Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau No. 18 Tahun 2015

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Lingkup Pemerintah Kota Baubau

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN,SASARAN DANMANFAAT BABIII PRINSIP BAB IV RUANG LINGKUP BAB V KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Lingkup Pemerintah Kota Baubau

T.E.U.

Indonesia, Kota Bau-Bau

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Baubau

Tanggal Penetapan

10 Juni 2015

Tanggal Pengundangan

10 Juni 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2015 / NO.18

Subjek

STRUKTUR ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Bau-Bau

Bidang

Halaman ini telah diakses 665 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perwali Baubau No.18 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pedoman

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, BD.2015 / NO.18

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Lingkup Pemerintah Kota Baubau

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal, peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas terhadap pelayanan masyarakat dan serta pelaksanaan reformasi Birokrasi diperlukan Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan tugas- tugas pemerintahan daerah pada setiap Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Baubau; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalamhurufa,perlumenetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur Administrasi Pemerintahan.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3815); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009Nomor112danTambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5038); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79Tahun 2005tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan PresidenNomor81Tahun 2010tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025( 12. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 33Tahun 2009tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor4Tahun 2008tentangOrganisasi dan Tata KerjaKecamatan dan Kelurahan Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor33); 13. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor1Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor1Tahun 2008tentangOrganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Walikota Bau-Bau(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor1); 14. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan atasPeraturan Daerah KotaBau- Bau Nomor 2 Tahun 2008tentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 2); 15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor3); 16. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi PamongPraja Kota Baubau(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 4); 17. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor10 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 10); 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN,SASARAN DANMANFAAT BABIII PRINSIP BAB IV RUANG LINGKUP BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
9

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521