Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 323 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 55 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Abstrak

Standar/Pedoman Dana Desa

Download file:

Perbub 55 Tahun 2019.pdf

PEDOMAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 55

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa dan Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan Trasnmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 ten tang prioritas penggunaan dana Desa Tahun 2020, perlu diatur Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tent.ang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang_undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tent.ang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5401); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tent.ang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah telah diubah beberapa kali yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II TUJUAN, BAB III PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA, BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA, BAB V PENGGUNAAN DANA DESA DI BIDANG PEMBANGUNAN, BAB VI PENGGUNAAN DANA DESA DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, BAB VIII PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN TIPOLOGI DESA DAN TINGKAT PERKEMBANGAN KEMAJUAN DESA, BAB IX ALOKASI AFIRMASI, BABX PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA, BAB XI PUBLIKASI DAN PELAPORAN BAB XII PEMBINAAN, PEMANTAUAN, MONOTORING DAN EVALUASI, BAB XIII PARTISIPASI MASYARAKAT, BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
109 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 48 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupatl Kolaka T[Mur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Peningkatan Dislplln Pegawal Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Perbub 48 Tahun 2019.pdf

PERUBAHAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 48

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupatl Kolaka T[Mur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Peningkatan Dislplln Pegawal Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka rnewujudkan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yang hand al, profesional dan bermoral sebagai penyc1enggaraan pemerin tahan yang menerapkan prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), Aparatur Sipil negara sebagai unsur Aparatur Negara dituntut untuk setia kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Perncrintahana ber'sikap disiplin, jujur, adil, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas; b. bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan tata kelola pernerintahan yang baik , perlu mengatur kembali Peraturan Bupati Kclaka Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pcmerintah Kabupaten Kolaka Timur.
1. Pasal 188 avai (6J IJ ndang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahu n 2011 ten tang Pembentukan Peratura. Pcrundang undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 J Nomor 82. Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5401); 4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang - Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Peme1 it'1Laha11 Daei ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 56791; G. Peraturan Pt:meri11talt Nomoi 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 5135); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 603); 8. Peraturan Pernerin tah Nomor 49 Tahun 20 J 8 ten tang Manajernen Pegawai Pemerin+ah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tarnbanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja (Lc-nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224. Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6264): 10. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 120 Tahun 2018 Lt11la11g Pc1uucd1e:rn AL<i::. Per al.u r at r Me11lc::d Dalalrn Negen Nomor 80 Tahu n 2015 rentang Pernbentukaa Produk Hukurn Daerah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Kepala Sadan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun ~010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Kepala Sadan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tal iu n 2017 Le11tan~ Tata Cai a Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nornor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabu paten Kolaka Timur sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
Ketentuan pasal 1, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, diubah, Diantara pasal 29 dan pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 29A.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2019.
16 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 47 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Slpil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Perbub 47 tahun 2019.pdf

tambahan

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 47

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Slpil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Pegawai Negeri Sipil Daerah guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu memberikan tambahan penghasilan secara proporsional; b. bahwa pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, belum proporsional dalam meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Pegawai Negeri Sipil Daerah sehingga perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur
1. Pasal 188 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang - Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang - Undang Nomor 1 . Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Un.dang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten.tang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 6. Un.dang - Undang Nomor 8 Tahun 2013 ten.tang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia N omor 5401 )., 7. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); · 8. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5495); 9. Undang - Un.dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah dua kali dengao Undarig > Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republrk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679;; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nemer 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 2014 Ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340}; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun . 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 157); 17. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 19. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 12 Tahun 2018 Peningkatan Disiplin Pegawa: Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur; 20. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur.
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II TUJUAN, BAB III PENERIMA DAN BUKJ\N PENERIMA TPP, BAB IV PENILAIAN TPP, BAB V PRESTASI KERJA DAN BEBAN KERJA, BAB VI . PENGANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR, BAB VII BESARAN PEMBE.RIAN TPP PNSD DAN CPNSD, BAB VIII TATA CARA PENILAIAN TPP DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA, BAB IX PAKAIAN DINAS, KEHADIRAN DAN LEMEAR KEGIATAN HARJAN, BAB X TATA CARA PEMBAYARAN TPP, BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN TPP BAGI PNSD YANG DIANGKAT DAN DILANTIK MENJADI PEJABAT STRUKTURAL DIUNIT KERJANYA, PNSD YANG DIBEBASKAN DARI JABATAN STRUKTURAL, PNSD YANG DIANGKAT MENJADI PELAKSANA TUGAS (PLT), PN~D YANG PINDAH/MUTASI, PNSD YANG PINDAH/MUTASI KARENA DIANGKAT DAN DILANTIK MENJADI PEJABAT STRUKTURAL, PNSD DAN CPNSD YANG CUTI, BAB XIV PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2019.
44 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 45 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2019

Abstrak

APBD Standar/Pedoman

Download file:

Perbub 45 Tahun 2019.pdf

PERUBAHAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka optimalisa.si penganggaran berbasis kinerja Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dalam pelaksa.naan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu diatur dan ditetapkan Peru bahan atas Pedoman Pelaksa.naan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2019; b. bahwa pedoman APBD Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud huruf a di atas untuk tertib dan efektivitas pengelolaan APBD Kabupaten Kolaka Timur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Perubahan atas Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2019
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Be bas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5040); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401; 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan La.yanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) dan perubahannya Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057); 24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor310); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan La.yanan Umum Daerah; 30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019; 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 34. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018; 35. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 3); 36. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018;
Ketentuan Pasal 166 tentang Besamya Biaya Honorarium/Upah diubah, perubahan Struktur Pelaksa.na Kegiatan dan besaran Honorarium pada Point 14.1. POKJA ULP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
12 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 44 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan PNS Daerah dan CPNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Perbub 44 Tahun 2019.pdf

penetapan

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020 Nomor 44

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan PNS Daerah dan CPNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan fungsi pelayanan di bidang pernerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati.
l. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); t 3. Undang - Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nornor ~3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 540 l); 5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2014 Nomor 24£', Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - U nclang Nomor 23 Tahu 11 2014 ten tang Pemerin tahan Daerah (Lembaran Negara Rep.rblik 'ridonesia Tahu n 2015 Nornor 58, Tarnbahnn Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahu n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbai an Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Pera tu ran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 603); 9. Peraturan Mcnteri Dalarn Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tah un 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; l 0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157; l l. Keputusan Kepala Sadan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Oaerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2019; 14. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pernbentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur; 5. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Peru bahan (APBDP) di Kabupaten Timur Tahun Anggaran 2019;
BAB l KETENTUAN UMUM, BAB II PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI, BAB Ill PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 41 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan PNS Daerah dan Calon PNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

perbup no. 41 tahun 2019.pdf

Penetapan

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan PNS Daerah dan Calon PNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan fungsi pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401); Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 603); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157; 11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2019; 14. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur;
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II RINCIAN, BAB III PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2019.
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 38 Tahun 2019

Standar Harga Satuan Retribusi Bangunan Papan Reklame sebagai Pedoman Penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Timur

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Standar/Pedoman

Download file:

perbup no. 38 tahun 2019.pdf

standar

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Retribusi Bangunan Papan Reklame sebagai Pedoman Penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Timur

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu ditetapkan standar harga satuan retribusi bangunan gedung dan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung. b. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu belum di atur ketentuan Perhitungan Izin Mendirikan Bangunan Papan Reklame, c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diatur Peraturan Bupati tentang Penetapan Harga Satuan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Papan Reklame dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Timur
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah Kabupaten Kolaka Timur; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 1); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 5);
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II STANDAR BARGA SATUAN RETRIBUSI, BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 37 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Sistem Pengaduan Layanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Kolaka Timur

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbub 37 Tahun 2019.pdf

sistem

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pengaduan Layanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Kolaka Timur

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2015 Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu I. Daerah di Kabupaten Kolaka Timur; b.' bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, perlu sarana pengaduan layanan perizinan dan nonperizinan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Sistem Pengaduan Layanan Perizinan dan Nonperizinan
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Udang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Percepatan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1617); 15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935); 16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah di Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Nomor 5).
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB ll MAKSUD DAN TUJUAN, BAB Ill RUANG LINGKUP SIDAYANA, BAB IV HAK AKSES, BAB V SUBSISTEM PENGADUAN LAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN, BAB VI PENANGGUNG JAWAB SIDAYANA, BAB VII PEMBIAYAN SIDAYANA, BAB VIII PEMBIAYAAN SIDAYANA.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2019.
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 36 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terintegrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

Perbub 36 Tahun 2019.pdf

standar

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 36

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terintegrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terintegrasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Timur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Timu
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130); 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013, tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206; 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pcmerintnhnn Daerah [Lembarnn Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negnm Rcpublik Indonesia Nomor 5587) sebngaimann telah diubah dcngan Peratumn Pcmcrintnh Pcngganti Undong-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pcrubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tnhun 2014 tcntang Pcmcrintnhnn Daerah [Lembaran Negara Rcpublik lndouesia Tnhun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 55891; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penye]enggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pernerintah Nornor 24 Tahun 2018 ten tang Pe]ayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 621S)j 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara clan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pernerintahan; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pernberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pernerintah Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Susunan brganisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB ll STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, BAB Ill KETENTUAN PERALIHAN, BAB IV KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2019.
19 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 35 Tahun 2019

Pendelegasian Kewenangan Bupati Kolaka Timur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Kolaka Timur

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

perbup no 35 tahun 2019.pdf

pendelegasian

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kolaka Timur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Kolaka Timur

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu adanya pendelegasian wewenang Pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabu paten/ Kota; b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik perlu diatur ulang terkait jenis perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Pendegelasian Kewenangan Bupati Kolaka Timur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Kolaka Timur;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5401); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah dua kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terin tegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu daerah di Kolaka Timur;
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, BAB IV KOORDINASI, BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN, BAB VI PELAPORAN, BAB VII PEMBIAYAAN, BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN, BAB IX KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT