PENDELEGASIAN - KEWENANGAN - PENYELENGGARAN - PERIZINAN - BERUSAHA BERBASIS – RISIKO – PERIZINAN - BERUSAHA – UNTUK - MENUNJANG - KEGIATAN USAHA - PERIZINAN - NONBERUSAHA - DAN - NONPERIZINAN – KEPADA - KEPALA - DINAS – PENANAMAN - MODAL - DAN - PELAYANAN - TERPADU - SATU - PINTU - KABUPATEN - MANDAILING - NATAL
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2023 NOMOR 12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Dacrah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Peningkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang mengubah nomenklatur pada perangkat daerch yang membidangi urusan perizinan yang sebelumnya bemama Dines Penanaman Model Pelayanan Terpadu Satu Pintu berubah menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu schinggs dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 53 Tehun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risko, Perizinan Berusaha Unrak Menunjang Kegintan Usaha, Perizinan Nonberusaha Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanuman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandaling;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang 12 Nomor Tahun 1998, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 106 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM (Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup), PENDELEGASIAN KEWENANGAN, PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Berusaha untuk menunjuang Kegiatan Usaha, Perizinan Nonberusaha, Nonperizinan, Tim Teknis,Rekomendasi Teknis, Retribusi, Pelayanan Secara Elektronik), PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PENDAMPIAN DAN BANTUAN HUKUM dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2023.
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 47 Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
19 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 56 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Data Kabupaten Mandailing Natal
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, perlu diambil langkah-langkah untuk mensinergikan dan mengintegrasikan program kerja dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal secara terpadu; bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan, serta tata kelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai walidata tingkat Daerah dan walidata pendukung, produsen data tingkat Daerah serta Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, PRINSIP SATU DATA INDONESIA KABUPATEN MANDAILING NATAL (Umum, Standar Data, Meta Data, Interoperabilitas Data, Kode Referensi dan Data Induk), PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN MANDAILING NATAL (Umum, Dewan Pengarah, Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung, Produsen Data), POLA KOMUNIKASI SATU DATA KABUPATEN MANDAILING NATAL (Forum Satu Data, Sekretariat Satu Data), PENYELENGGARAAN SATU DATA (Umum, Perencanaan Data, Pengumpulan Data, Pemeriksaan Data, Penyebarluasan Data), PENDANAAN, KETENTUAN PERALIHAN, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2022.
14 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 55 Tahun 2022
PENETAPAN – NAMA – KECAMATAN – KELURAHAN – DAN – DESA – DI – KABUPATEN – MANDAILING – NATAL
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Nama Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Mandailing Natal
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan hasil pemutakhiran data kode desa dan data wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal terdapat beberapa perubahan nama Desa sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Adminstrasi Pemerintahan;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 10 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 19 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 45 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 46 Tahun 2007, dan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 3 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, dan PENUTUP,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 53 Tahun 2022
PENGELOLAAN – ZAKAT – APARATUR – SIPIL – NEGARA -, TENAGA – KERJA – SUKARELA – DAN – KARYAWAN – PERUSAHAAN – DI – KABUPATEN – MANDAILING – NATAL
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Zakat Aparatur Sipil Negara, Tenaga Kerja Sukarela dan Karyawan Perusahaan di Kabupaten Mandailing Natal
ABSTRAK:
Bahwa menunaikan zakat adalah kewajiban setiap orang Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam dan pemerintah berkewajiban memfasilitasi pelaksanaannya; bahwa sebagai bagian dari sumber dana potensial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, pengelolaan zakat perlu dilakukan secara teratur dan optimal; bahwa upaya pembinaan dan peningkatan penerimaan serta pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan Infaq di Kabupaten Mandailing Natal perlu diatur dengan Peraturan Bupati,
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016, dan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN, KADAR ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH, PENGHITUNGAN ZAKAT, INFAQ, ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT, MEKANISME PENGUMPULAN, PEMBIAYAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2022.
10 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 52 Tahun 2022
RENCANA – KERJA – PEMERINTAH – DAERAH – KABUPATEN – MANDAILING – NATAL – TAHUN – 2023
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa agar pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2023 dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2023; bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, PELAKSANAAN RKPD, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2022.
7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 49 Tahun 2022
PEDOMAN – PENGELOLAAN – DAN – IMPLEMENTASI – SISTEM – INFORMASI – MANAJEMEN – APARATUR – SIPIL – NEGARA – PEMERINTAH – KABUPATEN – MANDAILING – NATAL
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menigkatkan pelayanan kepegawaian terhadap Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan perubahan proses administrasi dengan memanfaatkan teknologi yang berbasis aplikasi; bahwa agar dalam pelaksanaan pengelolaan data kepegawaian dapat terintegrasi, informatif, akurat dan akuntabel dalam manajemen kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, maka perlu adanya pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pengelolaan sistem kepegawaian daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaiamana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, LAMPIRAN, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2022.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 48 Tahun 2022
Penggunaan – Dana – Kapitasi – Jaminan – Kesehatan – Nasional – Pada – Fasilitas – Kesehatan – Tingkat – Pertama – Milik – Pemerintah – Kabupaten – Mandailing – Natal
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka perubahan penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai ketentuan yang berlaku, maka perlu mengatur penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pernerintah Kabupaten Mandaililing Natal melalui Peraturan Bupati;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022, dan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2018.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, PEMANFAATAN DANA KAPITASI, PEMBAYARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN, DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PELAPORAN, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2022.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 47 Tahun 2022
KEDUDUKAN – SUSUNAN – ORGANISASI – TUGAS – DAN – FUNGSI – SERTA – TATA – KERJA – BADAN – KESATUAN – BANGSA – DAN – POLITIK
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal; bahwa Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mandailing Natal perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diganti;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, dan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI (Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional), TATA KERJA (Umum dan Pelaporan), dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 51 Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 46 Tahun 2022
KEDUDUKAN – SUSUNAN – ORGANISASI – TUGAS – DAN – FUNGSI – SERTA – TATA – KERJA – BADAN – KEPEGAWAIAN – DAERAH
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal; bahwa Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mandailing Natal perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diganti;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, dan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI (Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional), TATA KERJA (Umum dan Pelaporan), dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 61 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
