Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

Menemukan 86 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 53 Tahun 2017

Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri pada Dinas Pendidikan

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERWALI Kota Depok No. 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pada Dinas Pendidikan

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2017

Pedoman Pengarusutamaan Gender Di Kota Depok

Hak Asasi Manusia

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok No. 02 Tahun 2017

Pencabutan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak

PENCABUTAN PERATURAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN PILIHAN

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD 2017/2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok

ABSTRAK:

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok dibentuk sebagai pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6015 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok, dinyatakan bahwa Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 15 Tahun 1999; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini mengatur bahwa Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2017.
3 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 10 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pajak dan Retribusi Daerah Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kota Depok No. 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mengubah :

PERDA Kota Depok No. 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok No. 07 Tahun 2017

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kota Depok No. 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mengubah :

PERDA Kota Depok No. 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Abstrak

PAJAK DAERAH

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 07, LD 2017/07

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

ABSTRAK:

Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8715 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dinyatakan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah bertentangan dengan lampiran huruf CC Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan angka 210 dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 15 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PERDA Kota Depok No 7 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini mengatur bahwa ketentuan dalam PERDA Kota Depok No 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah diubah sehingga berbunyi: Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dalam pengelolaan pajak daerah, basis data dipelihara dan dikembangkan secara terus menerus oleh Dinas. Walikota dapat mendelegasikan sebagian/seluruh kewenangannya di bidang pajak daerah kepada pejabat yang ditunjuk melalui Peraturan Walikota.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2017.
4 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok No. 14 Tahun 2017

Pedoman Operasional Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Depok

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Depok No. 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pengawasan Intern

Abstrak

PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, BD 2017/14

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Operasional Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Depok

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi di Kota Depok, perlu mengatur Pedoman Operasional Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Depok dalam Peraturan Walikota sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Operasional Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Depok.
UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; Permendagri No. 23 Tahun 2007; Perda Kota Depok No. 10 Tahun 2016; Perwali Depok No. 85 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pedoman Operasional Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Depok, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup Pengawasan; 3. Pembentukan Tim; 4. Pengawasan; 5. Telaah Sejawat; 6. Standar dan Kode Etik; 7. Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Inspektorat Kota Depok; 8. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2017.
12 halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2017.