Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Persiapan Bumisari Dalam Kecamatan Mantewe
ABSTRAK:
Bahwa untuk melakaanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Peraturan Nomor 43 Tahun tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Bumisari dalam Kecamatan Mantewe.
Dasar Hukum : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; ndang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2028; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 20 tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupataen Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu bomor 2 Tahun 2022.
Peraturan ini memuat tentang : PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BUMISARI DALAM KECAMATAN MANTEWE.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
PEMBENTUKAN, LUAS, CAKUPAN WILAYAH, PUSAT PEMERINTAHAN DAN BATAS DESA;
PENGANGKATAN PENJABATA KEPALA DESA PERSIAPAN;
TUGAS DAN WEWENANG PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN;
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DAN STRUKTUR ORGANISASI DESA PERSIAPAN;
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA PERSIAPAN;
HAK KEUANGAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PERSIAPAN;
PENDANAAN DESA PERSIAPAN;
PEMBINAAN DAN PEGAWASA DESA PERSIAPAN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara PerubahanRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, danRencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006;. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018;Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18Tahun2020;. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008;Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor86 Tahun 2017;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021;Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 031 Tahun 2022;Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun2022
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan sistematika;Ketentuan Umum;Rencana Kerja Pemerintah Daerah;Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;Ketentuan Lain-lain;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 61 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor17/PER/M.KOMINFO/03/2009;. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor01/PER/M/KOMINFO/01/2010;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah BumbuNomor1Tahun 2012;. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016;Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 46 tahun2014;Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun2022;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Objek,Sujek,dan Penggolongan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;Penyesuaian Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 60 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah BumbuNomor18 Tahun 2015 tentang Retribusi Tempat Rekreasi danOlahraga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangPeninjauan Kembali Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;ndang-Undang Nomor 10 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor18 Tahun 2015;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016;Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu nomor 20 Tahun 2015 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapakan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Menteri Tenaga KerjadanTransmigrasi Republik Indonesia NomorPER.02/MEN/III/2008; Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri KeuanganNomor11/PMK.07/2010; Peraturan Daerah KabupatenTanah Bumbu Nomor 20 tahun 2015
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Tata Cara Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluarsa; Tata Cara Pengurangan, Kekeringan dan Pembebasan Retribusi; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Tata Cara Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2022.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 58 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yangprofesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, diselenggarakan penerapan sistem merit dan pola karier pegawai negeri sipil berdasarkan perencanaan dan pengembangan karier;
Bahwa Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan pedoman pola karier pegawai negeri sipil;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Manajemen Karier Pegawai
Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022.
Peraturan ini memuat tentang : PENYELENGGARAAN MANAJEMEN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
BASIS DATA PNS;
PENGEMBANGAN KARIER;
PENGEMBANGAN KOMPETENSI;
POLA KARIER;
PROMOSI;
PROSES PENYAMPAIAN USUL MUTASI DAN/ATAU PROMOSI JABATAN ADMINISTRATOR, PENGAWAS, DAN JF;
MUTASI;
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2022.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 57 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dan Pengawasan Dana Desa Kepada Camat
ABSTRAK:
bahwa untuk efektivitas dan kualitas pengawasan dan pembinaan pengelolaan dana desa melalui evaluasi rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa dan pengawasan dana desa, perlu dilakukan pendelegasian kewenangannya; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati dapat mendelegasikanevaluasi rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa kepada camat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengawasan Dana Desa kepada Camat;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2020; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 40 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengawasan Dana Desa Kepada Camat Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Pelaksanaan dan Penarikan Pendelegasian Kewenangan; Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi; Pengawasan Dana Desa; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengendalian; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2022.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 56 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penegasan Batas Desa Karang Sari Kecamatan Kusan Hulu dengan Desa Rejowinangun Kecamatan Karang Bintang, Dan Desa Karang Rejo Kecamatan Karang Bintang, Desa Danau Indah Kecamatan Batulicin, Desa Anjir Baru Kecamatan Kusan Hulu, Desa Binawara Kecamatan Kusan Hulu, Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu, Desa Pacakan Kecamatan Kusan Hulu, Desa Guntung Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa,batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Desa Karang Sari Nomor 174/DKRS/VI/2022 tanggal 08Juni 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkanPeraturan Bupati tentang Penegasan Batas DesaKarangSari Kecamatan Kusan Hulu Dengan Desa RejowinangunKecamatan Karang Bintang, Dan Desa KarangRejoKecamatan Karang Bintang, Desa DanauIndahKecamatan Batulicin, Desa Anjir Baru KecamatanKusanHulu, Desa Binawara Kecamatan KusanHulu, DesaWonorejo Kecamatan Kusan Hulu, DesaPacakanKecamatan Kusan Hulu, Desa Guntung KecamatanTelukKepayang Kabupaten Tanah Bumbu;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Penegasan Batas Desa Karang Sari Kecamatan Kusan Hulu Dengan Desa Rejowinangun Kecamatan Karang Bintang, dan Desa Karang Rejo Kecamatan Karang Bintang, Desa Danau Indah Kecamatan Batulicin, Desa Anjir Baru Kecamatan Kusan Hulu, Desa Binawara Kecamatan Kusan Hulu, Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu, Desa Pacakan Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penegasan Penegasan Batas Desa Karang Sari Kecamatan Kusan Hulu Dengan Desa Rejowinanggun Kecamatan Karang Bintang, dan Desa Karang Rejo Kecamatan Karang Bintang, Desa Danau Indah Kecamatan Batulicin, Desa Anjir Baru Kecamatan Kusan Hulu, Desa Binawara Kecamatan Kusan Hulu, Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu, Desa Guntung Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu; Peta Batas Wilayah; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2022.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Edaran (SE) Sekretaris Jendral
Kemendikbudristek Nomor 6998/A5/HK.01.04/2022tanggal 25 Januari 2022, PPDB Tahun 2021/2022 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikandan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas ,dan Sekolah Menengah Kejuruan; bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dankelancaranpenerimaan peserta didik baru serta untuk mendorongakses layanan pendidikan perlu mengatur tata cara penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak,Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023 Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru; Perpindahan Peserta Didik; Rombongan Belajar Ke Sekolah; Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru; Laporan; Larangan; Sanksi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2022.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 54 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sinar Bulan dengan Desa Sungaidanau, Desa Jombang, Desa Satui Barat dan Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pembentukan desa Sinar Bulan dan Desa Pendamaran Jaya di Kecamatan Satui Tanah Bumbu;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sinar Bulan dengan Desa Sungaidanau, Desa Jombang, Desa Satui Barat, dan Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022.
Peraturan ini memuat tentang : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SINAR BULAN DENGAN DESA SUNGAIDANAU, DESA JOMBANG, DESA SATUI BARAT DAN DESA SATUI TIMUR KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
RUANG LINGKUP;
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA;
LUAS WILAYAH;
PETA BATAS WILAYAH;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2022.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
