PENGENAAN SANKSI - TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BESKALA BESAR - DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 - KOTA TANGERANG
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 49, BD Tahun 2021 Nomor 49
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Terhadap pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial berskala Besar dalam Penanganan corona Virus Disease 19 (covid-19) Di Kota tangerang
ABSTRAK:
Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Tangerang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 29 tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang, namun dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali sebagaimana telah diubah dengan Instruksi menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Dan bali, dan diubahnya peraturan Wali Kota tentangPembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerangsampai dengan ketigabelas, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu diubah.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 2 Th 1993; UU No 6 Th 2018; UU No 23 Th 2014 yg telah di8ubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 21 Th 2020; Perpres No 82 Th 2020; Permendagri No 20 th 2020; Permenkes No 9 th 2020; Perda Prov Banten No 1 Th 2021; Pergub Banten No 38 Th 2020; Perwal Tangerang No 17 Th 2020 yg telah diubah dg Perwal Tangerang No 48 Th 2021; Perwal Tangerang No 29 Th 2020 yg telah diubah dg Perwal Tangerang No 9 Th 2021.
Perubahan Keenam Peraturan wali Kota Tangerang Nomor 29 tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2021.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 29 Tahun 2020.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 49 Tahun 2021.
11 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 49 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 49, BD Tahun 2022 Nomor 49
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungkungan Pemerintah Kota Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Daerah perlu melakukan pengelolaan risiko;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
c. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP, diperlukan pedoman pengelolaan Rrisiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2010;
14. Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2011;
kedudukan - susunan organisasi - tugas - dan - fungsi
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 49, Bd No 49
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.
ABSTRAK:
Bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, namun adanya perubahan tugas, pokok dan fungsi pada bidang tata lingkungan, bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan serta bidang pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan.
Uu No 2 Th 1993; UU No 23 Th 2000; UU No 32 Th 2009; Uu No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 Yg telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Perda No 8 Th 2016; Perwal Kota No 68 Th 2016.
PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
11 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sertifikat Elektronik
ABSTRAK:
Dalam rangka melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan sistem pemerintahan bebasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal.
UU No 2 Th 1993; UU No 11 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 71 Th 2019; Permenpan RB No 6 Th 2011; Permenpan No 80 Th 2012; Permenkominfo No 4 Th 2016; Perka Arnas RI No 6 Th 2005; Perka Lembaga Sandi Negara No 7 Th 2017; Perka Sandi Negara No 10 Th 2017; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 8 Th 2019; Perwal Tangerang No 22 Th 2019; Perwal Tangerang No 26 Th 2019.
1. Ketentuan Umum; 2. Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; 3. Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE; 4. Tata Cara Permohonan, Penerbitan Dan Pencabutan Sertifikat Elektronik; 5. Masa Berlaku Sertifikat Elektronik; 6. Regristration Authority; 7. Kewajiban, larangan Dan Penyimpanan Bagi Pemilik Sertifikat Elektronik; 8. Penyelenggaraan Operasional Dukungan Sertifikat Elektronik Untuk Pengamanan Informasi; 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.
18 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 50 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 50, BD Tahun 2021 Nomor 50
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
UU No 2 Th 1993; UU No 25 Th 2004; UU No 17 Th 2007; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 8 Th 2008; PP No 12 Th 2019; Perpres No 18 Th 2020; Permendagri No 70 Th 2019; Permendagri No 90 Th 2019; Permen Perencanaan Pembanguan Nasional No 2 Th 2021; Permendagri No 17 Th 2021; Perda Prov Banten No 1 Th 2010; Perda Prov Banten No 2 Th 2011 yg telah diubah dg Perda Prov Banten No 5 Th 2017; Perda Prov Banten No 7 Th 2017 yg telah diubah dg Perda Prov Banten No 10 Th 2019; Pergub Banten No 21 Th 2021; Perda Kota Tangerang No 2 Th 2008 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 6 Th 2015; Perda Kota Tangerang No 6 Th 2012 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 6 Th 2019; Perda Kota Tangerang No 1 Th 2013; Perda Kota Tangerang No 3 Th 2019 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 5 Th 2021; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 7 Th 2020.
1. Ketentuan Umum; 2. Pelaksanaan; 3. Perubahan RKPD; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2021.
64 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 50 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 50, BD Tahun 2022 Nomor 50
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel
ABSTRAK:
bahwa untuk menyelenggarakan perekonomian daerah berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi, diperlukan instrumen Pajak hotel yang akuntabel dan mempertimbangkan potensi penerimaan usaha hotel yang ada; bahwa dalam rangka merespon kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan terkait pembayaran Pajak hotel seiring dengan perkembangan teknologi informasi, diperlukan instrumen peraturan Pajak hotel yang dapat memfasilitasi proses pembayaran Pajak yang dapat mengoptimalkan potensi penerimaan asli daerah Kota Tangerang serta dapat menjadi acuan dan pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembayaran Pajak hotel; bahwa pengaturan tata cara pengelolaan Pajak hotel di Kota Tangerang yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel, perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 2 Tahun 1993; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 55 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Wali Kota Nomor 85 Tahun 2021;
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel yang terdiri dari Bab I Ketentuan Umum; Bab II Objek, Subjek, dan Wajib Pajak; Bab III Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, Cara Perhitungan Saat dan Tempat Terutang Pajak; Bab IV Pendaftaran dan Pendataan; Bab V Pembayaran, Pelaporan, Ketetapan, Angsuran, dan Penundaan; Bab VI Keberatan dan Banding; Bab VII Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif; Bab VIII Penagihan Pajak; Bab IX Tata Cara Pengembalian Lebih Bayar Pajak; Bab X Pembukuan; dan Bab XI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022.
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
34 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 50 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kota Tangerang Tahun Ajaran 2018/2019
ABSTRAK:
Penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal dasar dan menengah yaitu Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, perlu dilakukan secara obyektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan.
UU No 2 Th 1993; UU No 20 Th 2003; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 th 2015; PP No 19 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 13 Th 2015; PP No 17 Th 2010 yg telah diubah dg PP No 66 Th 2010; PP No 48 Th 2008; Permendikbud No 22 Th 2016; Permendikbud No 14 Th 2016; Perda No 11 Th 2007; Perda No 8 Th 2016; Perwal No 58 Th 2016.
PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR - PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 51, BD Tahun 2021 Nomor 51
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
ABSTRAK:
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tangerang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang, namun dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, maka diperlukan pengaturan kembali mengenai pembatasan pada kegiatan masyarakat.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 2 Th 1993; UU No 24 Th 2007; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 2 Th 2018; PP No 21 Th 2020; Perpres No 17 Th 2018; Perpres No 82 Th 2020; Permenkes No 9 Th 2020; Permenhub No PM 18 Th 2020 yg telah diubah dg Permenhub No PM 41 Th 2020; Perda Prov Banten No 1 Th 2021; Pergub Banten No 29 Th 2020 yg telah diubah dg Pergub Banten No 34 Th 2020; Perwal Tangerang No 17 Th 2020 yg telah diubah dg Perwal Tangerang No 48 Th 2021.
Perubahan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 17 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Tangerang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2021.
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 17 Tahun 2020.
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 51 Tahun 2021.
18 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang No. 51 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Telah ditetapkan Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
UU No. 2 Tahun 1993, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 91 Tahun 2010, PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006, PERDA KOTA TANGERANG No.1 Tahun 2008, PERDA KOTA TANGERANG No.5 Tahun 2008, PERDA KOTA TANGERANG No.7 Tahun 2010, PERWAL KOTA TANGERANG No. 28 Tahun 2010, PERWAL KOTA TANGERANG No. 29 Tahun 2010, PERWAL KOTA TANGERANG No. 30 Tahun 2010, PERWAL KOTA TANGERANG No. 31 Tahun 2010, PERWAL KOTA TANGERANG No. 34 Tahun 2010, PERWAL KOTA TANGERANG No. 42 Tahun 2010, PERWAL KOTA TANGERANG No. 10 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur perubahan atas petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah, di antaranya jenis pajak yang dihitung dengan cara taksasi dan jenis pajak yang dihitung dengan cara menghitung pajak sendiri.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2014.
109 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 51 Tahun 2019
pedoman - pemanfaatan - dana non - kapitasi - jaminan - kesehatan - nasional
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 51, Bd No 51
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN FEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, DAN DANA JAMINAN KECELAKAAN KERJA PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA NON BADAN LAYANAN UMUM DAERAH MILIK PEMERINTAH KOTA TANGERANG.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pemanfaatan kembali dana non kapitasi jaminan kesehatan nasional yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan serta dana jaminan kecelakaan kerja yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada FKTP Puskesmas Non BLUD sehubungan dengan pemberian jenis dan jumlah pelayanan kesehatan, serta memperhatikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, perlu adanya pedoman mengenai pemanfaatan dana non kapitasi.
Uu No 2 Th 1993; UU No 1 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 40 Th 2004; UU No 36 Th 2009; Uu No 23 Th 2014 yg telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 32 Th 1996; PP No 44 Th 2015; PP No 12 Th 2019; Perpres No 72 Th 2012; Perpres No 82 Th 2018; Permendagri No 55 Th 2008; Permenkes No 28 Th 2014; Permenker No 11 Th 2016; Permenkes No 52 Th 2016; Permenkes No 56 Th 2016; Perbad Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No 2 Th 2019; Perda No 9 Th 2007 yg telah diubah Perda No 1 Th 2016; Perda No 8 Th 2016; Perwal Kota No 23 Th 2010; Perwal Kota No 59 Th 2016; Perwal Kota No 17 Th 2017.
BAB I KLETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III RUANG LINGKUP; BAB IV PELAYANAN KESEHATAN NON KAPITASI JKN DAN TARIF NON KAPITASI JKN; BAB V PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN TARIF PAKET ESSENSIAL; BAB VI ALOKASI PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JKN DAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA; BAB VII PENGANGGARAN; BAB VIII PEMBAYARAN DAN PENATA USAHAAN; BAB IX PELAPORASN DAN PERTANGGUNG JAWABAN; BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XI KETETUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2019.
13 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
