ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA TANGERANG - tAHUN 2021
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BD Tahun 2021 Nomor 17
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2021-202025
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu
melakukan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 2 Th 1993; UU No 28 Th 1999; UU No 25 Th 2009; UU no 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 30 Th 2014; PP No 79 Th 2005; Perpres No No 81 Th 2010; Perpres No No 54 Th 2018; Permenpan RB No 37 Th 2013; Permenpan RB No 25 Th 2020; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 7 Th 2020; Perda Kota Tangerang No 3 Th 2019.
1. Ketentuan Umum; 2. Area Perubahan Reformasi Birokrasi; 3. Sistematika; 4. Tim Reformasi Birokrasi; 5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 6. Pembiayaan; 7. Ketentuan Lain-Lain; 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
26 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti ketentuan peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan PT. tangerang Nusantara Global dan guna mendukung visi, misi serta tujuan didirikannya Perseroan Terbatas tangerang Nusantara Global yang merupaka salah satu Perusahaan daerah milik Pemerintah Kota Tangerang, maka perlu diatur mengenai direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global dengan Peraturan walikota.
UU No 2 Th 1993; UU No 40 th 2007; UU No 23 th 2014 yang telah diubah dg UU No 9 th 2015; PP No 54 Th 2017; Perda No 10 th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Masa Jabatan; 3. Tugas, Kewajiban, tanggung Jawab, dan Wewenang; 4. Larangan; 5. Penilaian Kinerja; 6. Penghasilan; 7. Cuti; 8. Pemberhentian; 9. Tahun Buku, Rencana Kerja dan Anggaran; 10. Pelaporan; 11. Pembinaan dan Pengawasan; 12. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
23 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 18 Tahun 2021
PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR - PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 - KOTA TANGERANG.
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, BD Tahun 2021 Nomor 18
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan wali Kota Nomor 17 tahun 2020 Tentang pelaksanaan pembatasan Sosial Berskala besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Tangerang
ABSTRAK:
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tangerang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Tangerang, namun dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka diperlukan pengaturan kembali mengenai pembatasan pada kegiatan fasilitas umum.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 2 Th 1993; UU No 24 Th 2007; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 6 Th 2018; PP No 2 Th 2018; PP No 21 Th 2020; Perpres No 17 Th 2018; Perpres No 82 Th 2020; Kepres No 11 Th 2020; Permenkes No 9 Th 2020; Permenhub No PM 18 Th 2020 yg telah diubah dg Permenhub No PM 41 Th 2020; Kepmenkes No HK.01.07/MENKES/249/2020; Pergub Banten No 29 Th 2020 yg telah diubah dg Pergub Banten No 34 Th 2020; Perwal Tangerang No 17 Th 2020 yg telah diubah dg Perwal Tangerang No 8 Th 2021.
Perubahan Kesepuluh Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 17 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam penangananan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Tangerang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2021.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 17 Tahun 2020.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 18 Tahun 2021.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Mekanisme Penatausahaan Surat Perintah Pencairan Dana batal dan Surat Perintah Pencairan Dana Gagal
ABSTRAK:
Sesuai ketentuan Pasal 216 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terkahir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
UU No 2 Th 1993; UU No 17 Th 2003; UU No 1 tahun 2004;PP No 58 Th 2005; Permendagri No 13 Th 2006; Perda No 8 th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Surat Perintah Pencairan Dana Batal Dan Surat Perintah Pencairan Dana Gagal; 3.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, BD Tahun 2022 Nomor 18
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang, namun dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, dan diubahnya Peraturan Wali Kota tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang sampai dengan ketiga puluh dua, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu diubah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19 )dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease-19;
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
10. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Puluh Dua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang;
11. Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang.
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2022.
Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang
17
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang No. 18 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Pendidik Dan Tenaga Kerja Kependidik Pendidikan Anaka Usia Dini Non Formal
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini.
UU No. 2 Tahun 1993, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 5 Tahun 2004, PP No. 73 Tahun 1991, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 48 Tahun 2008, PP No. 17 Tahun 2010, PERMENDIKNAS No.58 Tahun 2009, PERMENDIKNAS No.81 Tahun 2013, PERDA KOTA TANGERANG No.11 Tahun 2007, PERDA KOTA TANGERANG No.1 Tahun 2008, PERDA KOTA TANGERANG No.5 Tahun 2008, PERWAL KOTA TANGERANG No.23 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur pemberian bantuan operasional pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini Kota Tangerang, meliputi sasaran penerima bantuan, persyaratan dan mekanisme usulan penerima bantuan, pertanggungjawaban bantuan, dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2014.
6 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negri Sipil dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota tangerang yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan dan Belanja daerah.
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun,
atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima
Pensiun Atau Tunjangan, Pasal 10 ayat (2) bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian gaji,
pensiun, atau tunjangan ketiga belas yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
UU No 2 Th 1993; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 12 Th 2019; PP No 35 Th 2019; Pemendagri No Th 2006 yang telah diubah dengan Pemendagri No 21 Th 2011; Perda No 9 Th 2007 yang telah diubah dengan Perda No 1 Th 2016; Perda No 11 Th 2018; Perwal Kota Tangerang No 98 Th 2017.
1. Ketentuan Umum; 2. Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas; 3. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas; 4. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2019.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, BD Tahun 2023 Nomor 18
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penggunaan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 1993; UU No. 23 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 79 Tahun 2022
Didalam Peraturan ini mengatur tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II KKPD Bab III Pengajuan, Penerbitan, dan Penggunaan KKPD Bab IV Pelaksanaan Pembayaran dengan KKPD Bab V Biaya Penggunaan KKPD Bab VI Monitoring dan Evaluasi BAB VII Ketentuan Lain-Lain Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
23 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelimpahan Sebagaimana Kewenangan Walikota Kepada Camat
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan ketentuan pasal 3 ayat ( 2) angka 10 Peraturan walikota Nomor 82 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan guna melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh walikota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka perlu menetapkan Peraturan walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat.
UU No 2 Th 1993; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 th 2015; UU No 30 Th 2014; PP No 19 Th 2008; Permendagri No 4 Th 2010; Perda No 8 th 2016; Perwal No 82 Th 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Restribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
ABSTRAK:
Bahwa tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, namun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat maka perlu dilakukan peninjauan atas tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
UU No 2 Th 1993; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; Perda No 16 Th 2011; yang telah diubah dengan Perda No 2 Th 2017; Perda No 8 Th 2016; Perwal Kota Tangerang No 101 Th 2016.
Peraturan wali Kota Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
11 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
