KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD Tahun 2016/No.71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Tata Kerja
Bab V Ketentuan Lain-Lain
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2016.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 71 Tahun 2017
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lmgkungan Pemermtah Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD Tahun 2017/No.71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pem enntah Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pem enntah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun
2009; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Perencanaan
Bab V Penyelenggara dan Sumber Pembiayaan
Bab VI Persyaratan
Bab VII Batas Usia
Bab VIII Hak dan Kewajiban
Bab IX Perjanjian Tugas Belajar
Bab X Prosedur Pemberian Tugas Belajar
Bab XI Pemberian, Perpanjangan dan Pembatalan Tugas Belajar
Bab XII Status Jabatan PNS Tugas Belajar
Bab XIII Pengaktifan Kembali
Bab XIV Sanksi
Bab XV Monitoring dan Evaluasi
Bab XVI Ketentuan Peralihan
Bab XVII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lmgkungan Pemermtah Kabupaten Pemalang dicabut
46 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 71 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Kepala Balai Perbenihan Dan Budidaya Ikan Air Tawar Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembentukan Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang maka dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pengelolaan Balai Perbenihan dan Budidaya lkan Air Tawar perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Kepala Balai Perbenihan dan Budidaya lkan Air Tawar pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Kepala Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Daerah Ka bu paten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Uraian Tugas
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2006.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 72 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pengalokasian, Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pemalang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa akan diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 85 Tahun 2017, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018, Peraturan Supati Pemalang Nomor 31 Tahun 2019, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020.
60 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 72 Tahun 2018
pengujian kendaraan bermotor - pembentukan unit pengujian kendaraan bermotor
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, LD.2018/NO.72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pada dinas atau badan daerah kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, dan berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017, Peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor 2922/AJ.402/DRJD/2018, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 90 Tahun 2016.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang pembentukan, kedudukan, dan susunan organisasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB); dan tugas dan fungsi UPKB.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 139) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 72 Tahun 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD Tahun 2016/No.72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Tata Kerja
Bab V Ketentuan Lain-Lain
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2016.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 72 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD Tahun 2017/No.72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pekerjaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan dan penilaian serta evaluasi rencana dan realisasi pelaksanaan pekerjaan pegawai, perlu disusun standar pekerjaan pegawai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pekerjaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Standar Pekerjaan Pegawai
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
104 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 72 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Sandi Dan Telekomunikasi Pada Kantor Penelitian, Pengembangan Dan Pengolahan Data Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 6 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Sandi dan Telekomunikasi pada Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data Kabupaten Pemalang, maka dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data di bidang
pengelolaan Unit Sandi dan Telekomunikasi, perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Sandi dan Telekomunikasi pada Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data Kabupaten Pemalang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Sandi dan Telekomunikasi pada Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Daerah Ka bu paten Pemalang Nomor 6 Tahun 2004; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Uraian Tugas
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2006.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 72 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.
UU No.13 Tahun 1950; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 56 Tahun 2019; Perda No. 13 Tahun 2016; Perbup Pemalang No. 69 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang uraian tugas jabatan struktural di lingkungan Sekretrariat Daerah Kabupaten Pemalang yang terdiri dari:
1. Sekretaris Daerah, 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, 3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan 1) Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum 2) Kepala Sub Bagian Kerja Sama 3) Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah 4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 1) Kepala Sub Bagian Bina Mental Spiritual 2) Kepala Sub Bagian Penanggulangan Kemiskinan 3) Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat 5. Kepala Bagian Hukum 1) Kepala Sub Bagian Perundang-undangan 2) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia 3) Kepala Sub Bagian Kajian Produk Hukum dan Dokumentasi 6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 7. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam 1) Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BULD 2) Kepala Sub Bagian Perekonomian 3) Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam 8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 2) Kepala Sub Bagian Pengendalian Program 3) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 9. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 1) Kepala Sub Bagian Pengelolaan PBJ 2) Kepala Sub Bagian Pengelolaan LPSE 3) Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi PBJ 10. Asisten Administrasi Umum 11. Kepala Bagian Umum 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha 2) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan 3) Kepala Sub Bagian Keuangan 12. Kepala Bagian Organisasi 1) Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2) Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana 3) Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi 13. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1) Kepala Sub Bagian Protokol 2) Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan 3) Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.
36 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 72 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Pemalang, perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Pembentukan
Bab II Kedudukan
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Susunan Organisasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2008.
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
