Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang perizinan bangunan gedung, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 ;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 18 Tahun 2011 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2016 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016;
14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 40 Tahun 2018 .
Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow (diterapkan oleh Dinas PTMPSP).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
7 halaman (5 BAB, 10 Psl) & 1 halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD NOMOR 22 TAHUN 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ETIKA PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ABSTRAK:
AMANAT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945; MENJAMIN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
UU NOMOR 29 TAHUN 1959; UU NOMOR 25 TAHUN 2007; UU NOMOR 14 TAHUN 2008; UU NOMOR 25 TAHUN 2009; PERMENDAGRI NOMOR 138 TAHUN 2017; PERDA NOMOR 14 TAHUN 2016; PERBUP NOMOR 40 TAHUN 2016; PERBUP NOMOR 40 TAHUN 2018;
Pasal 1 Defenisi; Pasal 2 Etika Pelayanan; Pasal 3 Pengaduan; Pasal 4 Masa Berlaku
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2020.
4 PASAL (5 HALAMAN)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 23 Tahun 2021
Anak usia dini - pendidikan - satu tahun pra sekolah dasar
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar
ABSTRAK:
Bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasukan jenjang pendidikan dasar.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 66 Tahun 2010; Perpres No. 60 Tahun 2013; Permendikbud No. 84 Tahun 2014; Permendikbud No. 137 Tahun 2014; Permendikbud No. 18 Tahun 2018.
BAB I Ketentuan Umum;
BAB II Maksud, Tujuan dan Fungsi;
BAB III Peserta Didik;
BAB IV Tugas dan Tanggung Jawab Penuntasan PAUD Satu Tahun Pra SD;
BAB V Penyelenggaraan;
BAB VI Penganggaran; dan
BAB VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
-
-
8 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peratuarn Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum serta untuk menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 sehingga perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PERDA No. 5 Tahun 2022; PERBUP No. 36 Tahun 2022.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
Mengubah Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2022
128 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Tahun 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 81 Tahun 2022; PERDA No. 1 Tahun 2016; PERDA No. 19 Tahun 2022.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
ABSTRAK:
Perbup Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu disesuaikan.
UU Nomor 29 Tahun 1959;
UU Nomor 12 Tahun 2011;
UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
PP Nomor 18 Tahun 2017;
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015;
Perda Nomor 4 Tahun 2017.
Ketentuan dalam Pasal 2 Perbup Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
Perbup ini merupakan perubahan atas Perbup Nomor 30 Tahun 2017.
2 Pasal (3 hlm)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klaster Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow
ABSTRAK:
Dalam rangka mempercepat, meningkatkan dan mendorong pengembangan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow, guna tercapainya keseimbangan pembangunan antar kawasan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2020; PP No 12 Tahun 2019; PP No. 6 Tahun 2008; Perpres No. 15 Tahun 2010; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Kab. Bolmong No. 2 Tahun 2014; Perda Kab. Bolmong No. 1 Tahun 2015; Perda Kab. Bolmong No. 7 Tahun 2020.
BAB I Ketentuan Umum;
BAB II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup;
BAB III Penetapan Klaster Pertumbuhan Ekonomi;
BAB IV Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
BAB V Pendanaan; dan
BAB VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2021.
-
-
6 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 24 Tahun 2023
Administrasi dan Tata Usaha Negara - Kepegawaian, Aparatur Negara
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik dan Pemerintahan Daerah yang bersih, yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta untuk mencegah penyimpangan penyelahgunaan kekuasaan dan wewenang, Pemerintah telah mewajibkan kepada para Pejabat Penyelenggara Negara serta Aparatur Sipil Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; b. bahwa untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara diperlukan komitmen bagi penyelenggara negara dalam memperkuat komitmen terhadap pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010.
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 25 Tahun 2023
Administrasi dan Tata Usaha Negara - Kependudukan dan Perkawinan - Perizinan, Pelayanan Publik
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Desa Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka, memberikan perlidungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu meningkatkan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat, guna mewujudkan pelayanan administrasi bagi masyarakat secara gratis, mudah dan cepat; b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf f dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diselenggarakan oleh Desa yang mengatur bahwa urusan administrasi kependudukan perlu diatur dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow tentang layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; PERPRES No. 96 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 96 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 108 Tahun 2019.
Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Desa Di Lingkungan Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
28 Halaman, VIII Bab
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko.
UU Nomor 29 Tahun 1959;
UU Nomor 17 Tahun 2004;
UU Nomor 1 Tahun 2004;
UU Nomor 12 Tahun 2011;
UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
PP Nomor 58 Tahun 2005;
PP Nomor 60 Tahun 2008;
PP Nomor 12 Tahun 2017;
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perka Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/KILB/2009; Perka Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012;
Perda Nomor 14 Tahun 2016.
Perbup ini sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta merupakan pedoman dalam melakukan penilaian risiko.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
6 Pasal (5 hlm), lampiran 24 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
