PERBUP Kab. Mempawah No. 11 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, maka berdasarkan pasal 5 ditetapkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Mempawah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.9 Tahun 2003, PP No.58 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perda No.5 Tahun 2016;
Dalam Perbup ini diatur tentang ketentuan Umum; Inspektorat Daerah kabupaten; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Kelompok Jabatan Fungsional; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016.
11 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 39 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.22 Tahun 1983, PP No.66 Tahun 2001, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.1 tahun 2010;
Ketentuan Umum; Jasa Pemeriksaan Pemotongan Hewan; Tata Cara Pelayanan Pemeriksaan/Pemanfaatan Rumah Potong Hewan; Persyaratan Hewan yang Disembelih; Pemberian Izin Pemotongan; bentuk dan Ukuran Blanko retribusi; Tata Cara Pembayaran; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 39 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Swalayan
ABSTRAK:
Bahwa kebebasan berusaha adalah hak masyarakat yang harus didorong sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 1999, UU No.32 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.7 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2014, Perpres No.112 Tahun 2007, Permendagri No.1 Tahun 2014, Perda No.3 Tahun 2014, ;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penyelenggaraan IUTS; Masa Berlaku; Daftar Ulang, Perubahan dan Penggantian Izin; Hak, kewajiban, larangan dan sanksi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
17 halaman dan 5 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa mengacu pada harga pasar yang berlaku di Wilayah Kabupaten Mempawah berdasarkan survey lapangan saat ini terdapat satuan harga barang dan jasa yang tidak sesuai, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 41 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 41 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2019;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, PP No.58 Tahun 2005, PP No.27 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2014, Perpres No.16 Tahun 2018, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.19 Tahun 2016, Permen Keu RI No. 37/PMK.02/2018, Perda No.5 Tahun 2016,
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 hal dan 4 hal lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 39 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Dan Toko Swalayan
ABSTRAK:
Bahwa kebebasan berusaha adalah hak masyarakat yang harus didorong sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 1999, UU No.32Tahun 2009, Uu No.12 tahun 2011 Permendagri No.1 Tahun 2014, Perda no.1 Tahun 2010, Perda No.3 Tahun 2014;
Dalam Perda ini diatur tentang ketentuan Umum; Penyelengagraan IUTS; Masa berlaku; Daftar Ulang, perubahan dan Penggantian izin; Hak, kewajiban, larangan dan Sanksi; Pemberdayaan, Pembinaan, Penagwasan dan Pengendalian; Ketentuan Peralihan; ketentuan Penutup; .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2015.
Pencabutan Perbup No.39 Tahun 2014
17 halaman dan 7 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 39 Tahun 2020
PERBUP Kab. Mempawah No. 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2021
PERBUP Kab. Mempawah No. 41 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2021
ABSTRAK:
Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2021, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang wajib disusun Pemerintah Kabupaten Mempawah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mempawah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2021;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, UU No.12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.8 Tahun 2008, PP No.58 Tahun 2014, PP No.2 Tahun 2018, PP No.12 Tahun 2019, Perpres No.2 Tahun 2015, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.22 Tahun 2018, Permendagri No.86 Tahun 2017, Permendagri No.90 Tahun 2019, Perda Kabupaten Mempawah No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2020.
5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu ditetapkan Peraturan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.27 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2014; PP No.71 Tahun 2010; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.19 Tahun 2016; Perda No.1 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah; Pelaksanaan dan Bentuk Pemanfaatan BMD; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2021.
11 Halaman dan 8 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 40 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Pontianak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mewajibkan setiap Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP);
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.17 Tahun 2003, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.11 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, PP No.65 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, Perpres No.70 Tahun 2012, Inpres No.5 Tahun 2004, Perda No.1 tahun 2010;
Ketentuan Umum; Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Kewenangan; Organisasi Unit Layanan Pengadaan; Pembiayaan; ketentuan Lain-lain; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah maka diperlukan Penerimaan dan Penyaringan Calon Aparatur Sipil Negara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.7 Tahun 1977; PP No.58 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2017; PP No.49 Tahun 2018; Permendagri No.80 Tahun 2015; PermenpanRB No.27 Tahun 2021; PermenpanRB No.28 Tahun 2021; PermenpanRB No.29 Tahun 2021; KepmenpanRB No.980 Tahun 2021; KepmenpanRB No.981 Tahun 2021; Perbkn No.14 Tahun 2018; Perbkn No.1 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ketentuan dan Persyaratan Umum CPNS dan PPPK; Ketentuan dan Persyaratan Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas; Panitia Seleksi Instansi dan Tahapan Pengadaan; Masa Sanggah; Pengangkatan Calon PNS dan Masa Percobaan; Pengangkatan Menjadi PPPK; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2021.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan landasan yuridis terkait kewenangan, tanggungjawab, dan lingkup pengawasan yang secara fungsional dilaksanakan oleh APIP perlu penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan yang dituangkan ke dalam Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di Lingkungan Pemerintah Kab. Mempawah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2011, , UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 58 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2017, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kab. Mempawah No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Mempawah No. 5 Tahun 2017, Perbup Mempawah No. 39 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Piagam Pengawasan Internal, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018.
5 Halaman, Lampiran: 6 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
