Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 323 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Kawasan Tanpa Rokok

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

Perbub 7 Tahun 2018.pdf

KAWASAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Tanpa Rokok

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur, untuk senantiasa membiasakan pola hidup sehat; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Kawasan Tanpa Rokok;
l. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999 dan Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3887); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5401); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III HAK DAN KEWAJIBAN, BAB IV KAWASAN TANPA ROKOK, BAB V RUANGAN ATAU TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK (SMOKING AREA), BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT, BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2018.
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Implentasi E-Procurement

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

Perbup No.03 Tahun 2018.pdf

PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DAN IMPLENTASI E-PROCUREMENT

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2018/No. 3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Implentasi E-Procurement

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, perlu dilaksanakan pengadaran barang/Jasa secara elektronik; untuk melaksanakan penyesuaian-penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan terkait pengadaan secara elektronik yang dinamis dan berbagai kondisi yang dihadapi; maka perlu pengaturan kembali terhadap Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Kolaka Timur;
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 8 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden 54 Tahun 2010; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 2 Tahun 2010; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Brang/jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur No. 21 Tahun 2016;
PERATURAN BUPATI INI BERISIKAN TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DAN IMPLENTASI E-PROCUREMENT DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. PEMBENTUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN 3. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 4. ORGANISASI 5. TATA KERJA 6. ETIKA E-PROCUREMENT 7. PARA PIHAK PELAKSANAAN E-PROCUREMENT 8. TATA CARA PELAKSANAAN E-PROCUREMENT 9. KETENTUAN PERALIHAN 10. KETENTUAN LAIN-LAIN 11. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2018.
28

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 55 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018

Abstrak

Desa Dana Desa

Download file:

Perbub 55 Tahun 2017.pdf

TATA-CARA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017 Nomor 55

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana tclah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 I 7); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabuten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/ PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabuten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1991); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 2l tahun 2017 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017 Nomor 51).
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA, BAB III PENYALURAN DANA DESA, BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA, BAB V PELAPORAN DANA DESA, BAB VI SANKSI, BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
37 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 54 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018

Abstrak

Desa Dana Desa

Download file:

Perbub 54 Tahun 2017.pdf

TATA-CARA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-ur.dang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf d salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten; b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran; c. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga.imana dimaksud di atas huruf a, huruf b, dan haruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 ten tang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Ldmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 288; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 tahun 2017 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017 Nomor 51); 9. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017 Nomor 50).
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP, BAB III PROSEDUR PEMBERIAN ADD, BAB IV RINCIAN DAN PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA, BAB V PENGGUNAAN, BAB VI PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, BAB VII PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAB VIII SANKSI, BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB X KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
28 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 45 Tahun 2017

Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi PNS

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

PERBUB NO 45 TH 2017.pdf

tunjangan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi PNS

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin, kualitas pelayanan, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil selain gaji dan tunjangan lainnya, kepadanya diberikan pula tunjangan perbaikan penghasilan (TPP); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
1. Undang---Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5401); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; 7. Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 9. Peraturan Menteri Keuangan 137 /PMK.06/2005 tentang Pembayaran Dalam Pelaksanaan Pendapatan Belanja Negara; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II TUJUAN, BAB III PENGANGGARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN, BAB IV PEMBERIAN DAN KRITERIA PENERIMA TPP, BAB V KOMPONEN PENILAIAN DAN PERHITUNGAN PEMBERIAN TPP, BAB VII HUKUMAN DISIPLIN, BAB VIII TATA CARA VERIFIKASI DAN PERMINTAAN PEMBAYARAN TPP, BAB IX MEKANISME PEMBAYARAN, BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN, BAB XII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
20 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 39 Tahun 2017

Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama Lainnya

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download file:

PERBUP NO 39 TH 2017.pdf

mekanisme

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama Lainnya

ABSTRAK:

a. Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam dan harus dikelola secara melembaga untuk meningkatkan kesejahtraan dan keadilan masyarakat; b. Bahwa untuk pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya secara optimal dan sesuai Syariat Islam dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan Sadan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka Timur, perlu menetapkan mekanisme pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama lainnya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
1. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3885); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 Ten tang Organisasi Kemasyarakatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); 4. Undang -Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,Tambahan Lembaran Negara Republik lndoensia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terahir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat ); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017. 9. Bahwa Surat Keputusan BAZNAS Kabupaten Kolaka Timur No. 11 Tahun 2017, tentang Nilai Zakat Profesi di Kab. Kolaka Timur;
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB Ill KEWENANGAN BAZNAS KABUPATEN KOLAKA TIMUR, BAB IV TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT, BAB V TATA CARA PENYALURAN ZAKAT, BAB VI TATA CARA PENGELOLAAN INFAQ, BAB VIII BIAYA OPERASIONAL , BAB VII TATA CARA PENGELOLAAN HARTA AGAMA LAINNYA, BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
18 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 30 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017

Abstrak

Desa Dana Desa

Download file:

PERBUP NO 30 TH 2017.pdf

PERUBAHAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017 Nomor 30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintab Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintab Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana DesaYang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah cliubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
Ketentuan Ayat (5) dalam pasal 8 diubah, Ketentuan Ayat (2) dalam pasal 11 diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 28 Tahun 2017

Pelaksanaan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perbup Kab. Kolaka Timur No. 42 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Persiapan dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kolaka Timur
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Download file:

PERBUP NO 28 TH 2017.pdf

pembiayaan

2017

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017 Nomor

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakvat di Kabupaten Kolaka Timur secara adil dan merata perlu dukungan pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; b. bahwa surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor593/3638 tanggal 15 Juni 2017 perihal Pendaftaran Tanah Sistema tis Lengkap (PTSL)/PRONA, agar Bupati ikut menyukseskan dan memfasilitasi pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, maka sebagian biaya untuk pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kolaka Timur ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. bahwa besaran biaya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan mengacu Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transrnigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Pelaksanaan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 2043); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5401); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40) 5. Undang-undang Tahun 2019 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Sadan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomorl 79) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Sadan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II KEGIATAN PELAKSANAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP, BAB III LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBIAYAAN PENYIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP, BAB IV JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BIAYA PERSIAPAN PELAKSANA, BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
18 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 25 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Standar Operasional Prosedur Satpol Pamong Praja

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NO 25 TH 2017 .pdf

JUKNIS

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017 Nomor 25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Satpol Pamong Praja

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Parnong Praja, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Parnong Praja;
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 11 Di Sulawesi. (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); 3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Diprovinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Organisasi Republik Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Nomor 4741); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 ten tang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, BAB IV PENDANAAN, BABV PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2017.
64 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 23 Tahun 2017

Pendelegasian Kewenangan Bupati Kolaka Timur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Kolaka Timur

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP NO 23 TH 2017.pdf

pendelegasian

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kolaka Timur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Kolaka Timur

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 1 1 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 201 4 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu adanya pendegelasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a di alas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Pendegelasian Kewenangan Bupati Kolaka Timur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Kolaka Timur;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5401); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah dua kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyeienggaraan Peiayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah; 8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 9. Pera tu ran Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Peiayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Eiektronik (SPIPISE); 10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2015; 11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Badan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 19 Tahun 2015; 12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara lzin Prinsip Penanaman Modal; 13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal; 14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal; 15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu daerah di Kolaka Timur; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017.
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III PERIZINAN, BAB IV KOORDINASI, BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN, BAB VI PELAPORAN, BAB VII PEMBIAYAAN, BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN, BAB IX KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
20 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT