Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 691 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau No. 3 Tahun 2016

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah Kota Baubau

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Walikota Baubau Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Daerah Kota Baubau

Download file:

Perwali Baubau No.03 Tahun 2016.pdf

pembentukan

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, BD.2016 / NO.3

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah Kota Baubau

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama di bidang pengadaan barang/jasa, perlu dilakukan upaya perbaikan dalam proses dan mekanisme sehingga lebih terpadu, efektif, efisien, dan transparan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Pemerintah Kota Baubau membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai lembaga yang memberikan pelayanan di bidang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Baubau; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Baubau;
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
BAB I Ketentuan Umum BAB II Maksud dan Tujuan BAB III Kedudukan dan Fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) BAB IV Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAB V Tugas Pokok, Wewenang dan Tanggung Jawab Serta Persyaratan dan Larangan Menjadi Kepala ULP dan Pokja unit Layanan Pengadaan (ULP) BAB VI Mekanisme dan Prosedur BAB VII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau No. 25 Tahun 2015

Program Beasiswa Masyarakat Berprestasi

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Perwali Baubau No.25 Tahun 2015.pdf

program

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25, BD.2015 / NO.25

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Program Beasiswa Masyarakat Berprestasi

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, PemerintahKotaBaubauberwenangdalampenyelenggaraan pendidikan; b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikanmenyebutkanbahwapemberianbeasiswaoleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannyadiaturdengan PeraturanKepala Daerah; c. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, makapemerintahdaerahdipandangperluuntuk membantu dan member kesempatan kepada masyarakat untukdapatmeningkatkankualifikasipendidikannyadalam bentukpemberianbeasiswaberprestasi; d.bahwauntukefektivitasdanoptimalisasipengelolaan program beasiswamasyarakatberprestasiagar lebihtepatsasaran, tepatjumlahdantepatwaktu, makaperluadanyapengaturan untukpelaksanaanya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c danhurufdmakaperlumenetapkan Peraturan Walikota Baubau tentang Program Beasiswa MasyarakatBerprestasi;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-UndangNomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4586); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. PeraturanPemerintahNomor 19 Tahun 2005 tentangStandar NasionalPendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama danPendidikanKeagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang PendanaanPendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 91, TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4894); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentangPerubahanAtasPeraturan PemerintahNomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaandan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5157); 12.PeraturanDaerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-BauNomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasidan tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau(Lembaran DaerahKota Baubau Tahun 2011 Nomor 2); 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III SASARAN DAN JANGKA WAKTU BAB IV PERSYARATAN PENERIMA BAB V MEKANISME SELEKSI CALON PENERIMA BEASISWA BAB VI PENYALUR DANA BEASISWA BAB VII PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIANBEASISWA BABVIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
7

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau No. 24 Tahun 2015

Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Lingkup Pemerintah Kota Baubau

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perwali Kota Bau-Bau No. 80 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lingkup Pemerintah Kota Baubau

Download file:

Perwali Baubau No.24 Tahun 2015.pdf

TATA CARA

2015

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 24, BD.2015 / NO.24

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Lingkup Pemerintah Kota Baubau

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah danRetribusi, maka perlu diatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi DaerahLingkup Pemerintah Kota Baubau; b. bahwa sebagai upaya mendorong Peningkatan Kinerja pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentangPembentukan Kota Baubau (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049); 4. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234); 5. Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang PerubahanKedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010Nomor119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5161); 7. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Baubau (Lembaran DaerahKota Baubau Tahun 2011 Nomor 2); 8. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2015 Nomor 5); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita NegeraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 10.Peraturan Walikota Baubau Nomor 5 Tahun 2014 tentang PelimpahanKewenanganPajak Daerah dan Retribusi Daerah 11.Peraturan Walikota Baubau Nomor 127 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BaubauTahun 2015;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN BAB III KETENTUANPENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
5

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau No. 23 Tahun 2015

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2014

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perwali Baubau No.23 Tahun 2015.pdf

penjabaran

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD.2015 / NO.23

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

a. bahwa memenuhi ketentuan pasal 9Peraturan Daerah Nomor...Tahun 2015tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Baubau tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraNomor 442); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5679); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4024); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4027); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4028); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4416); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan KinerjaInstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614 ); 23. Peraturan Pemerintah Nomor2Tahun 2012Tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor5272); 24. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor13Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2014(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2013Nomor13); 25. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor2Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
6

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau No. 21 Tahun 2015

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Baubau Tahun 2016

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perwali Baubau No.21 Tahun 2015.pdf

rencana

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BD.2015 / NO.21

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Baubau Tahun 2016

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan danpengawasan, perlu disusun Rencana Kerja PembangunanDaerah (RKPD); b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD); c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional, Pasal 33 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah dan Pasal 129 ayat (2)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, makaRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkanPeraturan Walikota tentang Rencana Kerja PembangunanDaerah (RKPD) KotaBaubauTahun 2016;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan KotaBau-Bau(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4120); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4287); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 165Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4738); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4817); 12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 137); 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7); 14. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan DaerahKota Bau-Bau Nomor 1 Tahun 2008tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Walikota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 1); 15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor2Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 2); 16. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor3Tahun 2011 tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 3); 17. Peraturan Daerah Kota BaubauNomor 4Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 4); 18. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor1 Tahun 2013, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Baubau Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2013 Nomor 1); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita NegaraRepublik IndonesiaTahun2011Nomor 310); 19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAHKOTA BAUBAU TAHUN 2016

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
6

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau No. 20 Tahun 2015

Paraf Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perwali Baubau No.20 Tahun 2015.pdf

paraf

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, BD.2015 / NO.20

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Paraf Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi tata kelola naskahdinas di lingkungan PemerintahKota Baubau, maka perlu adanya pengaturan mengenai paraf naskah dinas; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikotatentang Paraf Naskah Dinas diLingkungan PemerintahKota Baubau.
1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) ; 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120) ; 3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438); 4.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor112danTambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor 5038); 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234); 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor9Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7.Peraturan Pemerintah Nomor79 tahun 2005tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, PemerintahanDaerah Provinsi dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 10.Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 33 Tahun 2009tentangPerubahan atas Peraturan Daerah KotaBau- Bau Nomor4Tahun 2008tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009Nomor 33); 11.Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1Tahun 2011 tentangPerubahan atas Peraturan Daerah KotaBau-Bau Nomor1Tahun 2008tentangOrganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Walikota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor1); 12.Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentangperubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 2); 13.Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas PeraturanDaerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 2); 14.Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 4); 15.Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor10 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 10); 16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah; 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 19.Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 28 Tahun 2014 tentang Paraf Koordinasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi SulawesiTenggara 20.PeraturanWalikota BaubauNomor49. aTahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan PemerintahKota Baubau;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV JENIS NASKAH DINAS BAB V PARAF NASKAH DINAS BAB VI JENIS PARAF NASKAH DINAS BAB VII TANGGUNGJAWAB BAB VIII PELIMPAHAN KEWENANGAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
11

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau No. 19 Tahun 2015

Pembentukan Dan Struktur Organisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Kota Baubau

Abstrak

Pendidikan Struktur Organisasi

Download file:

Perwali Baubau No.19 Tahun 2015.pdf

pembentukan

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19, BD.2015 / NO.19

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Dan Struktur Organisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Kota Baubau

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memperluas kesempatan belajar dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan sekolah dasar yang ingin melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) maka perlu dilakukan pembukaan SMP baru; b. bahwa melihat kondisi, potensi wilayah dan animo masyarakat, makapembukaan SMP Negeri 18 Baubau dianggap cukup tepat untuk memenuhi tuntutan daya tampung lulusan Sekolah Dasar; c. bahwaberdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a danhurufb di atas,makaperluditetapkan Peraturan Walikotatentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Kota Baubau.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Republik IndonesiaNegara Nomor 4120); 2. Undang-Undang Nomor 20Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 2007tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, PemerintahanDaerah Provinsi dan PemerintahanDaerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 10. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor2Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor2Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDaerah(Lembarandaerah kota baubauTahun 2011 Nomor2); 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Nomor 32); 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAB IV TATA KERJA BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN BAB VI PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
9

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau No. 18 Tahun 2015

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Lingkup Pemerintah Kota Baubau

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perwali Baubau No.18 Tahun 2015.pdf

pedoman

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, BD.2015 / NO.18

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Lingkup Pemerintah Kota Baubau

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal, peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas terhadap pelayanan masyarakat dan serta pelaksanaan reformasi Birokrasi diperlukan Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan tugas- tugas pemerintahan daerah pada setiap Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Baubau; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalamhurufa,perlumenetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur Administrasi Pemerintahan.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3815); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009Nomor112danTambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5038); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79Tahun 2005tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan PresidenNomor81Tahun 2010tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025( 12. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 33Tahun 2009tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor4Tahun 2008tentangOrganisasi dan Tata KerjaKecamatan dan Kelurahan Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor33); 13. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor1Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor1Tahun 2008tentangOrganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Walikota Bau-Bau(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor1); 14. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan atasPeraturan Daerah KotaBau- Bau Nomor 2 Tahun 2008tentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 2); 15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor3); 16. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi PamongPraja Kota Baubau(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 4); 17. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor10 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 10); 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN,SASARAN DANMANFAAT BABIII PRINSIP BAB IV RUANG LINGKUP BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
9

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau No. 13 Tahun 2015

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Kota Baubau Tahun Anggaran 2015

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Bau-Bau No. 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Baubau Tahun Anggaran 2016

Download file:

Perwali Baubau No.13 Tahun 2015.pdf

petunjuk

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, BD.2015 / NO.13

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Kota Baubau Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

a. bahwadalam rangka mewujudkan penguatan peran serta masyarakat di tingkat Kelurahan dalam pengelolaan pembangunan, Pemerintah Kota Baubau bertekad terus melanjutkan ProgramPemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Kota Baubau yang merupakan kebijakan Desentralisasi Fiskal pada Tingkat Kelurahan yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau Tahun Anggaran 2015; b. bahwa untuk suksesnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu di dukung dengan Pedoman Petunjuk Teknis pelaksanaanya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan PeraturanWalikota;
1.Undang-UndangNomor 13 Tahun 2001 tentang Pembetukan Kota Baubau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4120); 2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tamhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor4 Tahun 2015Tentang PerubahanKeempatAtas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 6. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bau-BauTahun2009 Nomor 3); 7.Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 33); 8.Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2011 tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bau-Bau (Lembran Daerah Kota BaubauTahun 2011 Nomor 3); 9.Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 11 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan PilihanYang Menjadi Kewengan Pemerintah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2013 Nomor 11); 10.Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2014 Nomor 5); 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keugan Daerah (Berita Negara Republik Insonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Peranggunjawaban Bendahara serta Penyampaianya; 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentangPedoman Penysunan APBD Tahun 2015; 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentangPedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015; 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang P{embentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 16.Peraturan Walikota Baubau Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Masukan APBD Di LingkunganPemerintah Kota Baubau Tahun Anggaran 2015 ; 17.Peraturan Walikota Baubau Nomor 126 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2015; 18.Peraturan walikota Baubau Nomor127Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kota Baubau Tahun Anggaran 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PRINSIP PPMK BAB IV KEDUDUKAN DAN PELAKSANAAN PPMK BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
5

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau No. 12 Tahun 2015

Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perwali Baubau No.12 Tahun 2015.pdf

penyesuaian

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, BD.2015 / NO.12

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 30 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; b.bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat(3)Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 30 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, penyesuaian tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209); 3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau–Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4120 ); 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5679); 5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438); 6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049); 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234); 8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4593); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4855);; 12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5161); 13.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 14.Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2009 Nomor 4); 15.Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas DaerahKota Bau-Bau(Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011Nomor 2); 16.Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 30 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian KekayaanDaerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 30);
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
4

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT