Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Parkir Berlangganan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum bahwa “ retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan” maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan
Peraturan Bupati Majene tentang Retribusi Parkir Berlangganan;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang No.30 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.38 Tahun 2004; UU No.22 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.37 Tahun 2011; PP No.79 Tahun 2013; PP No.18 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Nama Objek Dan Subyek Retribusi Parkir Berlangganan, Tata Cara Berlangganan, Masa Berlaku Kartu Langganan, Dan Tata Cara Pemungutan Retribusi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2021.
13 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,
Pemerintah Daerah perlu menyiapkan acuan yang akan dipedomani dalam rangka pelaksanaan pengelolaan
keuangan di Kabupaten Majene dan dalam rangka tertib pelaksanaan pengelolaan keuangan di Kabupaten Majene, perlu menetapkan peraturan daerah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Keuangan Daerah meliputi:
a. hak pemerintah Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
b. kewajiban pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
c. Penerimaan Daerah;
d. Pengeluaran Daerah;
e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2016
108 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2021
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Obyek Pajak meliputi semua penyelenggaraan Reklame
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 18 Tahun 2012
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Disempurnakan Perangkat Daerah Kabupaten Majene, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permenkes No.44 Tahun 2016; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.12 Tahun 2017; Permenkes No.43 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja UPTD Puskesmas di lingkungan Kabupaten Majene
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2021.
9 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelayanan Kepemudaan
ABSTRAK:
bahwa untuk membangun pemuda diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembagunan disegala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam membangun potensi pemuda yang inovatif, kreatif, mandiri dan berdaya saing mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah perlu penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda secara terencana, sistematis, terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.20 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.17 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.41 Tahun 2011; Perpres No.66 Tahun 2017; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Koordinasi Dan Kemitraan Kepemudaan, Peran, Tanggung Jawab, Dan Hak Pemuda, Pemberdayaan, Pengembangan Dan Organisasi Kepemudaan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah secara efektif dan efisien serta untuk menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu ditetapkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022;
bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Perpres 29 Tahun 2014; Perpres 18 Tahun 2020; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 17 Tahun 2021; Perda Provinsi Sulbar No. 8 Tahun 2017; Perda Kab. Majene No. 9 Tahun 2012
Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2021, terdiri dari:
- Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggara Pemerintahan.
- Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
- Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, dan
- Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2021.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majene Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelarasan kebijakan daerah dalam menyusun pedoman standar harga satuan sesuai
peraturan perundang-undangan lampiran Peraturan Bupati Majene Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 perlu diubah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.7 Tahun 2021; UU No.15 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.33 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.33 Tahun 2020; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Majene Nomor 11 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022 Nomor 11) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati Majene Nomor 6 Tahun 2021
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.113 Tahun 2020; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.20 Tahun 2018; Permenkeu No.222/PMK.07/2020; Permendes PDTT No.13 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Penghitungan Pembagian Dana Desa Ke Setiap Desa, Penetapan Rincian Dana Desa, Mekanisme Dan Penyaluran Dana Desa, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2021.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu pedoman yang
mengatur tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan kepada kepala DPMPTSP, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2021; PP No.6 Tahun 2021; Perpres No.97 Tahun 2014; Permendagri No.100 Tahun 2016; Permendagri No.138 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman dalam pemberian pelayanan perizinan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tepat waktu, dan dasar pelayanan yang terkoordinasi dan terpadu dalam sebuah wadah penyelenggara perizinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2021.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Lalu Lintas Hewan/Ternak Dan/Atau Bahan Asal Hewan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dan salah satu upaya dalam menjaga keamanan konsumsi bahan asal hewan serta kestabilan stok bibit dan populasi ternak, dipandang perlu tindakan pengembangan dan pengendalian populasi ternak, perlindungan terhadap kesehatan hewan dan pencegahan penyebaran penyakit hewan menular serta pengendalian ternak keluar dan masuk daerah;
untuk mencapai maksud tersebut diperlukan pengaturan pemasukan dan pengeluaran ternak dan/atau
bahan asal ternak
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1981; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; U No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.41 Tahun 2014; PP No.47 Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perizinan Lalu Lintas Ternak Dan Atau Bahan Asal Ternak, Jenis Ternak Dan Atau Bahan Asal Ternak Yang Dapat Dikeluarkan Dan Dimasukkan, Prosedur Pengeluaran Ternak Dan/Atau Bahan Asal Ternak, Persyaratan Ternak Dan/Atau Bahan Asal Ternak Yang Dapat Dikeluar/Masukkan, Dan Pengawasan Lalu Lintas Ternak Dan/Atau Bahan Asal Ternak
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2021.
11 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
