Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Usaha Milik desa
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan masyarakat Desa yang adil, makmur, dan sejahtera, diperlukan pengelolaan dan pemberdayaan seluruh potensi dan sumber daya Desa, sehingga diperlukan suatu badan usaha milik untuk pembangunan menuju masyarakat Desa yang adil, makmur dan sejahtera dapat tercapai.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Asas; Ruang Lingkup; Pendirian BUM Desa dan BUM Bersama; Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa; Rencana Program Kerja; Kepemilikan, Modal, dan Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama; Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama; Kerjasama; Pertanggungajwaban; Pembagian Hasil Usaha; Kerugian; Penghentian Kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama; Pembinaan dan Pengawasan; Larangan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2022.
26 Hlmn. Penjelasan 12 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak rokok yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat perlu adanya Kawasan Tanpa Rokok.
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 8 Tahun i999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2; Undang― Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang― Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang―Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1982; .Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/ MENKES IPr-II/2O11 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Dacrah Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten iangkat nornor l Tahun 2019.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pengawasan, kawasan tanpa rokok, satuan tugas penggerak KTR (STP - KTR), pemasangan iklan produk tembakau, peran serta masyarakat, pelaporan, tata cara pengenaan sanksi administratif, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2019.
12 Hlmn. Lampiran 2 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 19 Tahun 2021
PEMBENTUKAN, SUSUAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LANGKAT
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2021/No. 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susuan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dari Peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38, Peraturan Bupati Langkat Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di Bidang Kesehatan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat
Dasar Hukum dari Peraturan ini adalah UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1982; PP No. 10 Tahun 1986; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda No. 6 Tahun 2016; Perbu No. 44 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Tata kerja, Kewenangan dan Jabatan, Pengangkatan dan Pemberhentian dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2021.
8 Hlm, 1 Lamp
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2020
PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2017/No.2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat
ABSTRAK:
Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD maka perlu mengatur Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Drt Tahun 1956; UU No.,17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 1982; PP No.10 Tahun 1986; PP No.58 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.27 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; PP No.18 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 dan PERDAKAB LANGKAT No.6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Penghasilan Tunjangan Kesejahteraan Dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD, Ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2017.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 Hlm, Penjelasan: 5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 13 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan penghargaan terhadap pegawai atau pejabat yang mengemban rangkap jabatan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang tambahan penghasilan pegawai bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten langkat, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan
Dasar Hukum Peraturan ini: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1982; PP No. 10 Tahun 1986; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; MENPANRB No. 39 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA No. 9 Tahun 2007; PERDA No. 6 Tahun 2016; PERBUP No. 72 Tahun 2008; PERBUP No. 18 Tahun 2011; PERBUP No. 31 Tahun 2018; PERBUP No. 37 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang: Tambahan Penghasilan PNS di Laingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2021.
Pasal yang diubah adalah: Pasal 5 ayat (6) dan Lampiran I
11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 15 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN DAN PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD. 2018/ No.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan dan Persampahan Pada Dinas Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 dan berdasarkan Kajian Akademik Laboratorium Lingkungan, Persampahan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan dan Persampahan Kabupaten Langkat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 Drt Tahun 1956; UU No.18 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 1982; PP No.10 Tahun 1986; PP No.81 Tahun 2012; PERMEN LH No.06 Tahun 2009; PERMENDAGRI No.12 Tahun 2017; PERDAKAB LANGKAT No.06 Tahun 2016; PERBUP LANGKAT No.52 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas,Fungsi, Kepegawaian dan jabatan, Tata Kerja, Pembiayaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
13Hlm, Lampiran: 2
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 19 Tahun 2017
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD. 2017/ No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat terdapat beberapa perubahan tugas, sehingga perlu direvisi;
Bahwa berdasarkan pertimbangan diamaksud pada teks diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2017.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 25 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBTANTIF
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD. 2018/ No.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Subtantif
ABSTRAK:
Untuk mendayagunakan arsip dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan pertanggung jawaban pemerintahan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Jadwal Retensi Arsip Subtantif.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 Drt Tahun 1956; UU No.4 Tahun 1990; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 1982; PP No.10 Tahun 1986; PP No.28 Tahun 2012; PERDAKAB LANGKAT No.6 Tahun 2016; PERBUP LANGKAT No.61 Tahun 2016 dan PERBUP LANGKAT No.11 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Jadwal Retensi Arsip Subtantif dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyusutan Arsip dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2018.
87 Hlm, Lampiran: 80
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 10 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PENURUNAN STUNTING
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD. 2018/ No.10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penurunan Stunting
ABSTRAK:
Kejadian Stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Langkat sehingga menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat Tentang Penurunan Stunting.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 Drt Tahun 1956UU No.36 Tahun 2009; UU No.18 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 1982; PP No.10 Tahun 1986; PERPRES No.42 Tahun 2013; PEERMENTAN No.4 Tahun 2010; PERMENKES No.75 Tahun 2013; PERMENKES No.23 Tahun 2014; PERMENKES No.25 Tahun 2014; PERMENKES No.41 Tahun 2014 dan PERDA No.6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penurunan Stunting dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Azas,Tujuan dan Maksud, Pilar Penurunan Stunting, Ruang Lingkup, Pendekatan, Edukasi,pelatihan dan Penyuluhan Gizi, Penelitian dan Pengembangan, Pelimpahan wewenang dan Tanggung Jawab, Penajaman Sasaran Wilayah penurunan Stunting, Peran Serta Masyarakat, Pencatatan dan Pelaporan, Penghargaan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
12hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
