PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil
yang handal, profesional dan bermoral sebagai
penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsipprinsip pemerintahan yang baik, perlu melaksanakan
penegakan disiplin pegawai;
b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil, perlu mengatur lebih lanjut mengenai pedoman
pelaksanaan penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014,PP No 11 Tahun 2017, PP No 79 Tahun 2021, PerBKN No 3 Tahun 2020, PerBKN No 6 Yahun 2022, Perda Kab Lampung Tengah No 9 Tahun 2016,
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai
Negeri Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Halaman : 26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19 Tahun 2023
PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
Kegiatan Perangkat Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa perencanaan program kerja diperlukan sebagai
upaya untuk mencapai tujuan yang diharapkan
sesuai dengan rencana strategis serta tugas dan fungsi
Perangkat Daerah;
b. bahwa untuk menyusun dan menetapkan Program,
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah perlu
dilakukan penyusunan Kerangka Acuan Kerja sebagai
langkah awal pelaksanaan program kerja Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
c. bahwa untuk memberikan landasan guna kepastian
hukum bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan
program kerja, maka diperlukan pengaturan tentang
Penyusunan Kerangka Acuan Kerja;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
perlu menetap-kan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Perangkat
Daerah;
UU No 28 Tahun 1959, UU No 17 Tahun 2003, UU No 25 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No 56 Tahun 2005, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 16 tahun 2018, Permendagri No 86 Tahun 2017, Permendagri No 70 Tahun 2019, Permendagri No 90 Tahun 2019, Permendagri No 77 Tahun 2020, Perda Kabupaten Lampung Tengah No 09 Tahun 2016, Perda Kab Lampung Tengah No 4 Tahun 2021, Perda Kab Lampung Tengah No 9 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Perangkat Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.
Halaman : 14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaStandar / Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
Perbup Kab. Lampung Tengah No. 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Lampung Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah
satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang
memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator
penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat
meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lampung Tengah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat
memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri
Sipil dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah
dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri
Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Pemerintah Daerah,
bahwa Pemerintah Daerah menetapkan pemberian
tambahan penghasilan pegawai Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala
Daerah ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
UU No 28 Tahun 1959, UU No 28 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, UU No 1 Tahun 2022, PP No 12 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2019, PP No 13 Tahun 2019, PP No 94 Tahun 2021, PermenPANRB No 34 Tahun 2011, Permendagri No 35 Tahun 2012, PermenPANRB No 39 Tahun 2013, PerKPK No 7 Tahun 2016, PermenPANRB No 1 Tahun 2020, Permendagri No 77 Tahun 2020, Perda Kab Lampung Tengah No 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung
Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Lampung Tengah.
b. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Lampung Tengah.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Halaman : 24
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2023
SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja
pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi, perlu melakukan penyesuaian sistem kerja
pegawai sebagai tindak lanjut penyederhanaan struktur
organisasi dan penyetaraan jabatan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung
Tengah ;
UU No 28 Tahun 1959, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 11 tahun 2017, PermenpanRb No 19 Tahun 2018, PermenPANRB No 17 tahun 2012, PermenPANRB No 6 Tahun 2022, PermenPANRB No 7 Tahun 2022, PermenPANRB No 45 Tahun 2022, Perda Kab Lampung Tengah No 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2023.
Halaman : 47
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2023
Perbup Kab. Lampung Tengah No. 15 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah
Dicabut sebagian dengan
Perbup Kab. Lampung Tengah No. 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128 dan Lampiran XXV Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KAQBUPATEN LAMPUNG TENGAH
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kaqbupaten Lampung Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah
Daerah, serta untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan
kinerja dan pelayanan publik, perlu dilakukan penataan
organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Lampung Tengah;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung
Tengah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan peratuan
perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
UU No 28 Tahun 1959 , UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014 , UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, PP No 11 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 70 Tahun 2011, Permendagri No 104 Tahun 2016, Permendagri No 107 Tahun 2017, Permendagri No 99 tahun 2018, Permendagri No 112 Tahun 2018, Permendagri No 11 Tahun 2019, Permendagri No 16 Tahun 2020, Permendagri No 25 Tahun 2021, PermenPANRB No 17 Tahun 2021, PermenPANRB No 7 Tahun 2022,Perda No 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Kedudukam, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Halaman : 121
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 15 Tahun 2023
Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Substansi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Substansi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung
Tengah dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dipandang perlu menyusun Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Kelompok Substansi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah; bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57).
Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Substansi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2023.
Halaman : 30
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 14 Tahun 2023
Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D) Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D) Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa penyebaran Covid-19 telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum dan masyarakat Kampung; bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, maka menjadi dasar yuridis dan implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di Kampung; bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara tertib, adil, tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses dan tepat lapor administrasi, maka diperlukan
Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D)
Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);
Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);
Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D) Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2023.
Halaman : 11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2023
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DAN KELOMPOK SUBSTANSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural Dan
Kelompok Substansi Satuan Polisi Pamong Praja,
Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung
Tengah dan Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah,
dipandang perlu menyusun Rincian Tugas dan Fungsi
Jabatan Struktural dan Kelompok Substansi Satuan
Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah;
b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud
huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 12 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, UU No 1 Tahun 2022, PP No 18 tahun 2016, PP No 11 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 70 Tahun 2011, Permendagri No 80 Tahun 2015, Perda Kab Lampung Tengah No 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural Dan Kelompok Substansi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rincian
Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Lampung Tengah dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Halaman : 22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2023
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DAN KELOMPOK SUBSTANSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural Dan
Kelompok Substansi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Lampung Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung
Tengah dan Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah,
dipandang perlu menyusun Rincian Tugas dan Fungsi
Jabatan Struktural dan Kelompok Substansi pada
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten
Lampung Tengah;
b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud
huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 12 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, , UU No 1 tahun 2022, PP No 18 Tahun 2016, PP No 11 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2020, PP No 12 Tahun 2019. Permendagri No 70 tahun 2011, Permndagri No 80 Tahun 2015
Peraturan Bupati Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural Dan Kelompok Substansi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Rincian
Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Halaman : 23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2023
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DAN KELOMPOK SUBSTANSI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural Dan
Kelompok Substansi Dinas Pemuda, Olahraga
Dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung
Tengah dan Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah,
dipandang perlu menyusun Rincian Tugas dan Fungsi
Jabatan Struktural dan Kelompok Substansi Dinas
Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten
Lampung Tengah;
b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud
huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
UU No 28 tahun 1959, UU No 12 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, UU No 1 Tahun 2022,PP No 18 Tahun 2016, PP No 11 tahun 2017, PP No 12 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 70 tahun 2011, Permendagri No 80 Tahun 2015, Perda Kab lampung Selatan No 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Rincian
Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural Dan
Kelompok Substansi Pada Dinas Pemuda,
Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten
Lampung Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :
a. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Rincian
Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pariwisata
Kabupaten Lampung Tengah; dan
b. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Rincian
Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Lampung Tengah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Halaman : 24
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
