, indikator, standar (NILAI), batas waktu pencapaian dan uraian SPM, pelaksanaan, penerapan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2010.
67 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2010
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2
Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat berjalan secara
efektif dan efisien, maka perlu mengatur dan menetapkan Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2009
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota Pekalongan tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 20 T ahun 1990 ; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 9 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun
1992; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Namor 2 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, tugas dan tanggung jawab, pelayanan kesehatan di puskesmas, pelayanan pemeriksaan dan pengawasan kualitas air, makanan minuman dan lingkungan, pelayanan pemeriksaan kualitas produksi es konsumsi, pelayanan pemeriksaan kesehatan karyawan dan pengawasan tempat kerja, penerbitan surat keterangan dan rekomendasi, penggunaan hasil pendapatan retribusi pelayanan kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2010.
14 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2010
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Fasilitas Umum Untuk Kampanye Dan Pemasangan Atribut/Alat Peraga Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2010
ABSTRAK:
bahwa agar dalam pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2010 dapat berjalan
dengan tertib dan aman, dipandang perlu Pemerintah Kota Pekalongan
memfasilitasi tempat-tempat untuk kampanye dan pemasangan atribut/alat
peraga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Fasilitas Umum Untuk
Kampanye dan Pemasangan Atribut/Alat Peraga dalam Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2010;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Oaerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 2 Tahun 1993;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan pemasangan dan/atau penyebaran atribut/alat peraga/bahan kampanye, fasilitasi pemasangan atribut dan/atau alat peraga, larangan pemasangan, penertiban.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2010.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2010
Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) - Pedoman Pengelolaan
2010
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 6, BD.2010/No. 6
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
ABSTRAK:
bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan W alikota
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Susun
Sederhana Sewa (Rusunawa) dipandang belum efektif dalam merekrut
penghuni, sehingga perlu ditinjau kembali dan disempurnakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu
membentuk kembali Peraturan W alikota tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 9, Pasal 10.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2010.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 10 tahun 2009 diubah.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2010
Situs Web Resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah - Penggunaan Nama Sub Domain
2010
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 4, BD.2010/No. 4
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penggunaan Nama Sub Domain Pekalongan Kota.Go.Id Untuk Situs Web Resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan
pelaksanaan elektronik goverment (e-govennent), maka setiap
pembangunan situs web resmi Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Kota Pekalongan harus menggunakan nama
sub domain pekalongankota.go.id; bahwa untuk efektifitas dan efisiensi di dalam penggunaan
nama sub domain pekalongankota.go.id bagi situs web resmi
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekalongan,
dipandang perlu mengatur penggunaan nama sub domain
pekalongankota.go.id; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang penggunaan nama sub domain
pekalongankota.go.id yang akan digunakan sebagai alamat
resmi situs web Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota
Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang nama sub domain, pemerintah kota.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2010.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya peningkatan produksi tembakau,
industri pengolahan tembakau dan penertiban cukai
tembakau telah dialokasikan Dana Alokasi Cukai Hasil
Tembakau oleh Pemerintah Republik Indonesia
dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2010 kepada Pemerintah Kota / Kabupaten
lewat Pemerintah Provinsi; bahwa dalam upaya efektifitas dan efisiensi penggunaan
Dana Alokasi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai dengan
ketentuan yang berlaku perlu diatur pengelolaannya;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau Tahun Anggaran 2010;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penganggaran, penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, rancangan kegiatan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi atas alokasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2010.
11 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 37A Tahun 2009
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk dengan harga
wajar dan meningkatkan kemampuan petani dalam
pengadaan pupuk, perlu mengalokasikan pupuk dan
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk
Sektor Pertanian Di Kota Pekalongan ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan W alikota
tentang Alokasi dan harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2010;
Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peratu.ran Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang peruntukan pupuk bersubsidi, alokasi pupuk bersubsidi, penyaluran dan harga eceran tertinggi (HET), pengawasan dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2009.
13 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 39A Tahun 2009
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk menentukan tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang
diselenggarakan Daerah telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (8PM)
Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan Di Kabupaten/Kota; bahwa Peraturan Walikota Pekaloogan Nomor 2A Tahun 2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatao di Kota Pekalongan
dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disempumakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan di Kot.a Pekalongan dengan Peraturan Walik:ota;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahwi 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2009.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 2A Tahun 2008 dicabut.
50 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 45 Tahun 2009
Kecamatan Dan Kelurahan - Uraian Tugas Jabatan Struktural
2009
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 45, BD.2009/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dilingkungan Kecamatan Dan Kelurahan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor 37 Tahun 2008 tentang tugas dan fungsi Kecamatan dan
Kelurahan Kota Pekalongan, maka perlu untuk menjabarkan lebih
lanjut dalam uraian tugas jabatan struktural dilingkungan Kecamatan
dan Kelurahan Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2008 ;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kecamatan, kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2007 dicabut.
14 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 44 Tahun 2009
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor 36 Tahun 2008 tentang tugas dan fungsi Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Pekalongan, maka perlu untuk
menjabarkan uraian tugas jabatan struktural Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2008; Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
12 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
