Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (5)
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
22 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Jadwal Retensi Arsip
Bab III Kriteria Retensi Arsip
Bab IV Pendanaan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.
302 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 65 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Tambah Uang untuk Belanja Penanganan Corona Virus Disease 2019 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga di Dinas Sosial Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat ( 1) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.7 /2021 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Dampaknya, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah
menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja
kesehatan penanganan pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan belanja prioritas lainnya;
bahwa agar dalam pelaksanaan penanganan pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berupa
penyelenggaraan karantina kesehatan, pemakaman
dengan protokol kesehatan dan bantuan sembako bagi
masyarakat yang melakukan karantina mandiri di rumah
karena Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat
terlaksana dengan pembiayaan yang tidak dapat dicukupi
dengan dana Uang Persediaan ataupun Ganti Uang pada
Dinas Sosial Kabupaten Semarang Tahun Anggaran
2021, perlu ditetapkan penggunaan dana Tambah Uang
pada belanja Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial
Kesejahteraan Keluarga di Dinas Sosial Kabupaten
Semarang Tahun Anggaran 2021; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati
Semarang Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021, disebutkan
bahwa ketentuan penggunaan Tambah Uang harus
mendapat persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah dan memperhatikan rincian kebutuhan dan
waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan
Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana
Tambah Uang Untuk Belanja Penanganan Corona Virus
Disease 2019 Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan
Sosial Kesejahteraan Keluarga Di Dinas Sosial Kabupaten
Semarang Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.7 /2021; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 93 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran dana tambah uang untuk belanja penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) pada Sub Kegiatan Fasiltasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga di Dinas Sosial Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 beserta waktu penggunaannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2021.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 66 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaStandar/PedomanCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Mencabut sebagian :
Peraturan Bupati Semarang Nomor 13 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 64 Tahun
2020 Tentang Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar Belanja
Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pemberian Insentif Tim Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penanggulangan pandemi
Corona Virus Disease 2019 diperlukan intervensi
melalui upaya vaksinasi untuk mengurangi adanya
transmisi/ penularan Corona Virus Disease 2019
sehingga diharapkan dapat menurunkan angka
kesakitan dan kematian akibat Corona Virus Disease
2019 dengan mencapai kekebalan kelompok di
masyarakat (herd imunity) sehingga masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi
Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan
Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang
Pengu tamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Un tuk
Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, disebutkan bahwa pemberian insentif bagi
tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik
(investigator)/ tracer korban terpapar COVID-19,
tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat
dalam penanganan pandemi COVID-19 sesuai
dengan standar harga satuan yang ditetapkan
Kepala Daerah dengan mempedomani ketentuan
Peraturan Perundang-undangan; bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor Hk.01.07 /Menkes/4241/2021 tentang
Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran
Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka
Penanggulangan Pan demi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) Bersumber Dana Alokasi
Umum Dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor Hk.O 1.07 /Menkes/ 4 723 /2021,
Honor tim vaksinasi diberikan dengan besaran
sesuai standar harga satuan regional berdasarkan
keputusan kepala daerah/keputusan sekretaris
daerah yang menetapkan mengenai tim vaksinasi
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Teknis Pemberian Insentif Tim Vaksinasi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten
Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15
Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tempat Pelayanan dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19
Bab III Pemberian Insentif dan Besaran
Bab IV Pembentukan Tim Verifikasi
Bab V Mekanisme Pengajuan Insentif
Bab VI Tata Cara Pembayaran
Bab VII Pendanaan
Bab VII Pembinaan dan Pengawasan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2021.
Beberapa ketentuan dalam huruf A angka 6 Lampiran Peraturan Bupati Semarang Nomor 13 Tahun 2021
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 67 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Tambah Uang untuk Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kunjungan
wisatawan di Kabupaten Semarang, perlu melaksanakan
Pelatihan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif, meliputi Pelatihan Tata Kelola
Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata, Pelatihan
Pengelolaan Desa Wisata, dan Pelatihan Peningkatan
Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner di Destinasi
Pariwisata; bahwa agar dalam pelaksanaan Pelatihan Kompetensi
Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
dapat terlaksana dengan pembiayaan yang tidak dapat
dicukupi dengan dana Uang Persediaan ataupun Ganti
Uang, perlu ditetapkan penggunaan dana Tambah Uang
pada belanja Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi
Pariwisata Kabupaten/Kota Dan Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
di Dinas Pariwsata Kabupaten Semarang Tahun
Anggaran 2021; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati
Semarang Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021, disebutkan
bahwa ketentuan penggunaan Tambah Uang harus
mendapat persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah dan memperhatikan rincian kebutuhan dan
waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan
Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana
Tambah Uang Untuk Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan
Kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif Pada Sub Kegiatan Pengembangan
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dan Peningkatan
Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan
Pariwisata Di Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang
Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 93 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran dana tambah uang untuk pelaksanaan pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif pada sub kegiatan pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 beserta waktu penggunaannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2021.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 68 Tahun 2021
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Semarang
Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Semarang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 103
Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang; bahwa untuk menyesuaikan ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Pasal 2
huruf c, huruf d angka 6, huruf e angka 3 dan huruf e
angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang, perlu meninjau kembali
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 2, perubahan Bagian Ketiga Bab IV, perubahan ayat (1) Pasal 11, perubahan ayat (1) Pasal 13, perubahan ayat (1) Pasal 15, perubahan Bagian Kesembilan Bab IV, perubahan ayat (1) Pasal 17, perubahan ayat (1) Pasal 25, perubahan ayat (1) Pasal 29, perubahan Bagian Kedua Puluh Tiga Bab IV, perubahan Pasal 31, penyisipan Pasal 31A, perubahan Bagian Ketiga Bab V, perubahan Bagian Kedua Puluh Tiga Bab V, perubahan Pasal 55, penyisipan Pasal 64A dan Pasal 64B, perubahan Lampiran XXV, Lampiran XXVI dan Lampiran XXVII.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 diubah.
311 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 69 Tahun 2021
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan
Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas
Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis
Daerah, Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan
Terpadu Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Semarang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta
tata kerja kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Semarang telah diatur dalam Peraturan
Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang
Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat,
Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu dan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang
Nomor 83 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011
Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Semarang; bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam
Pasal 2 huruf e angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor
13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang, perlu menyusun Peraturan
Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas
dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Semarang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi
Bab III Tugas, Fungsi dan Perincian Tugas
Bab IV Jabatan
Bab V Tata Kerja
Bab VI Ketentuan Peralihan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2021.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 dicabut.
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 70 Tahun 2021
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Nomor
105 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Serta Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gondo Suwarno Kelas
C pada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gondo Suwarno Kelas C pada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor
13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Semarang Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Serta
Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gondo
Suwarno Kelas C pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Semarang; bahwa dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan
efektifitas pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Gondo Suwarno perlu meninjau kembali
Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2020 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Gondo Suwarno Kelas C pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Semarang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
105 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Serta Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gondo Suwarno Kelas C
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (1) Pasal 5, perubahan ayat (3) Pasal 6, perubahan Paragraf 2 Bagian Ketiga Bab IV, perubahan Pasal 12, perubahan Paragraf 2 Bagian Kelima Bab IV, perubahan Pasal 18.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2021.
Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2020 diubah.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 71 Tahun 2021
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Nomor
106 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Serta Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan
Mangunkusumo Kelas C pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Semarang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kelas C pada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor
13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Semarang Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Serta
Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan
Mangunkusumo Kelas C pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Semarang; bahwa dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan
efektifitas pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo, perlu meninjau
kembali Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2020
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kelas C pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Semarang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
106 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Serta Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan
Mangunkusumo Kelas C pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (1) Pasal 5, perubahan ayat (3) Pasal 6, perubahan Paragraf 2 Bagian Ketiga Bab IV, perubahan Pasal 12, perubahan Paragraf 2 Bagian Kelima Bab IV, perubahan Pasal 18.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2021.
Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2020 diubah.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 74 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja, disebutkan bahwa Perangkat Daerah
menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2021-2026 yang diundangkan pada
tanggal 25 Agustus 2021; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis
Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah,
paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah ditetapkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2021-
2026
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang rencana strategis perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 75 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif bagi Usaha Mikro Perorangan yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 telah berdampak
pada keberlangsungan usaha ekonomi produktif, karena
banyak yang mengalami berbagai kerugian, sehingga
mempengaruhi stabilitas kegiatan usaha dan pertumbuhan
ekonomi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pada prinsipnya
disebutkan bahwa dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengupayakan
pemulihan usaha mikro dan usaha kecil antara lain berupa
bantuan permodalan dengan memprioritaskan kepada
usaha mikro dan usaha kecil yang terdampak untuk
pemulihan perekonomian masyarakat; bahwa dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan
untuk membantu keberlangsungan usaha ekonomi
produktif bagi usaha mikro perorangan yang terdampak
pandemi Corona Virus Disease 2019, maka diperlukan
dukungan dari Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian
Bantuan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Usaha
Mikro Perorangan Yang Terdampak Pandemi Corona Virns
Disease 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Bentuk Bantuan
Bab III Sasaran
Bab IV Kriteria Penerima Bantuan
Bab IV Mekanisme Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif
Bab IV Pertanggungjawaban
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
11 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
