Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 105, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 105
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberkasan Arsip Aktif Pada Central File Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang diperlukan penyelenggaraan Kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan Standar kearsipan serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 28 Tahun 2012; Perkaarnas No. 50 Tahun 2015; Perda No. 13 Tahun 2016; Perda No. 18 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pemberkasan Arsip Aktif Pada Central Life di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut Petunjuk Teknis Pemberkasan Arsip Aktif pada Central Life di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang menjadi pedoman bagii arsiparis maupun pengelola arsip guna menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan, untuk tercapainya visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019
UU No.13 Tahun 1950; UU No 24 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 77 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 11 Tahun 2008; Perda No. 1 Tahun 2015
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 dengan sistematika yaitu Pendahuluan, Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2019 sampai dengan Triwulan Kedua, Rencana Program dan Prioritas Daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2019.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan dalam banyak aspek kehidupan dan menghambat pembangunan sumber daya manusia. Untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi perlu dilakukan implementasi pendidikan karakter antikorupsi di Kabupaten Pemalang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkarakter moral antikorupsi. Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, guna optimalisasi sumber daya manusia terkait pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Pemalang, untuk mewujudkan peserta didik, aparatur sipil negara, pegawai badan usaha milik daerah, pemerintah desa, dan masyarakat yang memiliki karakter antikorupsi.
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 17 Tahun 2010; Perpres No. 87 Tahun 2017; Pergub Jateng No. 10 Tahun 2019; Perda No. 17 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi, Kerjasama, Monitoring, Evaluasi dn Pelaporan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, diperlukan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa secara terencana, efektif, efisien, dan terpadu, perlu disusun kebijakan tentang pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan berdasarkan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kabupaten Pemalang.
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendes PDTT No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Pergub Jateng No. 17 Tahun 2018; Perda No. 13 Tahun 2016; Perbup No. 50 Tahun 2017; Perbup No. 38 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Pembiayaan, dan Monitoring dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 60 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik mengamanatkan Izin Mendirikan Bangunan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS), maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat perlu disesuaikan.
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 9 Tahun 2008; PP No. 24 Tahun 2018; Permendagri No. 4 Tahun 2010; Perda No. 13 Tahun 2016; Perbup No. 72 Tahun 2016; Perbup No. 50 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dengan sistematika sebagai berikut K tentuan pada Lampiran II Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.
9 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nom0r 10 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa Penyertaan Modal Daerah dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, dengan adanya perubahan bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pemalang dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah dan transformasi Badan Kredit Desa yang berada diKelurahan Kabupaten Pemalang menjadi Perseroan Daerah, maka terdapat penambahan modal dasar Badan Usaha Milik Daerah sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga perlu disesuaikan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 54 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019; Perda Prov Jateng No. 4 Tahun 2017; Perda Prov Jateng No. 5 Tahun 2018; Perda Kab Pemalang No. 4 Tahun 2019; Perda Kab Pemalang No. 10 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomr 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga dengan sistematika sebagai berikut Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga yang telah diubah beberapakali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang a. Nomor 3 Tahun 2010 ; b. Nomor 9 T ahun 2012; c. Nomor 11 Tahun 2015; diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, angka 13 dihapus, diantara angka 13 dan 14 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 13a dan 13b, Ketentuan Pasal 14A diubah, dan diantara Pasal 14A dan Pasal 15 disisipi 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 14B.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Manajemen dan Perencanaan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan padataan dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah, dalam rangka mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan, perlu untuk menggunakan sistem informasi perencanaan pembangunan Kabupaten Pemalang yang terpadu dan terintegrasi dengan penganggaran sebagai dasar rujukan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pemalang.
UU No.13 Tahun 1950, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2006, PP No.39 Tahun 2006, PP No. 40 Tahun 2006, PP No. 8 Tahun 2008, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permendagri No. 98 Tahun 2018, Perda Kabupaten pemalang No. 24 tahun 2008, Peerda Kabupaten Pemalang No. 12 tahun 2016 dan Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah Perencanaan Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut yaitu Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Pengelolaan SIMDA Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 87 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2020
ABSTRAK:
dalam rangka Penataan, Penertiban dan Pengendalian terhadap bangunan yang telah didirikan dan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Pemalang maka perlu adanya pemutihan Izin Mendirikan Bangunan. Untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi kepemilikan bangunan tempat tinggal yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan, dapat diberikan kemudahan dalam bentuk penyederhanaan Prosedur dan keringanan pembayaran retribusi Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan melalui Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan.
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; Perpres No. 97 Tahun 2014; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permen PU Nomor 13/PRT/M/2006; Perda Kab. Pemalang No. 4 Tahun 2012; Perda Kab. Pemalang No. 13 Tahun 2016; Perda Kab. Pemalang No. 1 Tahun 2018; Perbup No. 17 Tahun 2017; Perbup No. 30 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2020 dengan sistematika sebagai berikut Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Persyaratan, Tata Cara, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 70 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang.
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 46 Tahun 2008; Perda No. 13 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut yaitu Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Unsur Pengarah, Eselon, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 74 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Bupati Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Pemalang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang.
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 11 Tahun 2019; Perda Kab. Pemalang No. 13 Tahun 2016; Perbup No. 71 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut Ketentuan Umum, Uraian Tugas dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.
13 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
