Agraria, Pertanahan, Tata Ruang - Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 37, BD Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 37/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2018 serta perlu adanya kepastian dan perlindungan hukum dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi.
1. UU Nomor 5 Tahun 1999;
2. UU Nomor 18 Tahun 1999;
3. UU Nomor 36 Tahun 1999;
4. UU Nomor 28 Tahun 2002;
5. UU Nomor 26 Tahun 2007;
6. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;
7. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
8. UU Nomor 30 Tahun 2014;
9. PP Nomor 52 Tahun 2000;
10. PP Nomor 12 Tahun 2017;
11. PP Nomor 24 Tahun 2018;
12. Permenkominfo Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008;
13. Permenkominfo Nomor : 23/PER/M.KOMINFO/4/2009;
14. Peraturan Bersama Mendagri, Menteri Pekerjaan Umum, Menkominfo dan Kepala BPKM Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor : 3/P/2009;
15. Perda Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2010;
16. Perda Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011;
17. Perda Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2018;
18. Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016;
19. Perda Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017;
20. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017.
Ruang lingkup Peraturan Walikota meliputi:
a. penetapan zona;
b. penataan menara bersama;
c. pembangunan menara baru;
d. tata cara pemberian rekomendasi ;
e. tata cara perizinan;
f. pemasangan perangkat telekomunikasi;
g. pengawasan dan pengendalian;
h. kewajiban; dan
i. sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2019.
24 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 50, BD Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 50/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN TAHUN BUKU 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan dan tertib pelaksanaan Anggaran Perusabaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Tahun Buku 2020, maka perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2020;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2020.
1. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
3. PP Nomor 54 Tahun 2017;
4. Kepmendagri dan Otoda Nomor 8 Tahun 2000;
5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Permendagri Nomor 2 Tahun 2007;
7. Permendagri Nomor 6 Tahun 2017;
8. Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019.
Anggaran Pendapatan dan
Umum Daerah Air Minum Belanja Perusahaan Tirta Taman Sari Kota Madiun Tabun Buku 2020 dengan Rekapitulasi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini, terdiri dari :
a. Keadaan Pelanggan Aktif;
b. Produksi Air dan Penjualan Air;
c. Pendapatan dan Belanja;
d. Perputaran Kas (Cash Flow).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
15 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - kepegawaian/aparatur negara
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 23/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara Tahun 2021.
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021;
7. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
8. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017;
10. Perda Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2020;
11. Perwali Madiun Nomor 57 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perwali Madiun Nomor 12 Tahun 2021.
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 diberikan kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Daerah diberikan sebagai wujud penghargaan atas pengabdiannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BD Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 10/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta berdasarkan evaluasi pelaksanaan pemberian uang kinerja kegiatan kepada pegawai negeri sipil, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 45 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Uang Kinerja Kegiatan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 63 Tahun 2018 dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti.
1. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;
2. UU Nomor 5 Tahun 2014;
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
4. UU Nomor 11 Tahun 2020;
5. PP Nomor 53 Tahun 2010;
6. PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020;
7. PP Nomor 12 Tahun 2019;
8. Permenpan RB Nomor 63 Tahun 2011;
9. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
10. Permendagri Nomor 90 Tahun 2020;
11. Kepmendagri Nomor 900-4700 Tahun 2019;
12. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
13. Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016;
14. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017.
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2021.
27 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BD Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 6/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Keuangan Nomor 180/PMK.07/2019 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun Anggaran 2019, perlu dilakukan perubahan target anggaran Pendapatan Daerah;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu adanya perubahan.
1. UU Nomor 28 Tahun 1999;
2. UU Nomor 31 Tahun 1999;
3. UU Nomor 17 Tahun 2003;
4. UU Nomor 1 Tahun 2004;
5. UU Nomor 15 Tahun 2004;
6. UU Nomor 25 Tahun 2004;
7. UU Nomor 33 Tahun 2004;
8. UU Nomor 25 Tahun 2009;
9. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;
10. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
11. UU Nomor 20 Tahun 2019;
12. PP Nomor 109 Tahun 2000;
13. PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012;
14. PP Nomor 55 Tahun 2005;
15. PP Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010;
16. PP Nomor 8 Tahun 2006;
17. PP Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018;
18. PP Nomor 16 Tahun 2010;
19. PP Nomor 71 Tahun 2010;
20. PP Nomor 2 Tahun 2012;
21. PP Nomor 12 Tahun 2017;
22. PP Nomor 18 Tahun 2017;
23. PP Nomor 2 Tahun 2018;
24. PP Nomor 12 Tahun 2019;
25. Perpres Nomor 108 Tahun 2007;
26. Perpres Nomor 18 Tahun 2018;
27. Perpres Nomor 78 Tahun 2019;
28. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
29. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018;
30. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
31. Permendagri Nomor 62 Tahun 2017;
32. Permenkeu Nomor : 222/PMK.07/2017;
33. Permendagri Nomor 36 Tahun 2018;
34. Permendagri Nomor 130 Tahun 2018;
35. Permendagri Nomor 33 Tahun 2019;
36. Kepmendagri Nomor 061-5449 Tahun 2019;
37. Pergub Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2019;
38. Pergub Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2009;
39. Perda Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2017;
40. Perda Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2017;
41. Perda Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2018;
42. Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2011;
43. Perda Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2011;
44. Perda Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017;
45. Perda Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2017;
46. Perda Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2012;
47. Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2013;
48. Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016;
49. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017;
50. Perda Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017;
51. Perda Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019;
52. Perda Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2019;
53. Perwali Madiun Nomor 25 Tahun 2019;
54. Perwali Madiun Nomor 47 Tahun 2019.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :
- Pendapatan Rp. 1.075.628.869.000,00
- Belanja Rp. 1.296.885.284.205,00
- Pembiayaan Netto Rp. 221.256.415.205,00
- Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan Rp. 0,00.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2020.
12 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2020
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang - ilmu pengetahuan dan teknologi
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 32/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang MASTERPLAN SMART CITY KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024
ABSTRAK:
a. bahwa smart city merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui program kerja dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif dan integral, sehingga mampu memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat yang perlu dituangkan dalam Master Plan Smart City;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Masterplan Smart City Kota Madiun Tahun 2019-2024.
1. UU Nomor 25 Tahun 2004;
2. UU Nomor 26 Tahun 2007;
3. UU Nomor 11 Tahun 2008;
4. UU Nomor 14 Tahun 2008;
5. UU Nomor 25 Tahun 2009;
6. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;
7. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
8. PP Nomor 82 Tahun 2012;
9. PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019;
10. Perpres Nomor 95 Tahun 2018;
11. Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018;
12. Perda Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011;
13. Perda Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011;
14. Perda Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019.
Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi :
a. pendefinisian arahan strategis;
b. perencanaan infrastruktur;
c. rencana transisi;
d. kerangka kebijakan pemanfaatan TIK di Daerah sesuai dengan Masterplan Smart City.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.
240 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BD Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 2/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.
1. UU Nomor 25 Tahun 2009;
2. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
4. UU Nomor 11 Tahun 2020;
5. PP Nomor 5 Tahun 2021;
6. Perpres Nomor 97 Tahun 2014;
7. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017;
8. Permen Koperasi dan UMKM Nomor 11 Tahun 2018;
9. Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016;
10. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017;
11. Perwali Madiun Nomor 30 Tahun 2019.
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
a. pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
b. penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan;
c. penerbitan, penolakan, pembalalan, dan pencabutan izin;
d. legalisasi salinan izin;
e. Tim Koordinasi dan Tim Teknis.
f. pembinaan dan pengawasan: dan
g. Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen lzin Usaha dan/atau lzin Komersial atau Operasional.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.
13 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2021
Kesehatan - Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, BD Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 13/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK KOTA MADIUN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Madiun, Pemerintah Kota Madiun telah memberikan pelayanan kesehatan dan menjamin pembiayaannya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
1. UU Nomor 1 Tahun 2004;
2. UU Nomor 40 Tahun 2004;
3. UU Nomor 23 Tahun 2006;
4. UU Nomor 36 Tahun 2009;
5. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;
6. UU Nomor 24 Tahun 2011;
7. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
8. UU Nomor 11 Tahun 2020;
9. PP Nomor 101 Tahun 2012;
10. PP Nomor 12 Tahun 2017;
11. PP Nomor 12 Tahun 2019;
12. Perpres Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020;
13. Permenkes Nomor 001 Tahun 2012;
14. Permenkes Nomor 71 Tahun 2013;
15. Permenkes Nomor 9 Tahun 2014;
16. Permenkes Nomor 21 Tahun 2016;
17. Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permenkes Nomor 6 Tahun 2018;
18. Permenkes Nomor 76 Tahun 2016;
19. Permenkes Nomor 4 Tahun 2018;
20. Permenkes Nomor 3 Tohun 2020;
21. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
22. Permendagri Nomor 78 Tahun 2020;
23. Kepmenkes Nomor Hk.01.07/Menkes/813/2019;
24. Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2020;
25. Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2017;
26. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017.
Program Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi penduduk Daerah dalam rangka pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Nasional dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan dilakukan dalam bentuk:
a. pembayaran luran Jaminan Kesehatan Peserta; dan
b. Bantuan Iuran oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2021.
21 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 43 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 43, BD Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 43/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 83 TAHUN 2020 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP, PEGAWAI BLUD DAN BIAYA AKOMODASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN
ABSTRAK:
bahwa guna tertib pengelolaan keuangan daerah mengenai
pelaksanaan perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan
Walikota Madiun Nomor 83 Tahun 2020 tentang Biaya
Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, DPRD,
Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai BLUD
dan Biaya Akomodasi di Lingkungan Pemerintah Kota
Madiun dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi
dan kondisi pada saat ini, sehingga perlu diubah.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 83 Tahun 2020 tentang
Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara,
DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai
BLUD dan Biaya Akomodasi di Lingkungan Pemerintah
Kota Madiun.
Perjalanan dinas keluar daerah bagi Pejabat Negara, DPRD/Eselon IIa, dan Eselon IIb diberikan uang
representasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2021.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 73 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 73, BD Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 73/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka implementasi Program Prioritas
Nasional Penyederhanaan Birokrasi berdasarkan
ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam
Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi,
dipandang perlu melakukan perubahan terhadap
kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan
fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang;
b. bahwa Peraturan Walikota Madiun Nomor 70 Tahun
2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang, dipandang sudah tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
sehingga perlu diganti.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020.
Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;
b. Unsur Pembantu : Sekretariat;
c. Unsur Pelaksana :
1. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bidang Cipta Karya, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional;
3. Bidang Bina Marga, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional; dan
4. Bidang Tata Kota, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.
d. UPTD; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
17 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
