PERBUP Kab. Mempawah No. 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020
Mengubah :
PERBUP Kab. Mempawah No. 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177 /KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, perlu dilakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-Undang-Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5; Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2019
Ketentuan Pasal 1 diubah; Ketentuan Pasal 2 Diubah; Ketentuan Pasal 3 diubah; Ketentuan Pasal 3 Diubah; Ketentuan Pasal 4 Diubah; Ketentuan Lampiran I, Lampiran, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran XIV diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2020.
merubah Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2019
8 halaman peraturan dan 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat serta melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Gubernur atau Bupati/Walikota mendelegasikan Kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dfengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan verifikasi terhadap jenis dan kelompok perizinan dan non perizinan yang dimaksud pada Peraturan Bupati Mempawah nomor 46 Tahun 2019, terdapat jrnis dan kelompok perizinan yang perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.11 Tahun 1965, UU No.28 Tahun 1999, UU No.18 Tahun 2009, UU No.25 Tahun 2009, Uu No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.96 Tahun 2012, PP No.58 Tahun 2014, PP No.24 Tahun 2018, Perpres No.97 Tahun 2014, Perpres No.44 Tahun 2016, Perpres No.91 Tahun 2017, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.138 Tahun 2017, Perkep BKPM RI No.6 Tahun 2018, Perda No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mempawah nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2020.
5 HAL DAN 5 HAL LAMPIRAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENELITIAN DAN PENGUJIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENCAIRAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 216 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka meneliti dan menguji kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM), maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur dengan Peraturan Bupati Mempawah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Standar Operasional Prosedur Penelitian dan Pengujian Kelengkapan Dokumen Surat Perintah Membayar Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.13 tahun 2006, Permendagri No.55 Tahun 2008, Permendagri No.52 Tahun 2011, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.5 Tahun 2016, Perbup Pontianak No.17 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur; Bagan Alur (FLOWCHAT); Lembar Pengendalian Ceklis; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020.
9 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, CALON PNSD DAN PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHITUNG MULAI TANGGAL 1 APRIL DAN 1 MEI TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon PNSD dan Pensiunan PNS terhitung mulai tanggal 1 April dan 1 Mei Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2014, PP No.24 Tahun 2020, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.5 Tahun 2016, Perbup Mempawah No.78 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya; Pembayaran Tunjangan Hari Raya untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfinnasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban pajak di Kabupaten Mempawah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kabupaten Mempawah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 1983, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 2007, UU No.25 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.24 Tahun 2018, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.5 Tahun 2016,
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Jenis Layanan Publik Tertentu Yang Dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak; Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020.
6 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 29 Tahun 2020
PERBUP Kab. Mempawah No. 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020
PERBUP Kab. Mempawah No. 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan persyaratan atau kriteria Laporan APBD terkait COVID-19 berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (C0VID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/K.MK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, perlu dilakukan penyesuaian kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang-Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020; Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2019
Merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
Merubah Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2019
6 halaman peraturan dan 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 30 Tahun 2020
PERBUP Kab. Mempawah No. 9 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendorong pengembangan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara non tunai dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.30 Tahun 2002, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.55 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.55 Tahun 2008, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda Kabupaten Pontianak No.6 Tahun 2010, Perda Kabupaten Pontianak No.7 Tahun 2010, Perda Kabupaten Pontianak No.8 Tahun 2010, Perda Kabupaten Pontianak No.10 Tahun 2010, Perda Kabupaten Pontianak No.11 Tahun 2010, Perda Kabupaten Pontianak No.12 Tahun 2010, Perda Kabupaten Pontianak No.13 Tahun 2010, Perda Kabupaten Pontianak No.14 Tahun 2010, Perda Kabupaten Pontianak No.15 Tahun 2010, Perda Kabupaten Pontianak No.1 Tahun 2012, Perda Kabupaten Pontianak No.2 Tahun 2012, Perda Kabupaten Pontianak No.3 Tahun 2012, Perda Kabupaten Pontianak No.4 Tahun 2012, Perda Kabupaten Pontianak No.5 Tahun 2012, Perda Kabupaten Pontianak No.7 Tahun 2012, Perda Kabupaten Pontianak No.8 Tahun 2012, Perda Kabupaten Pontianak No.3 Tahun 2013, Perda Kabupaten Mempawah No.5 Tahun 2016, Perbup No.35 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembayaran Pajak daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 31 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, PENGISIAN KEMBALI UANG PERSEDIAAN DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil realokasi anggaran sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 dan Keputusan Bersama Menteri Dalam negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Batas Jumlah Uang Persediaan (UP), Pengisian Kembali Uang Persediaan (GU) dan batas penarikan tambahan uang persediaan (TU) serta mekanisme pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan penyesuaian
UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.5 Tahun 2015, Perda No.5 Tahun 2016, Perbup No 78 Tahun 2019
Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomro 1 Tahun 2020 tentang Batas Jumlah Uang Persediaan, Pengisian Kembali Uang Persediaan dan Batas Penarikan Tambahan Uang Persediaan Serta Mekanisme Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan pemerintah kabupaten mempawah tahun anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, PENGISIAN KEMBALI UANG PERSEDIAAN DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2020
4 hal dan 2 hal lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 32 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI API DI KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan terutama pada wilayah Desa yang terdapat lahan gambut yang berpotensi tinggi terjadinya kebakaran pada musim kemarau, dipandang perlu melibatkan peran serta masyarakat melalui Kelompok Masyarakat Peduli Api; bahwa untuk melibatkan peran serta masyarakat melalui Kelompok Masyarakat Peduli Api dalam rangka melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, perlu Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Api; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Api di Kabupaten Mempawah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.5 Tahun 1990, UU No.24 Tahun 1992, UU No.23 Tahun 1997, UU No.41 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 2014, UU No.24 Tahun 2007, UU No.32 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.12 Tahun 2011, PP No.27 Tahun 1999, PP No.4 Tahun 2001, PP No.45 Tahun 2004, PP No.6 Tahun 2007, PP No.22 Tahun 2008, Permen Pertanian No.98/Permentan/OT.140/9/2013, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda Provinsi daerah Tingkat 1 Kalbar No.06 Tahun1998, Perda Kabupaten Mempawah No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Organisasi; Sarana dan Prasarana; Pembinaan, Monotoring, Evaluasi, dan Pelaporan. Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 HAL DAN 8 HAL LAMPIRAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATE MEMPAWAH TAHUN AJARAN 2020/2021
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021 Point 2 huruf a dan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis penerimaan peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman-Taman Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2020/2021 di Kabupaten Mempawah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.20 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2005, PP No.17 Tahun 2010, PP No.58 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permen Pendidikan dan Kebudayaan No.43 Tahun 2015, Permen Pendidikan dan Kebudayaan No.44 Tahun 2019, Perda Kabupaten Mempawah No.5 Tahun 2016, Perbup Mempawah No.78 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pendahuluan; Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru; Persyaratan Peserta Didik Baru; Jalur Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB); Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru; Perpindahan Peserta Didik; Waktu Pelaksanaan PPDB; Pelaporan dan Evaluasi; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 HALAMAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
