Pencarian Peraturan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONE

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Reformasi birokrasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone, maka dipandang perlu menyusun Standar Operasional Prosedur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok• Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang• Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72,Tambahan Lembaran Republik indonesia Nomor 6205); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 5 ); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan Nomor B.HK.008.165.20); 17. Peraturan Bupati Bone Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 72);
pasal 1 penyusunan peraturan bupati pasal 2 tujuan dari peraturan bupati sebagai landasan yudiris berupa standar operasional pasal 3 Manfaat Standar Operasional Prosedur dalam lingkup penyelenggaraan teknis lapangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone pasal 4 Setiap penyelenggaraan teknis lapangan yang berkenaan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone wajib dilaksanakan berdasarkan pada Standar Operasional Prosedur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2022.
PERATURAB BUPATI BONE NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PRAMONG PRAJA KABUPATEN BONE
42

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); 9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 );
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SYARATPENGANGKATANPERANGKATDESA BAB III MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BAB IV PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BABV PEMBERHENTIAN SEMENTARA BAB VI UNSUR STAF PERANGKAT DESA BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2022.
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
61

MEKANISME, PERINGKAT, ARAHAN PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME, PERINGKAT,ARAHAN PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), Pasal 40 ayat (4) , Pasal 49 ayat (2) , dan Pasal 50 ayat (8), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Peringkat,Arahan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
1. Undang - Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Tingkat II di Sulawesi ( LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Nomor 245 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4725 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norrior 5168 ); 6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398 ); 7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055 ); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 27 5); 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya ( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 275 )
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV KELEMBAGAAN BAB V PERIZINAN BAB VI KETENTUANPENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2022.
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG MEKANISME, PERINGKAT, ARAHAN PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
15

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE 2022 Nomor ......

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu diatur Pedoman Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pedoman Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 7. Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 3); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6).
a. BAB I: KETENTUAN UMUM; b. BAB II: OBYEK DAN SUBYEK PAJAK; c. BAB III: PENDAFATARAN WAJIB PAJAK; d. BAB IV: KARCIS PARKIR; e. BAB V: DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK; f. BAB VI: MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG. g. BAB VII: SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH h. BAB VIII: TATA CARA PEMUNGUTAN i. BAB IX: TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN j. BAB X: PENAGIHAN k. BAB XI: TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN PENETAPAN DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI l. BAB XII: TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK m. BAB XIII: TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING n. BAB XIV: TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KEDALUWARSA o. BAB XV: TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK PARKIR p. Bab XVII: KENTENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2022.
18

PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Bone

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu diatur Pedoman Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pedoman Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 3); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6).
a. BAB I: KETENTUAN UMUM; b. BAB II: NAMA, OBJEK DAN SUBYEK PAJAK; c. BAB III: DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNG PAJAK; d. BAB IV: WILAYAH PEMUNGUTAN; e. BAB V: DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNG PAJAK; f. BAB VI: TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK; g. BAB VII: PENERBITAN SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT DAN SKPDN; h. BAB VIII: SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD); i. BAB IX: TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK; j. BAB X: PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN PAJAK; k. BAB XI: PEMBEBASAN PAJAK, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK; l. BAB XII: PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN; m. BAB XIII: INSENTIF PEMUNGUTAN; n. BAB XIV: TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; o. BAB XV: PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN; dan p. BAB XVI: KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2022.
21

STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 5 TAHUN 2022

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kebutuhan Minimal Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kebutuhan Minimal Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahub 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah. beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Raepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaklian Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pemimpin dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 2); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 8);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BELANJA RUMAH TANGGA BAB III PEMBIAYAAN BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022.
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
6

INOVASI DAERAH

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang INOVASI DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dengan sasaran mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah; b. bahwa guna terwujudnya Inovasi Daerah yang sinergi, terarah dan tertib administrasi serta partisipatif, perlu ditetapkan peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Inovasi Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1822); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6123); 5. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau lnsentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611). 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang pembentukan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
BABI KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH BAB III PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH BAB IV UJICOBAINOVASIDAERAH BABV KEWAJIBAN PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH BAGI PERANGKAT DAERAH BAB VI PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAANINOVASIDAERAH BAB VII PENDANAAN BAB VIII INFORMASI INOVASI DAERAH BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BABX KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUANPENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022.
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR .3 TAHUN 2022 TENTANG INOVASI DAERAH
16

PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan; b. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tambahan keputusan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 Kabupaten Bone Nomor 100 Tahun 2021); 12. Peraturan Bupati Bone Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 65); dan 13. Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 108 Tahun 2021);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN BAB IV PERILAKU ANTI KECURANGAN BABV SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE
9

TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN BONE TAHUN 2021

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 57

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN BONE TAHUN 2021

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jamina Kesehatan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Repu blik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 ten tang Pemotongan, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822_); 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembarang Negara Republik Indinesia Nomor 4916); 4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang - Undang 1 Nomor 2004 Tahun tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 ); 8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelo laan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Menteri Dalam Degeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 O Tahun 2008 ten tang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah ( Lembaran daerah Ka bu paten Bone Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6 ); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021. ( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 5 ) ; 15. Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021.( Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 60);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II Bagian Kesatu Iuran oleh Permberi Kerja Bagian Kedua Iuran Oleh Peserta BAB III REKONSILIASI BAB IV KETENTU AN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 57 TAHUN 2021
12

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 57

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bone secara berdaya guna dan berhasil guna perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 5. Permendagri 44 Tahun 2011 Tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Menegakkan Hak Asasi Manusia; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan B.HK.HAM.6.112.16 Tahun 2016); 9. Peraturan Bupati Bone Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone;
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bone 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone 3. Bupati adalah Bupati Bone 4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone. 5. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone 6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 7. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaran Pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang pelaksanaan tugas dan memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 8. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam Wilayah Kecamatan. 9. Lurah adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggara Pemerintah di wilayah kerja Kelurahan. 10. Desa adalah Kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11. Kepala Desa adalah Kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 12. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterarnpilan- untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. 13. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan. 14. Anggota Satlinmas adalah warga negara Republik Indonesia yang mernenuhi persyaratan dan secara sukarela untuk rnenjadi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat. BAB II PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM Pasal2 (1) Satpol PP menyelenggarakan Ketenterarnan Masyarakat dan Ketertiban Urnurn di Kabupaten. (2) Kepala Desa/Lurah melalui Satlinrnas rnernbantu penyelenggaraan Ketenterarnan Masyarakat dan Ketertiban Urnurn di Desa/Kelurahan. (3) Penyelenggaraan sebagairnana dimaksud pada ayat (2), terrnasuk Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyelenggaraan Ketenterarnan Masyarakat dan Ketertiban Urnum sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan: a. deteksi dan cegah dini; b. pembinaan dan penyuluhan; c. patroli; d. pengamanan; e. pengawalan; f. penertiban; dan g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. (5) Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dibawah koordinasi Kepala Seksi Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kecamatan. (6) Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar Satpol PP Kabupaten. (7) Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten. (8) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum pada kecamatan. Pasal 3 Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), melalui tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pelaporan. Pasal4 Setiap Anggota Satpol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum sebagaimana- dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), dilengkapi dengan: a. surat perintah; dan b. peralatan dan perlengkapan. Pasal 5 ( 1) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Satpol PP dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait. (2) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Desa/Lurah melalui camat dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan/ atau lembaga teknis terkait. (3) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi. Pasal 6 (1) Tata cara pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di kabupaten meliputi tahapan, kelengkapan dan bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Tata cara pelaksanaan kegiatan, tahapan, kelengkapan dan bantuan terhadap Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Desa tercantum dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. (3) Tata cara pelaksanaan kegiatan, tahapan, kelengkapan dan bantuan terhadap Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kelurahan- tercantum dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. BAB III PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pasal 7 (1) Kepala Daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas. (2) Penyelenggaraan Linmas di pemerintah daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah desa dilaksanakan oleh Kepala Desa. Pasal 8 (1) Penyelenggaraan Satlinmas sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), Bupati membentuk Satlinmas Kabupaten dan Kecamatan. (2) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati. (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satlinmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas. Pasal 9 (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas: a. Kepala Satlinmas; dan b. Anggota Satlinmas; (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk kabupaten dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. (3) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di pemerintah daerah untuk pemerintah daerah dan Aparatur Linmas di- Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif. (4) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang (5) Tugas Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain; a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas; b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat; c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas. (6) Satlinmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas. Pasal 10 ( 1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/ Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/ Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas. BAB IV PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORAGANISASI DAN PEMBERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Pembentukan ( 1) Kepala Desa/Lurah Desa/ Kelurahan. Pasal 11 membentuk Satlinmas di (2) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud- pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. (3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan bupati. Bagian Kedua Struktur Organisasi Pasal 12 ( 1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi: a. kepala Satlinmas; b. kepala pelaksana; c. komandan regu; dan d. anggota. (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah. (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya. (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas. (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu. Pasal 13 (1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon Anggota Satlinmas. (2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan. (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 14 Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), meliputi: a. warga negara Indonesia; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. sehat jasmani dan rohani; e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/ atau sudah menikah; f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/ atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/ atau yang sederajat ke atas; g. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan h. bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat. Pasal 15 ( 1) Calon Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diangkat menjadi Satlinmas. (2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan keputusan camat atas nama bupati. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa/ Lurah kepada bupati melalui camat. Pasal 16 (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikukuhkan oleh bupati. (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan bupati. (3) Bupati kota dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa untuk mengukuhkan Satlinmas. (4) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama dengan naskah janji sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 17 Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah. Pasal 18 Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi: a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini; b. regu pengamanan; c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran; d. regu penyelamatan dan evakuasi; atau e. regu dapur umum. Bagian Ketiga Berakhirnya Keanggotaan Satuan Pelindungan Masyarakat Pasal 19 ( 1) Masa keanggotaan Satlinmas Desa dan Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan. (2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun. (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; c. pindah tempat tinggal; d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; e. melakukan perbuatan tercela dan/ atau rnelakukan tindak pidana yang telah rnernperoleh kekuatan hukurn tetap; f. tidak rnelaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/ atau janji sebagai Anggota Satlinrnas; dan g. rnenjadi pengurus partai politik. (4) Pernberhentian Anggota Satlinrnas sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah. (5) Kepala Desa/Lurah rnelalui carnat rnenyarnpaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinrnas dan keputusan pernberhentian keanggotaan Satlinrnas kepada Bupati. Bagian Keernpat Pernberdayaan Pasal20 ( 1) Pernberdayaan Satlinrnas dilaksanakan untuk rneningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalarn pelaksanaan tugas. (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui: a. lomba sistem keamanan lingkungan; b. jarnbore Satlinmas; dan c. pos komando Satlinmas. (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh gubernur dan Bupati kota. BABV TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Tugas Pasal 21 ( 1) Satlinmas Desa dan Kelurahan bertugas: a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas kewenangan Desa/ Kelurahan; dalam skala b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum; c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat; e. membantu pelaksanaan bimbingan kemasyarakatan; pembinaan dan f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; g. membantu upaya pertahanan negara; h. membantu pengamanan objek vital; dan 1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas. (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain: a. membantu penanganan umum dan keamanan pemilihan Kepala Desa; dan ketenteraman, ketertiban dalam penyelenggaraan b. membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa. Bagian Kedua Hak Satlinmas berhak: Pasal 22 a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas; b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas; c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional; d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdi selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati serta 30 (tiga puluh) tahun dari gubernur; dan e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas. Bagian Ketiga Kewajiban Kewajiban Satlinmas: Pasal 23 a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat; b. melaksanakan janji Satlinmas; dan c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas. BAB VI PEMBINAAN Pasal24 (1) Kepala Desa/Lurah melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya. (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan; b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan; c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Desa/ Kelurahan; dan d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/ Kelurahan. (3) Pembinaan teknis operasional di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa/Kelurahan. BAB VII PELAPORAN Pasal 25 (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan Penyelenggaraan Linmas kepada camat. laporan (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui kepala Satpol PP kabupaten clan Perangkat Daerah yang membidangi tentang pemerintahan desa. (3) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada gubernur. (4) Gubernur menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/ atau sewaktu-waktu diperlukan. BAB VIII PENDANAAN Pasal26 (1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Linmas di Kabupaten, dan Desa/Kelurahan, bersumber pada: a. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan b. anggaran pendapatan dan belanja Desa. (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27 Anggota Satlinmas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati 1n1 diundangkan, tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan. BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 56 TAHUN 2021
22

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT