Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang yang meliputi batasan, mekanisme pengaduan, tindak lanjut, ekspose hasil audit investigasi atas laporan/ pengaduan whistle blower dan perlindungan terhadap whistle blower.
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat