Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2020; dan
13. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 69 Tahun 2020.
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS; TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS; PENGENDALIAN INTERNAL.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi Pada Sekolah Di Kabupaten Bengkulu Utara
ABSTRAK:
a. bahwa implementasi pendidikan antikorupsi di seluruh jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan peserta didik yang berkarakter moral antikorupsi;
b. bahwa dalam upaya menciptakan peserta didik yang berintegritas dan bermoral antikorupsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan implementasi pendidikan antikorupsi melalui pendidikan formal dan non formal;
c. bahwa untuk mewujudkan implementasi Pendidikan antikorupsi melalui pendidikan formal dan non formal dilakukan melalui insersi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah; dan
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi pada Sekolah di Kabupaten Bengkulu Utara.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959;
3. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999;
4. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016; dan
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008.
IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI; PELAKSANA IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI; KERJASAMA; MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN; PEMBIAYAAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2021.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan Dan Pemukiman Kepada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa setiap prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang telah selesai dibangun orang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
b. bahwa dalam rangka menjamin keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan Permukiman, maka Pemerintah Daerah meminta setiap orang untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang dibangun; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah.
1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2015; dan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2016.
RUANG LINGKUP PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM; PERSYARATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM; PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM; PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM; PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI; TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA,SARANA, DAN UTILITAS UMUM; PENCATATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM; PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM; PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; SANKSI
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, yang berakibat berkurangnya penerimaan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka perlu dilakukannya penyesuaian besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Mengingat Bengkulu Utara; dan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2021.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 Tahun 2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2020;
18. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 51 Tahun 2020; dan
19. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 69 Tahun 2020
Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2021.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2021
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Tim Teknis dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor
14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dan Pasal
3 ayat (7) Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 62
Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur
Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja, clan
Eselon Jabatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara Tipe B,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara
tentang Pembentukan Tim Teknis Dalam Rangka
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara;
1. Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2016 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor
14 Tahun 2016 14. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 62 Tahun
2020
MENGATUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM
TEKNIS DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, SERTA JUGA DIATUR TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2021.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2021
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara, dan ketentuan Pasal 17 ayat (1)
Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 62 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Togas
Pokok dan Fungsi, Tata Kerja, dan Eselon Jabatan Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Utara Tipe B, perlu Menetapkan Peraturan
Bupati Bengkulu Utara tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Bengkulu Utara;
1. Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 2. Undang-Undang Nemer 25 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 4. Undang-Undang Norn.or 23 Tahun 2014 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 10. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 11. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Norn.or 100 Tahun 2016 12. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 138 Tahun 2017 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 14. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 62 Tahun 2020
Mengatur tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, juga diatur mengenai maksud dan tujuan, pendelegasian kewenangan, penyelenggaraan pelayanan perizinan, jenis-jenis perizinan dan non perizinan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, ketentuan peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 79 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara
(Berita Daerah Kabupeten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 80); dan
b. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pelimpahan
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Unit Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 81)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2021
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untu c melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2)
dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 20 H, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa, perlu 1 nenetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara
ten tang Pede man Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja DeS<, Tahun Anggaran 2021;
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor
14 Tahun 2016
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7
Tahun 2017
20. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 38 Tahun
2017
21. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun
2019
22. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 51 Tahun
2020
Mengatur tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, difokuskan karena pandemi COVID-19
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2021.
50
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2021
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan
ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
ten tang Desa sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu
Utara tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian
Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun
Anggaran 2021.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4
Tahun 2020
17. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 51 Tahun 2020
18. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 69 Tahun 2020
Mengatur tentang tata cara pengalokasian dan penetapan rincian alokasi dana desa di kabupaten Bengkulu utara, juga diatur mengenai maksud tujuan dan sasaran, dan sumberdana
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2021.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2021
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat ( 1) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan
Dana Desa, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara
tentang Tata Cara Pembagian clan Penetapan Rincian Dana Desa
setiap Desa Tahun Anggaran 2021
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07 /2019
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun
2020
21. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 23 Tahun 2019
22. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 51 Tahun 2020
23. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 69 Tahun 2020
Mengatur tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di kabupaten bengkulu utara, juga diatur tentang sumber dan jumlah dana desa, penghitungan rincian dana desa setiap desa, penetapan rincian dana desa, penyaluran, penatausahaan pertanggung jawaban dan pelaporan, prioritas penggunaan dana desa, penetapan prioritas penggunaan dana desa, pemantaudan dan evaluasi, serta sanksi yang terkait
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2021.
34
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2021
TARIF DAN BESARAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI TAHUN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif dan Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 18 ayat (7), Pasal 20 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Tarif dan Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016
Mengatur tarif dan besaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi di kabupaten bengkulu utara, termasuk didalamnya diatur mengenai tata cara pemungutan, tata cara pembayaran dan penagihan, pengurangan atau keringan dan pembebasan retribusi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, pengawasan dan pengendalian, dan sanksi administrasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
22
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
