Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2005
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 22, BD.2005/No.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2005 -2010
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kejelasan arah dan kebijakan p~mbangunau
Daerah dalam jangka waktu 5 tahun yang akan datang perlu
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daera.h
(RPJMD); bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, maka
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Uaerah Kota Pekalongan Tahun
2005 -2010;
Undang- undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2003;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang RPJMD, penyusunan Renstra, evaluasi, materi RPJMD.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2005.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2005
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Badan Akreditasi Sekolah Kota Pekalongan Tahun 2005 - 2009
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan agar berhasil guna dan
berdaya guna serta adanya penataan kelembagaan di lingkungan
pemerintah Kota Pekalongan, maka Badan Akreditasi Sekolah Kata
Pekalongan Tahun 2005 - 2009 yang ditetapkan dalam Keputusan
Walikota Pekalongan Nomor 2 tahun 2005 dipandang perlu untuk
ditinjau dan disempurnakan; bahwa untuk melaksanakan peningkatan mutu pendidikan dimaksud perlu membentuk kembali Badan Akreditasi Sekolah Kata Pekalongan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2001;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembentukan badan akreditasi sekolah, susunan organisasi badan akreditasi sekolah, tugas dan fungsi badan akreditasi sekolah, tujuan dan prinsip, ruang lingkup akreditasi sekolah, penentuan peringkat akreditasi sekolah, pelaporan dan tindak lanjut, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2005.
Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005 dicabut.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2005
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk menserasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah
agar dapat dilaksanakan secara optimal, maka perlu meningkatkan
koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan
Pemerintah Kota Pekalongan supaya dalam pelaksanaanya bisa
dilakukan secara terpadu ; bahwa agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdaya guna dan
berhasil guna, perlu membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang
Daerah Kota Pekalongan ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b,
perlu menetapkan Peraturan Walikota ;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembentukan, susunan organisasi dan tugas, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2005.
11 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2005
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa penetapan tarip Rembusi Pengujian Kondaraan Bemtotor yang diatur
dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005
belum ada persetujuan DPRD Kota Pekalongan ; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, maka Peraturan ·
Walikota dimaksud perlu dicabut;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2002;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2005.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005 dicabut.
2 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2005
Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah - pembentukan
2005
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, BD.2005/No. 2
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah
ABSTRAK:
bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan
Lembaga Teknis Daerah Kota Pekalongan serta untuk
meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya
guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis
Daerah Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut, maka
perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Llndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Namor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kata Pekalangan Namor 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2005.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2005
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah
ABSTRAK:
bahwa guna kelancaran pelaks~naan tugas Gi lingkungan
Dinas Daerah dan untuk meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat
secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu
menetapkan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas
Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut, maka
perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2005.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2005
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Fasilitas Umum Untuk Kampanye Dan Pemasangan Atribut/Alat Peraga Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2005
ABSTRAK:
bahwa dalam pelaksanaan kampanye dan pemasangan atribut/alat peraga
pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2005 agar dapat
berjalan tertib dan aman, dipandang perlu Pemerintah Kota Pekalongan
memfasilitasi tempat-tempat untuk kampanye dan pemasangan atribut / alat peraga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu mengatur fasilitas umum untuk kampanye dan pemasangan atribut / alat peraga Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2005 ditetapkan Peraturan Walikota;
Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Pekalongan Nomor 2 Tahun 1993;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang atribut/alat peraga, waktu kampanye dan pemasangan atribut/alat peraga, penggunaan fasilitas umum, larangan pemasangan, pemasangan atribut/alat peraga, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2005.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2005
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah Kota Pekalongan, maka sistem kehumasan sebagaimana
telah diatur dalam Keputusan W alikota Pekalongan N omor 19
Tahun 2003 tanggal 4 Pebruari 2003 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Kehumasan
(BAKOHUMAS) Kota Pekalongan, dipandang perlu untuk ditinjau
kembali; bahwa untuk meningkatkan sistem kehumasan secara terpadu,
terkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Daeral1
dengan masyarakat, maka perlu membentuk kembali
BAKOHUMAS Kota Pekalongan yang ditetapkan dalam Peraturan
Walikota;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembentukan dan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, tugas.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2005.
Keputusan Walikota Pekalongan. Nomor 21 Tahun 2001 dicabut.
8 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
