Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
ABSTRAK:
Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1981; UU No.7 Tahun 1996; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No.58 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No.38 Tahun 2008; PP No.38 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; Perda Kabupaten Majene No.13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Majene No.3 Tahun 2011; Perda Kabupaten Majene No.21 Tahun 2011.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Tata Cara Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Retribusi, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Tempat Pembayaran Retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2014.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 35 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene
ABSTRAK:
dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene diperlukan standar operasional dan prosedur pelayanan informasi publik.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua UU No.32 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2009; PP No.105 tahun 2000; PP No.38 tahun 2007; PP No.61 tahun 2010; Perda Kabupaten Majene No.12 Tahun 2008 sebagamana telah diubah dengan Perda Kabupaten Majene No.12 Tahun 2011.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Tata Cara Pelayanan Informasi, SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2014.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 33 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mammis Kabupaten Majene
ABSTRAK:
untuk implementasi ketentuan padal 7 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) PP No.11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik dan Keputusan Menteri Perhubungan No.KM 15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Radio Siaran FM (Frekuensi Modulation), maka dipandang perlu mendirikan suatu Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio guna menyelenggarakan kegiatan penyiaran lokal dan regional di Kabupaten Majene.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.32 Tahun 2002; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; PP No.11 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Bentuk dan Nama Lembaga Penyiaran dan Sumber BiayaLPPL RADIO MAMMIS Kabupaten Majene.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2014.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 32 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Dan Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu
ABSTRAK:
untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah No.23 tahun 2012 tentang Beasiswa Siswa dan Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu, serta untuk menjamin pemberian beasiswa agar terlaksana secara transparan, akuntabel, berkelanjutan, dan demokratis berasaskan persamaan, pemerataan, dan berkeadilan, diperlukan Pedoman yang menjadi acuan dalam rangka Pemberian Beasiswa Bagi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu tersebut.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.39 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2002; UU No.20 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.9 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.39 Tahun 1992; PP No.48 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2010; Perda Kabupaten Majene No.9 Tahun 2006; Perda Kabupaten Majene No.23 Tahun 2012.
dalam Peraturan BUpati ini diatur mengenai Kriteria Penerima Beasiswa, Tata Cara Pemberian Bantuan dan Biaya, Pertanggungjawaban dan Pengawasan dalam Pengelolaan Dana Beasiswa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2014.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 29 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majene Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2014
ABSTRAK:
sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka peraturan Bupati Majene No.12 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud, perlu ditinjau kembali.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.30 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.8 Tahun 2008; Perda Kabupaten Majene No.9 Tahun 2006; Perda Kabupaten Majene No.11 Tahun 2008; Perda Kabupaten Majene No.12 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Majene No.2 Tahun 2011; Perda Kabupaten Majene No.13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Majene No.3 Tahun 2011 kemudian diubah lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene No.14 Tahun 2012; Perda Kabupaten Majene No.14 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Majene No.4 Tahun 2011 kemudian diubah lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene No.6 Tahun 2013; Perda Kabupaten Majene No.15 Tahun 2008; Perda Kabupaten Majene No.22 Tahun 2012; Perda Kabupaten Majene No.7 Tahun 2013; Perda Kabupaten Majene No.9 Tahun 2012; Perda Kabupaten Majene No.10 Tahun 2012; Perda Kabupaten Majene No.12 Tahun 2012; Perda Kabupaten Majene No.1 Tahun 2013; Perda Kabupaten Majene No.5 Tahun 2013.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai perubahan pada ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Majene No.12 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2014.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2014.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 27 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah
ABSTRAK:
untuk terwujudnya kepastian hukum dalam upaya pemulihan kerugian Daerah agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien di Kabupaten Majene, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya.
no.dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959;UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU 43 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No..1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.20 tahun 2001; PP No.9 Tahun 2003; PP No.14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.33 Tahun 2006; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.53 Tahun 2010; Perda Kabupaten Majene No.2 Tahun 2013.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Informasi, Pelaporan, Dan Pemeriksaan Kerugian Daerah, Sidang Majelis Pertimbangan, Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah, dan Bentuk Penyelesaian Kerugian Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2014.
21 halaman, Lampiran 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 25 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Majene No.10 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan, perlu ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaan.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1981; UU No.16 Tahun 1985; UU No.4 Tahun 1992; UU No.32 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 2002; UU No.10 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.38 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; PP No.35 Tahun 1991; PP No.52 Tahun 2000; PP No.66 Tahun 2001; PP No.36 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.20 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.50 Tahun 2007; Perda Kabupaten Majene No.10 tahun 2010.
Tata Cara, Persyaratan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan Besarnya Koefisien Bangunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2014.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 24 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kualitas Piutang, Piutang Daerah, Dan Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Majene
ABSTRAK:
dalam rangka penyajian piutang neraca Pemerintah Kabupaten Majene yang dihitung dengan nilai bersih, diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan piutang yang tidak tertagih berdasarkan atas penggolongan kualitas piutang.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; PP No.58 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; Perda Kabupaten Majene No.9 Tahun 2006.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Kualitas Piutang, Piutang Daerah, Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Penatausahaan Piutang, dan Restrukturisasi terhadap Debitur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2014.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 22 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
dalam melaksanakan ketentuan Pasal 89 Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2015.
dasar hukum; UU No.29 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; Perda Kabupaten Majene No.9 Tahun 2006.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2015.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 21 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kualitas Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Majene
ABSTRAK:
dalam rangka penyajian investasi dana bergulir neraca Pemerintah Kabupaten Majene yang dihitung dengan nilai bersih, diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih berdasarkan atas penggolongan kualitas dana bergulir.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; Perda Kabupaten Majene No.9 Tahun 2006.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Dana Bergulir, Penatausahaan Dana Bergulir, Kualitas Dana Bergulir, dan Restrukturisasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2014.
mencabut berlakunya Peraturan Bupati Majene No.27 Tahun 2013.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
