Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan
Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
Kota Pekalongan, maka perlu menjabarkan tugas dan fungsi
Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
Kota Pekalongan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
Pekalongan tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pelayanan
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Oaerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2006;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2007.
11 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengaturan Tenaga Pekerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa unttik menunjang ke~ancaran tugas-tugas kedinasan
agar Lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang pertu
mengadakan peninjauan aturan tenaga kontrak; bahwa peninjauan aturan te11aga kontrak dimaksud, untuk
menda-patkan tenaga iko-ntra-k yang berkt1alitas dan untuk
mencukupi kebutuhan pada unit-unit kerja di lingkungan
Pemerintah Kota .Pekalongan sesuai dengan -kebutuhan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu ditetapka,n derlgan P-eraturan
Walikota;
Undang-Undang Nomor 1'6 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang persyaratan penugasan dan pemberhentian tenaga pekerja kontrak, hak dan kewajiban, waktu perjanjian tenaga kontrak, pembinaan tenaga pekerja kontrak, aturan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2007.
Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2000 dicabut.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2007
Pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Dan Kelurahan Berbasis Masyarakat (PAPWKK-BM) - Pedoman Operasional
2007
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, BD.2007/No.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Operasional Pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Dan Kelurahan Berbasis Masyarakat (PAPWKK-BM) Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kejelasan arah untuk melaksanakan Program
Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Berbasis
Masyarakat (P APWKK-BM), maka dipandang perlu disusun Pedoman
Operasional Pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan Wilayah
Kecamatan dan Kelurahan Berbasis Masyarakat (PAPWKK-BM) Tahun
Anggaran 2007; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 17 Tah~n 2003; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004; Pe_raturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2007;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang visi, misi dan prinsip-prinsip, tujuan, organisasi pelaksana, ketentuan khusus, komponen dana.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2007.
144 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2007
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk mengelola Bank Perkreditan Rakyat dibutuhkan Pegawai yang
mempunyai integritas, kompetensi dan reputasi yang baik; bahwa ketentuan yang acla sudah tidak sesuai, sehingga perlu ditinjau
dan disempumakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota tenlang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kola Pekalongan;
Undang -Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang - Undang Nomor 7 T ahun 1992; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988; Peraturan Daerah Kata Pekalongan Nomor 18 Tahun 2006;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pengangkatan, pangkat dan golongan ruang, kenaikan pangkat, hak-hak dan penghasilan, bantuan dan penghargaan, kewajiban dan larangan, pelanggaran peraturan kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2007.
Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 2 Tahun 1996 dicabut.
12 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Direksi Dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan
meningkatkan pendapatan asli daerah perlu pengelolaan Bank
Perkreditan Rakyat yang profesional; bahwa untuk mengelola Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibutuhkan Direksi dan Dewan Pengawas yang mempunyai integritas, kompetensi dan reputasi yang baik; bahwa ketentuan yang ada sudah tidak sesuai, sehingga perlu ditinjau dan disempumakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kata Pekalongan;
UU no 16 Tahun 1950; UU no 5 Tahun 1962; UU No 7 Tahun 1992; UU No 10 Tahun 2004; UU no 32 Tahun 2004; PP No 21 Tahun 1988; Perda Kota Pekalongan no 18 Tahun 2006;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang dewan pengawas, direksi, perencanaan dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2007.
Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 1 Tahun 1996 dicabut.
17 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2007
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2008
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kejelasan arah dan kebijakan pembangunan
daerah tahun 2008 perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nornor 7 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2007;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang sistematika RKPD Tahun 2008.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2007.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2007
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pemberian Keringanan Retribusi Pemakaian Aset-Aset Daerah Yang Disewakan Oleh Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada
masyarakat dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, salah satunya
dengan memberikan keringanan Retribusi Pemakaian Aset-Aset daerah
yang disewakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Keringanan
Retribusi Pemakaian Aset-Aset Daerah yang disewakan oleh
Pemerintah Kota Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2000; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pemberian keringanan Retribusi pemakaian Pemakaian Aset-Aset daerah yang disewakan oleh
Pemerintah Kota Pekalongan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2007.
2 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2007
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Standarisasi Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanana pengelolaan barang daerah agar dapat digunakan sesuai batasan-batasan kebutuhan yang diperlukan maka perlu diadakan standarisasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Perwal;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 21 Tahun 1988; PP No 105 tahun 2001; PP No 6 Tahun 2006; Perda Kota Pekalongan No 7 Tahun 2003; Perwal Pekalongan No 20 Tahun 2006;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penataan sarana dan prasarana kerja, standarisasi kendaraan dinas.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2007.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2007
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa alam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kota Pekalongan khususnya Pelaksanaan Pengadaan
Barang Jasa Pemerintah Kota Pekalongan, agar dapat berjalan lancar,
berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu disusun Pedoman
Penatausahaan Pelaksanaan Pengaan Barang/Jasa Pemerintah
Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2007 ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota ;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 18 Tahun 1999; UU No 32 Tahun 2004; PP No 21 Tahun 1988; PP No 28 Tahun 2000; PP No 29 tahun 2000; PP No 30 Tahun 2000; PP No 58 Tahun 2005; Keppres No 80 Tahun 2003; Perda Kota Pekalongan No 7 Tahun 2003; Perwal Pekalongan No 20 Tahun 2006;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, waktu dan siklus anggaran, pengadaan barang/jasa.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2007.
40 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2007
Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) - penerapan
2007
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BD.2007/No. 6
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penerapan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan
dan kelancaran operasional pengelolaan informasi kependudukan
perlu adanya pembenahan di bidang administrasi kependudukan
dengan menerapkan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Kota
Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
UU no 16 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 1974; UU no 32 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2006; PP No 21 Tahun 1988; Perda Kota Pekalongan No 8 Tahun 2003; Perda Kota Pekalongan No 3 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tempat perekaman data kependudukan, jenis jabatan pengelola SAK, tugas, fungsi dan kewenangan, tarif retribusi, persyaratan penerbitan dokumen kependudukan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2007.
9 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
