Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Semarang No. 99 Tahun 2017 tentang Besaran Kompensasi Kerja Karena Resiko Kerja Bagi Petugas Pelaksana Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Dengan Perjanjian Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Kompensasi Kerja Karena Resiko Kerja Bagi Petugas Pelaksana Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dengan Perjanjian Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara
berkeadilan dan untuk memacu produktifitas kerja sesuai
dengan tanggung jawabnya, perlu diberikan kompensasi
karena resiko kerja kepada Petugas Pelaksana Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Perjanjian
Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Semarang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pemberian Kompensasi Kerja karena Resiko Kerja
bagi Petugas Pelaksana Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Dengan Perjanjian Kerja pada Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemberian Kompensasi Kerja Karena Resiko Kerja Bagi Petugas Pelaksana Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dengan Perjanjian Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang yang meliputi Pemberian Dan Kriteria Penilaian Kompensasi, Pelaksanaan Pemberian Kompensasi Kerja, Tenaga Pelaksana Yang Tidak Berhak Memperoleh Kompensasi Kerja Karena Resiko Kerja, Penganggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 99 Tahun 2017 tentang Besaran Kompensasi Kerja karena Resiko Kerja bagi Petugas Pelaksana Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Dengan Perjanjian Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018 dicabut.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 95 Tahun 2018
PERBUP Kab. Semarang No. 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peminjaman Peralatan Kebinamargaan
Untuk Kepentingan Masyarakat Di Wilayah
Kabupaten Semarang
PERBUP Kab. Semarang No. 13 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa
Penggunaan Peralatan Kebinamargaan
Di Kabupaten Semarang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Penggunaan Peralatan Kebinamargaan Di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat untuk pembangunan di wilayah Kabupaten
Semarang maka perlu meninjau kembali tarif Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Penggunaan
Peralatan Kebinamargaan;
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan
ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif
retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun
sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Penggunaan
Peralatan Kebinamargaan di Kabupaten Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Penggunaan Peralatan Kebinamargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Penggunaan Peralatan Kebinamargaan di Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peminjaman Peralatan Kebinamargaan Untuk Kepentingan Masyarakat Di Wilayah Kabupaten Semarang dicabut.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 94 Tahun 2018
PERBUP Kab. Semarang No. 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang
Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Semarang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman pelaksanaan transaksi Non tunai dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 910/ 1867 /SJ tentang Implementasi Transaksi
Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
pada intinya disebutkan bahwa Pemerintah Daerah
menetapkan kebijakan implementasi dan menyusun
rencana aksi pengelolaan keuangan daerah melalui
transaksi non tunai;
bahwa agar dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang
dapat berjalan efektif, efisien, tertib, transparan dan
mencerminkan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka
perlu disusun pedoman pelaksanaan Transaksi Non
Tunai Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Semarang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman pelaksanaan transaksi Non tunai dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang yang meliputi Ruang Lingkup, Jenis Penerimaan, Pembayaran Dan Pengecualian, dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dicabut.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 93 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Dan/Atau Tidak Mampu Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan
masyarakat khususnya warga masyarakat miskin
dan/atau tidak mampu di Kabupaten Semarang, perlu
meningkatkan akses pelayanan masyarakat bagi
masyarakat miskin dan/ atau tidak mampu yang belum
masuk Program Jaminan Kesehatan Nasional di
Kabupaten Semarang;
bahwa agar pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga
masyarakat miskin dan/ atau tidak mampu dapat berjalan
lancar, tertib dan tepat sasaran, perlu menetapkan
Pedoman Pelaksanaannya;
bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 96 Tahun 201 7
tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Daerah di Kabupaten Semarang, perlu ditinjau
kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Biaya
Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan/atau
Tidak Mampu Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan
Kesehatan Nasional di Kabupaten Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Dan/Atau Tidak Mampu Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Semarang yang meliputi Sasaran Penerima Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan, Persyaratan Penerima Bantuan, Besaran Bantuan, Pelayanan Kesehatan, dan Tata Cara Pembayaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 96 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Semarang dicabut.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 92 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Menteri Dala.m Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan
Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota
Direksi Badan U saha Milik Daerah perlu mengatur
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota
Dewan Pengawas dan Anggota DireksiPerusahaan Air
Minum Kabupaten Semarang;
bahwa Tata cara Pengangangkatan dan Pemberhentian
anggota Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan
Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam
huruf a untuk mewujudkan Tata Kelola Perusahaan
yang baik;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentangTata Cara
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan
Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Daerah
Air Minum Kabupaten Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1980; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang yang meliputi Dewan Pengawas, Direksi, Informasi Pelaksanaan Seleksi, dan Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
30 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 90 Tahun 2018
Pajak dan Retribusi DaerahStandar/PedomanDana Desa
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 ten tang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dan Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dan Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah merupakan wujud dari
pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan
kewenangan dan otonominya guna peningkatan
pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa, agar
tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakteristik
dan potensinya berdasarkan pada keanekaragaman,
partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan
pemberdayaan masyarakat;
bahwa agar dalam pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi
Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dapat terarah, terkendali dan dapat
dipertanggungjawabkan maka perlu ditetapkan Pedoman
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang
Tahun Anggaran 2019;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi
Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Bupati Semarang Nomor 88 Tahun 2018; Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 ten tang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dan Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018 dicabut.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 89 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 yang efektif, efisien, dan tertib sesuai
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku maka perlu disusun pedoman
pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang
Tahun Anggaran 2019;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Bupati Semarang Nomor 88 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019 yang meliputi Pelaksanaan APBD Dan Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
102 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 86 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Semarang Tahun 2018-2021
ABSTRAK:
bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi;
bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di
Kabupaten Semarang, maka perlu disusun
perencanaan pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah
Kabupaten Layak Anak Kabupaten Semarang Tahun
2018-2021;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Semarang Tahun 2018-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2018.
119 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 85 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua Kabupaten Semarang Tahun 2018-2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Target Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan / SDG's (Sustainable Development Goals)
pada tujuan ke 4 (empat) yaitu ''Menjamin kualitas
pendidikan yang inklusif dan merata serta
meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat
untuk semua" serta dalam rangka peningkatan dan
pemerataan pendidikan perlu melaksanakan program
Pendidikan Untuk Semua (PUS);
bahwa untuk mewujudkan Pendidikan Untuk Semua di
Kabupaten Semarang yang terstruktur, terarah dan
dapat dipertanggungjawabkan perlu disusun
Perencanaan Pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi
Daerah Pendidikan Untuk Semua Kabupaten Semarang
Tahun 2018-2021;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua Kabupaten Semarang Tahun 2018-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2018.
107 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 83 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Semarang
Nomor 445/0518/2009 tentang Penetapan Penerapan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK-BLUD) dengan Status Penuh Kepada
Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran Kabupaten
Semarang, Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran
Kabupaten Semarang merupakan Perangkat Daerah
yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya;
bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran
Kabupaten Semarang melaksanakan pekerjaan yang
dilakukan berdasarkan kontrak yang sumber dananya
berasal dari Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan
Umum Daerah tetapi karena berbagai kondisi, sampai
dengan akhir tahun anggaran masih terdapat pekerjaan
yang mempunyai asas manfaat yang tinggi dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat yang tidak
terselesaikan;
bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum
dalam penyelesaian pekerjaan yang belum selesai
sampai dengan akhir tahun anggaran dan berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014
tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka
Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan
Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014
Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka
Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan
Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, perlu mengatur
ketentuan mengenai Pelaksanaan Anggaran dalam
rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak
Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran
pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Ungaran Kabupaten Semarang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan
Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan yang
Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun
Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Ungaran Kabupaten Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Semarang Nomor 77 Tahun 2011; Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran Kabupaten Semarang yang meliputi Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Sisa Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, Penyediaan Dana, Adendum Kontrak, Tata Cara Penyelesaian Sisa Pekerjaan, Pembayaran Penyelesaian Sisa Pekerjaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
