peraturan wali kota (perwali) tentang tata cara pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada rumah sakit provider terhadap pasien yang tidak memiliki identitas kependudukan
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Rumah Sakit Provider terhadap Pasien yang Tidak Memiliki Identitas Kependudukan
ABSTRAK:
Bahwa Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar masyrakat di bidang pelayanan kesehatan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 28 H ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945 ; bahwa berdasarkan pertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pebayaran Klaim Pelayanan Kesehatan Kepada Rumah Sakit Provider Terhadap Pasien yang Tidak memiliki Identitas Kependudukan.
Dasar hukum Peraturan Walikota Medan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6) dan pasal 28 (H) ; UU No.8 Drt Tahun 1956 ; UU No.40 Tahun 2004 ; UU No.25 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009 ; UU No.23 Tahun 2014 ; PP No.22 Tahun 1973 ; PP No.50 Tahun 1991 ; PP No.35 Tahun 1992 ; PP No.58 Tahun 2005 ; PP No.50 Tahun 2007 ; PP No.18 Tahun 2016 ; PP No.18 tahun 2016 ; PerPres No.72 Tahun 2012 ; PerPres No.12 Tahun 2013 ; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 ; PERMENDAGRI No.22 Tahun 2009 ; PERMENKES No.71 Tahun 2013 ; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 ; PERMENKES No.28 Tahun 2014 ; PERDA Kota Medan No.7 Tahun 2009 ; PERDA kota Medan No.7 Tahun 2009 ; PERDA Kota Medan No.4 Tahun 2012 ; PERDA Kota Medan No.15 Tahun 2016.
Peraturan Walikota Medan ini mengatur tentang Ketentuan Umum , Maksud, Tata Cara Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan Kepada Rumah Sakit Provider Terhadap Pasien yang tidak memiliki identitas kependudukan, Hubungan Kerja Sama ,Pendanaan, Ketentuan Peralihan , Ketentuan Lain - Lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 40 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Perwali No. 41 Tahun 2012 Ttg Juknis Atas Perda Kota Medan No. 5 Tahun 2012 Ttg Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sertifikat Laik Fungsi
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Sertifikat Laik Fungsi.
Dasar Hukum Dari Peraturan Walikota Medan ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) ; UU No.8 Drt Tahun 1956 ; UU No.2 Tahun 2017 ; UU No.28 Tahun 2002 ; UU No.38 Tahun 2004 ; UU No.26 Tahun 2007 ; UU No.32 Tahun 2009 ; UU No.11 Tahun 2010; UU No.1 Tahun 2011 ; UU No.12 Tahun 2011 ; UU No.20 Tahun 2011 ; UU No.23 Tahun 2014 ; PP No.22 Tahun 1973 ; PP No.50 Tahun 1991 ; PP No.35 Tahun 1992 ; PP No.36 Tahn 2005 ; PP No.26 tahun 2008 ; PP No.15 Tahun 2010 ; PerPres No.73 Tahun 2011 ; PERMENPU N29/PRT/M/2006 ; PERMENPU No.30/PRT/2006 ; PERMENPU No. 06/PRT/M/2007 ; PERMENPU No.25PRT/2007 ; PERMENPU No.25/PRT/M/2007 ; PERMENPU No.26/PRT/M/2007 ; PERMENPU No.45/PRT/M/2007 ; PERMENPU No.24/PRT/M/2008 ; PERMENPU No.25/PRT/M/2008 ; PERMENPU NO.26 /PRT/M/2008 ; PERMENPU No.20/PRT//2009 ; PERMENPU No.16/PRT/M/2010; PERMENPU No.17/PRT/M/2010 ; PERMENPU No.18/PRT/M/2010 ; PERMENDAGRI No.32 TAHUN 2010 ; PERMENPU No.20/PRT/M/2011 ; PERMENPUPR No. 05/PRT/M/2016 ; PERDA Kota Medan No.13 Tahun 2011 ; PERDA Kota Medan No.2 Tahun 2012 ; PERDA Kota Medan No.5 Tahun 2012 ; PERDA Kota edan No.1 Tahun 2015 ; PERDA Kota Medan No.2 Tahun 2015.
Peraturan Wali Kota Medan Ini mengatur tentang ketentuan umum, Ketentuan ketentuan mengenai SLF, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2018.
32 hlm, Lampiran: 19 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Wali Kota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Moda Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyrakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan perizinan yang terpadu; bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang pendelagsian Sebagian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepalal DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota Medan ini adalah : UUD Tahun 1945 pasal 18 ayat (6), UU No.8 Drt Tahun 1956; UU No.14 Tahun 2008 ; UU No.25 Tahun 2009 ; UU No.28 Tahun 2009 ; UU No.23 Tahun 2014; PP No.22 Tahun 1973 ; PP No.50 Tahun 1991 ; PP NO.35 Tahun 1992 ; PP No.96 Tahun 2012 ; PP No.97 Tahun 2012 ; PP No.97 Tahun 2014 ; PerPres No.97 Tahun 2014 ; PERMENDAGRI NO.24 tahun 2006 ; PERMENDAGRI No.20 Tahun 2008 ; PERMENDAG No.90/M-DAG-PER-12-2014 ; PERMENPERIN No.64/M-IND/PER/7/2016; PERMENPAR No.18 Tahun 2016 ; PERDA Kota Medan No.15 Tahun 2016 ; PERWALI Kota Medan No.1 Tahun 2017.
Peraturan Walikota medan Ini mengatur tentang Ketentuan umum, Modal dan Tujuan, Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan, Pelaporan, pembinaan dan pengawasan dari Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2018.
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 42 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Permohonan, Syarat- syarat, dan Pengaturan Pemakaian Kekayaan Daerah Terhadap Sewa Tanah dan Atau Bangunan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan No. 44 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Medan Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Medan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 44 Tahun 2018
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOmoR 83 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUn 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MMENDIRIKAN BANGUNAN
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa pengaturan peraturan Wali Kota Medan No.83 Tahu 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Perlu dilakukan perubahan agar pelaksanannya semakin efektif guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau; bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk peraturan wali kota tentang perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanan peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Dasar Hukum dari Peraturan Wali Kota Medan Ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.8 Drt Tahun 1956; UU No.28 Tahun 2002 ; UU No.33 Tahun 2004 ; UU No.26 Tahun 2007 ; UU No.28 Tahun 2009 ; UU No.32 Tahun 2009 ; UU No.5 Tahun 2014 ; UU No.23 Tahun 2014 ; UU No.30 Tahun 2014 ; UU No.2 Tahun 2017 ; PP No.22 Tahun 1973 ; PP No.50 Tahun 1991 ; PP No.35 Tahun 1992 ; PP No.36 Tahun 2005 ; PP No.6 Tahun 2010 ; PP No.15 Tahun 2010 ; PP No.18 Tahun 2016 ; PP No.12 Tahun 2017 ; PERMENPU No.29/PRT/M/2006 ; PERMENDAGRI No.32 Tahun 2010 ; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 ; PERDA Kota Medan No.13 Tahun 2011 ; PERDA Kota Medan No.5 Tahun 2012; PERDA Kota Medan No.1 Tahun 2015 ; PERDA Kota Medan No.2 Tahun 2015; PERDA Kota Medan No.15 Tahun 2016; PERWALI Kota MedanNo.28 Tahun 2016; PERWALI Kota Medan No..1 Tahun 2017.
Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 83 Tahun 2017 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 05 Tahun 2012 Tentang retribusi izin mendirikan bangunan (berita Daerah Kota Medan tahun 2017 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Wali Kota Medan Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 83 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi izin mendirikan bangunan (Berita Daerah KOta Medan Tahun 2017 Nomor 98), Pasal yang diubah adalah sebagai berikut : pasa 21 ayat (1) ; Pasal 26 ;
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 45 Tahun 2018
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemenrintah Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perenacanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, maka peraturan wali Kota medan Nomor 38 tahun 2017 tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2018 perlu dilakukan perubahan karena tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun anggaran berjalan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk peraturan wali kota tentang perubahan atas peraturan walikota Medan No.38 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
Dasar hukum Dari PERWALI ini adalah : UUD Tahun 1945 pasal 18 ayat (6) ; UU No.8 Drt Tahun 1956 ; UU No.17 Tahun 2003 ; UU No.25 Tahun 2004 ; UU No.17 tahun 2007 ; UU No.23 Tahun 2014 ; UU No.22 Tahun 1973 ; PP No.58 Tahun 2005 ; PP No.8 Tahun 2008 ; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 ; PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017 ; PERDA Kota Medan No.7 Tahun 2009 ; PERDA Kota Medan No.8 Tahun 2009 ; PERDA Kota Medan No.11 Tahun 2016 ; PERDA Kota Medan No.15 Tahun 2016 ; PERDA Kota Medan No.1 Tahun 2018.
Peraturan Wali Kota Medan ini mengatur tentang perubahan atas peraturan wali kota Medan No.38 Tahun 2017 tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2018.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 38) Diubah Sebagai Berikut: Ketentuan angka 6 diubah, Di antara angka 7 dan angka 9 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7a, Di antara angka 9 dan angka 10 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 9a, Di antara angka 10 dan angka 11 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 10a ketnetuan angka 12 diubah, Di antara angka 13 dan angka 14 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 13a, ketentuan angka 14 idubah dan Di antara angka 14 dan angka 15 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 14a ; ketentuan pasal 2 , 3, 4 dan 5 diubah.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
