Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan
pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah
terjadinya pengawasan yang tidak terencana serta
guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu
disusun Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan sesuai Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2018 ten tang
Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2019;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2018; Peraturan Gubemur Jawa Tengail Nomor 71 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2019 yang meliputi
Tujuan Kebijakan Pengawasan yaitu mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian, lnspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah, meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 81 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Penghargaan Kepada Atlet Dan Pelatih Olahraga Yang Berprestasi, Berdedikasi Dan Berjasa Terhadap Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa setiap warga daerah berhak memajukan,
memperjuangkan dalam membangun masyarakat dan
daerah, sehingga patut mendapatkan penghargaan atas
prestasi, dedikasi, dan jasa-jasa yang telah
didharmabaktikan bagi kemajuan daerah Kabupaten
Semarang;
bahwa pemberian penghargaan atas prestasi, dedikasi, dan
jasa-jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, guna
menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, dan
motivasi dalam rangka mendorong terwujudnya visi
Kabupaten Semarang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada
Atlet dan Pelatih Olahraga yang Berprestasi, Berdedikasi,
dan Berjasa Terhadap Kabupaten Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemberian Penghargaan Kepada Atlet Dan Pelatih Olahraga Yang Berprestasi, Berdedikasi Dan Berjasa Terhadap Kabupaten Semarang yang meliputi Penerima Penghargaan, Bentukpenghargaan, Persyaratan Calon Penerima Penghargaan, Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Daerah, Tata Cara Pemberian Penghargaan, Kewajiban Penerima Penghargaan, dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 76 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan kete ntuan dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian
Perusahaan Daerah Air Minum, jumlah Direksi
paling banyak 3 (tiga) orang direksi untuk jumlah
pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai
dengan 100.000 (seratus ribu);
bahwa jumlah pelanggan Perusahaan Daerah Air Min um
Kabupaten Semarang telah mencapai 4 7. 735 (em pat
puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima) maka
perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang
Nomor 53 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Semarang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 53 Tahun
2015 tentang Susunan Organisasi daan Tata Kerja
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1980; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 53 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang. Ketentuan Pasal 5 diubah, Ketentuan Pasal 28 diubah, Ketentuan dalam Lampiran diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2018.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 53 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang diubah.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 74 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong peran serta
pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Semarang dan masyarakat dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang berdasarkan Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012
ten tang Sistem Penanganan Pengaduan ( Whistle
Blower System) di Lingkungan
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
perlu Sistem Penanganan Pengaduan Tindak
Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Semarang;
bahwa agar pelaksanaan sistem penanganan
pengaduan tindak pidana korupsi sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar,
efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan
perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem
Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; P@raturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang yang meliputi batasan, mekanisme pengaduan, tindak lanjut, ekspose hasil audit investigasi atas laporan/ pengaduan whistle blower dan perlindungan terhadap whistle blower.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2018.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 73 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas dan
akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan
bebas Korn.psi, Kolusi Nepotisme serta peningkatan
pelayanan publik perlu dilaksanakan program reformasi
birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan
Zona Integritas;
bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona
Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
diatur pedoman pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang yang meliputi Tahapan Pembangunan Zona Integritas, Persyaratan Dan Mekanisme Pengajuan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani, dan Pembinaan Dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2018.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Dewan Kesenian Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung meningkatkan kegiatan masyarakat dan pembangunan dalam bidang kebudayaan di Kabupaten Semarang, maka Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan hibah Kepada Dewan Kesenian Kabupaten Semarang; b. bahwa agar pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, efektif, efisien berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan perlu disusun petunjuk pelaksanaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Dewan Kesenian Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, petunjuk teknis pemberian hibah dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2018.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 70 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktifitas kinerja sesuai tanggung jawabnya, maka kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) perlu diberikan tambahan penghasilan; b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950,Undang–Undang Nomor 67 Tahun 1958,Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003,Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, pemberian dan kriteria penilaian TPP, pelaksanaan pemberian TPP, PNS yang tidak berhak memperoleh TPP, pelaporan, penganggaran dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 69 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Bantuan Siswa Miskin Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah Di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka upaya untuk membantu kelancaran proses kegiatan belajar mengajar di Sekolah/Madrasah, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan kepada Peserta Didik Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah berupa beasiswa Bantuan Siswa Miskin; b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Bantuan Siswa Miskin Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Semarang perlu untuk ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Bantuan Siswa Miskin Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2009,Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Lampiran Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Bantuan Siswa Miskin Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiah, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Bantuan Siswa Miskin Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiah, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 68 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Quick Response System Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Semarang sehingga dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. bahwa dalam rangka menunjang terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlu dibangun suatu sistem layanan tindak cepat terhadap aduan masyarakat sehingga memberikan jaminan kenyamanan masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Quick Response System Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, Quick Respon System dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 64 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pencatatan dan Pengesahan Dana Yang Tidak Melalui Rekening Kas umum Daerah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan mekanisme pengelolaan dana yang tidak melalui rekening kas umum daerah oleh perangkat daerah maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pencatatan Dan Pengesahan Dana Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Semarang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pencatatan Dan Pengesahan Dana Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Bupati Semarang Nomor 92 Tahun 2017 yaitu tentang laporan realisasi dan belanja dana BOS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 92 Tahun 2017
11 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
