Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016
ABSTRAK:
Bahwa rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang wajib disusun Pemerintah Kabupaten Mempawah sebagai acuan dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No 25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.38 Tahun 2007, PP No.8 Tahun 2008, PP No.58 Tahun 2014, Permendagri No.54 Tahun 2010, Permendagri No.1 Tahun 2014, Permendagri No.27 Tahun 2014, Perda No.1 Tahun 2010.
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2015.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 18 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Bahwa untuk membiayai kebutuhan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan keperluan masyarakat, perlu adanya tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa di kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No 17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.58 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.22 Tahun 2015, Permendagri No.1 Tahun 2014, Permendagri No.111 tahun 2014, Permendagri No.112 Tahun 2014, Permendagri No.113 Tahun 2014, Permendagri No.114 Tahun 2014, Perda No.1 Tahun 2010, Perda No.7 Tahun 2014.
Dalam Perda ini diatur tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa di Kabupaten Mempawah tahun anggaran 2015 dalam 11 pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman dan 3 halaman penjelasan.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 17 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
bahwa untuk membiayai kebutuhan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa yang sesuai dengankewenangandesadankeperluanmasyarakat, perlu adanya Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa TahunAnggaran2015
UU NO 27 TAHUN 1959 , UU NO 17 TAHUN 2003 , UU NO 1 TAHUN 2004 , UU NO 15 TAHUN 2004 , UU NO 33 TAHUN 2004 , UU NO 12 TAHUN 2011 , UU NO 6 TAHUN 2014 , UU NO 23 TAHUN 2014 , PP NO 58 TAHUN 2005 , PP NO 38 TAHUN 2007 , PP NO 58 TAHUN 2014 , PP NO 43 TAHUN 2014 , PP NO 60 TAHUN 2014 , PERMENDAGRI NO 1 TAHUN 2014 , PERMENDAGRI NO 111 TAHUN 2014 , PEMENDAGRI NO 112 TAHUN 2014 , UPEMENDAGRI NO 113 TAHUN 2014 , PEMENDAGRI NO 114 TAHUN 2014 , PERDA NO 1 TAHUN 2010 , PERDA NO 7 TAHUN 2014
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum , Rincan alokasi dana desa , penyaluran dan pelaksanaan , penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
30 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 16 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa Dan Bendaharawan Desa Di Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintaha desa, perlu diberikan tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa dan bendaharawan desa di kabupaten Mempawah, perlu adanya penetapan penghasilan tetap aparatur pemerintah desa dan bendaharawan desa di kabupaten mempawah
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No 17 Tahun 2003, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.58 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Permendagri No.1 Tahun 2014, Permendagri No.111 tahun 2014, Permendagri No.112 Tahun 2014, Permendagri No.113 Tahun 2014, Permendagri No.114 Tahun 2014, Perda No.1 Tahun 2010, Perda No.7 Tahun 2014.
Dalam Perda ini diatur tentang ketentuan umum; penghasilan tetap aparatur pemerintah desa dan bendaharawan desa; rincian penghasilan; penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2015.
6 halaman dan 4 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 15 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengahpuasan Piutang Pajak Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pasal 168 ayat (1) UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No 6 Tahun 1983, UU No.19 Tahun 1997, UU No.23 Tahun 2014, PP No.31 Tahun 1986, Perda No.1 Tahun 2011, Perda no.1 Tahun 2012, Perda no.3 Tahun 2013;
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang lingkup dan Syarat Penghapusan Piutang Pajak Penatausahaan piutang Pajak; Kewenangan; Tata cara penghapusan Piutang; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 halaman dan 6 halaman penjelasan.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 14 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Pontianak
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 25, dan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
UU NO 27 TAHUN 1959 , UU NO 8 TAHUN 1981 , UU NO 33 TAHUN 2004 , UU NO 40 TAHUN 2004 , UU NO 28 TAHUN 2009 , UU NO 36 TAHUN 2009 , UU NO 44 TAHUN 2009 , UU NO 12 TAHUN 2011 , UU NO 24 TAHUN 2011 , PP NO 58 TAHUN 2005 , PP NO 101 TAHUN 2012 , PP NO 58 TAHUN 2014 , PP NO 12 TAHUN 2013 , PP NO 32 TAHUN 2014 , KEP NO 40 TAHUN 2001N , PEMENDAGRI 13 TAHUN 2007 , PEMENDAGRI NO 1 TAHUN 2014 , PEMENKES NO 19 TAHUN 2014 , PEMENKES NO 28 TAHUN 2014 , KEBEMENKES NO 93 TAHUN 1996 , KEMEKES NO 582 TAHUN 1997 , PERDA NO1 TAHUN 2010 , PERDA NO 7 TAHUN 2012 , PERBUP NO 8 TAHUN 2013
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum , Pemberian retribusi pelayanan kesehatan , Pelayan kesehatan masyarakat miskin dan masyarakat tertentu , Kelompok tindakan medik operatif , pengelolaan obat di puskesmas dan rsud , pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan d puskesmas dan rsud , Perencanaan anggaran subsidi di bidang kesehatan , Pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan , Pelayanan medik , Pelayanan general/medical check up , Pelayanan pemulasaraan jenazah , transportasi rujukan , Pelayanan penindakan dan penelitian , tatacara pemungutan retribusi , Tempat pembayaran dan cara penagihan , tatacara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi , tatacara penghapusan piutang , tatacara pemeriksaan retribusi , tatacara pengurangan,keringanan dan pembebsan retribusi , tatacara pengelolaan keuangan , Monitoring dan evaluasi ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
30 halaman dan 27 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 12 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pemilihan dan Pengangkatan Direksi Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan, pengelolaan manajemen dankinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mempawah secara profesional, perlu dilakukan pemilihan dan pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
UU NO 27 TAHUN 1959 , UU NO 5 TAHUN 1962 , UU NO 7 TAHUN 2004 , UU NO 33 TAHUN 2004 , UU NO 12 TAHUN 2011 , UU NO 23 TAHUN 2014 , PP NO 16 TAHUN 2005 , PP NO 38 TAHUN 2007 , PP NO 58 TAHUN 2014 , PEMENDAGRI NO 2 TAHUN 2007 , PEMENDAGRI NO 1 TAHUN 2014 , PERDA NO 11 TAHUN 1977 , PERDA NO 1 TAHUN 2010 , PERDA NO 7 TAHUN 2014
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum , Mekanisme pemilihan dan pangangkatan , Pelantikan , Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 11 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya kewaspadaan dini oleh masyaxakat;
UU NO 27 TAHUN 1959 , UU NO 2 TAHUN 2002 , UU NO 3 TAHUN 2002 , UU NO 16 TAHUN 2004 , UU NO 34 TAHUN 2004 , UU NO 24 TAHUN 2007 , UU NO 12 TAHUN 2011 , UU NO 17 TAHU 2013 , UU NO 23 TAHUN 2014 , PP NO 6 TAHUN 1988 , PP NO 38 TAHUN 2007 , PP NO 58 TAHUN 2014 , PEMENDAGRI NO 12 TAHUN 2006 , PEMENDAGRI NO 1 TAHUN 2014 , KEMENDAGRI NO 131 TAHUN 2003 , PERDA NO 1 TAHUN 2010 , PERDA NO 7 TAHUN 2014
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum , Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat , Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat , Pengawasan Dan Pelaporan , Sekretariat , Pendanaan , Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 10 Tahun 2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BANTUAN
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pontianak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
bahwa dalamrangka pelaksanaan ketentuanPasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 tentang PajakMineral Bukan Logam dan Batuan serta mempertimbangkan perkembangan nilai ekonomis atas jenis mineral bukan logam dan batuan, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Pontianak tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
UU NO 27 TAHUN 1959 , UU NO 17 TAHUN 12003 , UU NO 1 TAHUN 2004 , UU NO 28 TAHUN 2009 , UU NO 12 TAHUN 2011 , UU NO 23 TAHUN 2014 , PP NO 58 TAHUN 2005 , PP NO 58 TAHUN 2014 , PEMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006 , PEMENDAGRI NO 1 TAHUN 2014 , PERDA NO 1 TAHUN 2010 , PERBUP NO 12 TAHUN 2011 ,
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BANTUAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 9 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pencapaian Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perabagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antaxa Pemerintah Pusat dan Daerah, alokasi pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian PemerintahPusat dibagikan sebagai insentifkepadaDaerah Kabupaten/Kotayang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan BangunanPedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan;
UU NO 27 TAHUN 1959 , UU NO 12 TAHUN 1985 , UU NO 17 TAHUN 2003 , UU NO 33 TAHUN 2004 , UU NO 28 TAHUN 2009 , UU NO 12 TAHUN 2011 , UU NO 23 TAHUN 2014 , PP NO 16 TAHUN 2000 , PP NO 55 TAHUN 2005 , PP NO 58 TAHUN 2005 , PP NO 58 TAHUN 2014 , PEMENDAGRI NO 77 TAHUN 2014 , KEMENKE NO 1007 TAHUN 1985 , PERDA NO 1 TAHUN 2010
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum , Maksud Dan Tujuan , PUenerima Dan Pembayaran Insentif , Besaran Dan Alokasi Insentif , Penganggaran Dan Pertanggungjawaban , Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
