RINCIAN TUGAS-FUNGSI DINAS PERUMAHAN-PERTANAHAN KABUPATEN PASER
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD.2017/No.84
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor
63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Kabupaten Paser
ABSTRAK:
bahwa untuk efektivitas kinerja pada Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser, maka perlu merubah Peraturan Bupati Paser Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser; dan perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Bupati Paser Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945;UU No 27 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 18 Tahun 2016; Perda kabupaten Paser No 14 Tahun 2016;
PERPUB Paser No 63 Tahun 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), perlu
menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Pengalokasian
dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENGALOKASIAN
DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
9 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 85 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 66 Tahun 2016
Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Sehubungan dengan adanya perubahan Kedudukan, Tugas dan
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Sosial , perlu
menetapkan Perubahan Atas Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial
Kabupaten Paser.
UUD 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Paser No. 14 Tahun 2016; Perbup Paser No. 66 Tahun 2016.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 66 Tahun
2016 diubah:
a. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b dan g diubah
b. Ketentuan Pasal (9) huruf a dan b diubah
c. Ketentuan pada Paragraf 2 dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)
huruf a, b, c, d, e, h, i, j, n dan o diubah
d. Ketentuan pada Paragraf 3, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) huruf
a,b,c,d,l dan m diubah serta huruf i, j dan k dihapus
e. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) huruf a,b,l dan m
diubah
f. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf j diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Mengubah eraturan Bupati Paser Nomor 66 Tahun
2016
8 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 86 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DES
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan PP No.43 Tahun 2014 Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 100 huruf b angka 3 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan mengamanatkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.49 Tahun 2007; PP No.7 Tahun 2013; PP No.43 Tahun 2014; Perda Kabupaten Paser No.6 Tahun 2007; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.13 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penghasilan dan Tujuan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2009.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 86 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Sehubungan dengan adanya perubahan Kedudukan, Tugas dan
fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser
Nomor 67 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan fungsi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.
UUD 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Paser No. 14 Tahun 2016; Perbup Paser No. 67 Tahun 2016.
Mengubah beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor
67 Tahun 2016:
a. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b dan h
diubah
b. Ketentuan Pasal 14 huruf a dan c diubah
c. Ketentuan pada Paragraf 2 dan Pasal 15 diubah
d. Ketentuan pada Paragraf 4, Pasal 17 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Bupati Paser Nomor
67 Tahun 2016 diubah
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 86 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir
kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, Bupati menetapkan Besaran Dana Desa untuk
setiap Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Paser
Tahun Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694).
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
8 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 87 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
berdasarkan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari
hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten kepada Desa
diatur dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Paser tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian
dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di
Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2017.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
9 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 88 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Sehubungan dengan perubahan kedudukan, tugas fungsi, susunan
organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Paser, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Paser Nomor 69 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas
Pertanian Kabupaten Paser
UUD 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Paser No. 14 Tahun 2016; Perbup Paser No. 69 Tahun 2016.
Mengubah ketentuan ayat
(2) Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 69 Tahun 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Mengubah Peraturan Bupati Paser Nomor 69 Tahun 2016
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 89 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Sehubungan dengan perubahan kedudukan, tugas fungsi, susunan
organisasi dan tata kerja Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Paser maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Paser Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan
Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser
UUD 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Paser No. 14 Tahun 2016; Perbup Paser No. 70 Tahun 2016.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 70 Tahun 2016 diubah sebagai berikut:
a. Ketentuan ayat (2) huruf h Pasal 8 diubah
b. Ketentuan ayat (2) huruf i Pasal 10 diubah dan huruf j serta huruf k
dihapus
c. Ketentuan Pasal 11 diubah
d. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 20 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Mengubah Peraturan Bupati Paser Nomor 70 Tahun 2016
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 90 Tahun 2017
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK-keluarga berencana
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 90, BD.2017/No.90
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perubahan kedudukan, tugas fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 71 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser
Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU No 27 Tahun 1959;UU No 23 Tahun 2014;Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan UU No 9 Tahun 2015; PP Nomor 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016;Perpub Paser Nomor 71 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati Diatur Tentang Ketentuan Dalam Paragraf 1 Bagian Kedua Bab III Dan Pasal 8,. Ketentuan Huruf A Pasal 9,Ketentuan Dalam Pasal 10,Ketentuan Dalam Pasal 16 Ayat (2),Ketentuan Dalam Pasal 17 Ayat (2)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
