Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2021

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi: a. pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; b. penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan; c. penerbitan, penolakan, pembalalan, dan pencabutan izin; d. legalisasi salinan izin; e. Tim Koordinasi dan Tim Teknis. f. pembinaan dan pengawasan: dan g. Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen lzin Usaha dan/atau lzin Komersial atau Operasional.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2021 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU

T.E.U.

Indonesia, Kota Madiun

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Madiun

Tanggal Penetapan

05 Januari 2021

Tanggal Pengundangan

05 Januari 2021

Tanggal Berlaku

05 Januari 2021

Sumber

BD Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 2/G

Subjek

PELIMPAHAN KEWENANGAN/PENUGASAN PEJABAT NEGARA/PENUGASAN BUMN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Madiun

Bidang

Halaman ini telah diakses 96 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perwal 2 tahun 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BD Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 2/G
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU
ABSTRAK:	bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti. 1. UU Nomor 25 Tahun 2009; 2. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; 3. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; 4. UU Nomor 11 Tahun 2020; 5. PP Nomor 5 Tahun 2021; 6. Perpres Nomor 97 Tahun 2014; 7. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017; 8. Permen Koperasi dan UMKM Nomor 11 Tahun 2018; 9. Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016; 10. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017; 11. Perwali Madiun Nomor 30 Tahun 2019. Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi: a. pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; b. penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan; c. penerbitan, penolakan, pembalalan, dan pencabutan izin; d. legalisasi salinan izin; e. Tim Koordinasi dan Tim Teknis. f. pembinaan dan pengawasan: dan g. Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen lzin Usaha dan/atau lzin Komersial atau Operasional.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021. 13 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2021

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT