Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Perangkat Daerah berkaitan dengan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan kemampuan dan kompetensi tenaga kerja melalui peningkatan kemampuan dan kompetensi tenaga kerja, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan cabang dinas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Permen Ketenagakerjaan No. 21 Tahun 2015; Perda Haltim No. 3
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang terdiri dari Pembentukan UPTD; Kedudukan; Susunan Orgnisasi; Tugs dan Fungsi; Kelompok Jabatan Fungsional; Eselonisasi, Pengangkatan, dan Pemberhentian; Tata Kerja; Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2022.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Timur Nomor 12 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; Dalam rangka melaksanakan manajemen risiko secara komprehensif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, diperlukan pedoman manajemen risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko.
UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; Perbup Haltim No. 11 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur yang terdiri dari Infrastruktur Manajemen Risiko; dan Proses Manajemen Risiko;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur
77 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Timur Nomor 11 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022
ABSTRAK:
Dalam rangka pengawasan tahunan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka untuk mewujudkan pengawasan intern yang efektif dan efisien, perlu disusun Program Kerja pengawasan intern pemerintah yang terarah dan terkoordinasi.
UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; Permendagri No. 23 Tahun 2007
Peraturan Bupati ini mengatur Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022 yang terdiri dari Tujuan dan sasaran; PKPT berbasis Risiko; Ruang Lingkup Pemeriksaan; Personil dan Penunjang;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 5 Tahun 2021
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pegelolaan Keuangan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan ini mengatur mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Timur Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi serta Besaran Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Setiap Desa di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan, dan Penetapan Lokasi serta Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022;
UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Permendes No. 21 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perbup Haltim No. 11 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur Tata Cara Pengelokasian, Pelaksanaan, dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Setiap Desa di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022 yang terdiri dari Maksud, tujuan, dan prinsip; Pengalokasian dan besaran; Penyaluran Anggaran Desa; Pengorganisasian; Penggunaan Anggaran Desa; Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Anggaran Desa; Pelaporan; Pemantauan dan Evaluasi; dan Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Timur Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
ABSTRAK:
Kebijakan penyederhanaan birokrasi oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, berdampak pada susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terkahir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur, (Lembaran daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 142.
Kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Halmahera Timur No. 20 tahun 2019
Peraturan ini terdiri atas 18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Timur Nomor 9 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2018 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dari peraturan ini diantaranya adalah untuk mendorong Pemerintah Daerah agar terwujudnya peningkatan akses dan mutu pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Halmahera Timur, perlu mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah; bahwa {eraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 9 Thaun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Dana Bantuan Operasiona Sekolah (BOS) masih terdapat kekurangan dan perlu disesuaikan dengan perkembanga sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkn pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Timur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Dana Bos
Dasar Hukum dari peraturan ini diantaranya adalah UU No 1 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 23 tahun 2014 jo. UU No 9 Tahun 2015; PP No 19 Tahun 2005; PP No 48 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; PP No 54 Tahun 2010; Permendikbud No 8 tahun 2016; Permenkeu No 50/PMK.07/2017; Permendagri No 33 Tahun 2017; Permendikbud No 1 Tahun 2018; Perda Kab. Halmareha Timur Nomor 6 Tahun 2010; Perda Kab. Halmahera Timur No 3 Tahun 2016;
Peraturan ini berisi tentang Petunjuk Teknis BOS yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan BOS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2018.
Peraturan ini mencabut Perbup No 9 Tahun 2017
Peraturan ini terdiri dari 5 halaman peraturan dan 87 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2018
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa
ABSTRAK:
Ketentuan PAsal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2018 perlu diatur Peraturan Bupati.
UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 2015; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Perda No. 7 Tahun 2007; Perda No. 1 Tahun 2018; Perda No. 3 Tahun 2016; Perbup No. 2 Tahun 2015; Perbup No. 1 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Penetapan Rincian Dana Desa, Penyaluran Dana Desa, Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
15 Halaman, Lampiran: 2 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Timur Nomor 2 Tahun 2018
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2018 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
ABSTRAK:
Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggran Pendapatan dan Belanja Negara yang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Ats Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatn dan Belanja Negara tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa utnuk setiap Desa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2018.
UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 107 Tahun 2017; Permendagri No. 113 Tahun 2014; PMK No. 50 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 112 Tahun 2017; PMK No. 226 Tahun 2017; Perda No. 7 Tahun 2007; Perda No. 7 Tahun 2016; Perda No. 1 Tahun 2018; Perbup No. 2 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Penetapan Rincian Dana Desa, Penyaluran Dana Desa, Penggunaan Dana Desa, Pelaporan Dana Desa, Pemantauan dan Evaluasi oleh Bupati, Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
27 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Timur Nomor 24 Tahun 2017
Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal... Peraturan Daerah Nomor... Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2017; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permednagri No. 11 Tahun 2007; Permendagri No. 62 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pajak Penghasilan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
